Jalin: Kolaborasi Berbagai Industri Dibutuhkan untuk Ciptakan Ketahanan Siber
JAKARTA, investortrust.id - Di era yang semakin berkembang, ancaman kejahatan siber juga terus meningkat. Perusahaan pemroses transaksi pembayaran digital (switching) PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai ketahanan siber.
Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji mengungkapkan, langkah tersebut, salah satunya bisa dilakukan dengan memastikan sistem manajemen keamanan informasi telah memenuhi standar internasional yang diakui, serta tetap patuh pada ketentuan regulator.
Ia juga menyoroti pentingnya memiliki protokol respon insiden yang terstruktur serta disiplin dalam eksekusi manajemen krisis. “Selain itu, audit keamanan berkala dan evaluasi langka-langkah keamanan dianggap krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” katanya, dalam keterangan resmi, Kamis (4/7/2024).
Menurutnya, kolaborasi antara perbankan, financial technology (fintech), lembaga switching, dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam industri keuangan sangat penting dan diperlukan.
Baca Juga
Password Disebar Karyawan Picu Serangan Siber ke PDNS 2, Bagaimana Mitigasinya?
”Industri perlu mencari peluang kolaborasi antar lembaga untuk memaksimalkan biaya investasi dalam memperkuat ketahanan siber melalui pemanfaatan infrastruktur bersama,” ujar Ario.
Seiring dengan perkembangan industri sistem pembayaran modern, lanjut Ario, permintaan terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien dan aman terus meningkat. Pertumbuhan transaksi di kanal pembayaran digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat luas.
Baca Juga
Soal Dampak Serangan Siber terhadap Layanan Imigrasi, Bos Garuda: Sudah Pulih
Merujuk data Bank Indonesia (BI), nilai transaksi dengan quick response code Indonesian standard (QRIS) mencapai Rp 229,96 triliun dengan jumlah pengguna lebih dari 45,78 juta pada Desember tahun lalu.
Di sisi bersamaan, setiap transaksi keuangan sangat diatur dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025. Mulai dari front-end hingga back-end, dilengkapi dengan berbagai alat pengaman seperti fraud detection system (FDS), tokenisasi, anti skimming, dan lain-lain.
“Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi dari potensi ancaman siber,” kata Ario.