Subsidi Energi Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Siap-Siap Ubah Aturan
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengungkapkan, pemberian subsidi energi yang digelontorkan pemerintah masih tidak tepat sasaran. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bahkan tidak dinikmati keluarga miskin dan rentan.
“Jelas yang menikmati justru keluarga lebih mampu. Sebaliknya, keluarga miskin dan rentan tidak terlalu banyak menikmati benefit dan kompensasi solar,” ujar Febrio dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Jakarta, Kamis (21/6/2024).
Dalam paparan yang dibagikan, konsumsi solar paling banyak dirasakan masyarakat kelompok desil 7 hingga desil 10. Adapun subsidi BBM Pertalite mayoritas digunakan kelompok masyarakat miskin dan rentan. Tetapi BBM jenis ini tak sedikit dikonsumsi masyarakat mampu. Ini terlihat pada konsumsi Pertalite yang masih digunakan masyarakat desil 5 hingga desil 10.
Baca Juga
Menteri ESDM Usul Kuota BBM Bersubsidi Tahun Depan Naik Jadi 19,99 Juta Kl
Subsidi yang tak tepat sasaran sangat mencolok pada konsumsi LPG tabung 3 kg. Meski program ini awalnya disiapkan untuk Masyarakat desil 1 hingga desil 4, konsumsi tabung LPG 3 kg dinikmati seluruh desil.
Data yang dipaparkan Febrio Kacaribu menunjukkan, LPG 3 kg empat desil termiskin menggunakan 39,5% total subsidi. Sisanya, enam desil menggunakan 60,5% total subsidi.
“LPG jelas titik yang harus kita perbaiki untuk tepat sasaran. Subsidi listrik juga demikian. Memang lebih banyak dinikmati desil 1 hingga desil 4, tapi tidak sedikit desil 6 hingga 10 yang menikmati,” papar dia.
Siapkan Regulasi Baru
Febrio menjelaskan, aktivitas ekonomi yang meningkat mendapat dukungan dari murahnya harga BBM. Untuk itu, pemerintah perlu terukur dan berhati-hati dalam menetapkan perbaikannya.
“Kebijakan-kebijakan ini akan terukur dan hati-hati, serta memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu secara signifikan. Dan pertumbuhan ekonomi juga bisa terdorong membaik,” ujar dia.
Pemerintah, menurut Febrio, akan memperbaiki pemberian subsidi energi. Untuk subsidi BBM jenis Solar dan Pertalite, pemerintah menyiapkan digitalisasi pelanggan Pertamina di 5.518 SPBU yang tersebar di 41 kota dan kabupaten.
“Ini akan dilanjutkan di 100 kota. Sedang disiapkan revisi Perpres 191/2014 (tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak)” ujar dia.
Sementara itu, untuk perbaikan subsidi LPG 3 kg, pemerintah sejak 2023 melakukan pendataan pengguna. Pada 2024, pengguna yang terdaftar dapat membeli LPG 3kg menggunakan KTP.
Baca Juga
Tanda Tangan Airlangga Hartarto Akan Tentukan Penerima BBM Subsidi
“Kami harapkan mulai 2025 pengguna LPG 3 kg menggunakan data yang sudah tercantum by name, by address, ini diikuti Perpres 104/2007,” kata dia.
Febrio mengatakan, subsidi listrik rencananya akan terus disesuaikan sesuai kelompok rumah tangga miskin dan rentan. “Disertai penyesuaian tarif untuk yang mampu, dengan diselaraskan kondisi perekonomian,” tandas dia.
Sejak pandemi Covid-19 melanda, terdapat kenaikan subsidi dan kompensasi energi yang digelontorkan pemerintah. Pada 2022, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 551,2 triliun untuk subsidi energi.
Angka itu turun menjadi Rp RP 370,4 triliun pada 2023 seiring pelemahan harga komoditas. “Pada April 2024, turun lagi ke Rp 334,8 triliun,” tutur Febrio.