Ini Risiko Penggunaan Starlink untuk Urusan Negara, Bahaya!
JAKARTA, investortrust.id - Pemanfaatan layanan Starlink untuk mendukung tugas kementerian/lembaga negara menjadi sorotan. Sebab, pemanfaatan layanan internet berbasis satelit orbit bumi rendah atau low earth orbit (LEO) itu berpotensi mengancam kedaulatan digital negara.
Pengamat keamanan siber sekaligus Chairman lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan platform over the top (OTT) dan layanan internet milik negara asing seharusnya hanya dipergunakan untuk keperluan pribadi. Alih-alih digunakan untuk keperluan kedinasan terutama yang masuk dalam kategori rahasia negara.
“Hal yang sama pula yang selama ini menjadi perhatian dalam penggunaan koneksi internet melalui Starlink. Bukan semata-mata karena jumlah pelanggannya. Untuk keperluan seperti itu seharusnya pemerintah sudah memiliki metode komunikasi yang aman,” katanya kepada Investortrust, Sabtu (15/5/2024).
Metode tersebut tentunya harus didukung oleh enkripsi yang kuat. Tidak hanya saat komunikasi antarpihak dilakukan, tetapi juga saat informasi disimpan dalam peladen (server).
Baca Juga
“Aplikasi serta lokasi server juga seharusnya dibuat sendiri serta terletak di data center (pusat data) milik pemerintah, sehingga lebih bisa dijamin keamanan datanya,” ujarnya.
Pratama juga mewanti-wanti pemerintah jangan sampai tergantung pada infrastruktur telekomunikasi asing seperti Starlink. Hal tersebut membuat negara rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur telekomunikasinya.
Negara berisiko kehilangan kontrol penuh atas infrastruktur tersebut dan tidak bisa mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat atau konflik. Ketergantungan kepada infrastruktur telekomunikasi asing berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas terkait keamanan nasional, seperti koordinasi dalam respons bencana alam, tindakan militer, serta penegakan hukum.
Selain itu, ancaman kedaulatan siber lainnya dari ketergantungan kepada infrastruktur telekomunikasi milik asing adalah spionase dan serangan siber lewat infrastruktur tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri jika infrastruktur telekomunikasi berbasis satelit rentan terhadap serangan siber yang mampu mengganggu operasional, merusak atau mematikan satelit, mencuri informasi penting, atau mengganggu komunikasi.
Dipakai di Kapal Pengawas dan Puskesmas
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) Pung Nugroho Saksono menyebut seluruh kapal pengawas perikanan dan kelautan sudah dipasangi perangkat Starlink sejak awal tahun ini. Tentunya, perangkat yang dipasang adalah perangkat khusus untuk penggunaan di kapal (jelajah).
“Sekarang kami sudah pakai (Starlink), kapal pengawas, kapal patroli kami sudah pakai Starlink. Awal tahun ini semua pakai Starlink,” katanya dalam konferensi pers di Kantor KKP yang dipantau secara daring pada Jumat (14/6/2024).
Baca Juga
Pengamat: Polemik Starlink di Indonesia Wujud Tidak Adanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Menurut Ipung, demikian sapaan akrabnya, kehadiran layanan internet berbasis satelit LEO seperti Starlink sudah lama dinantikan oleh KKP. Sebab, dengan adanya layanan tersebut koordinasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya kendala koneksi seperti sebelumnya.
Selain kapal pengawas KKP, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga bakal memanfaatkan layanan Starlink untuk menyediakan layanan telemedisin di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada di wilayah terpencil.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut dari 10.000 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 2.700 kesulitan mengakses internet karena kendala jaringan. Sementara itu, sekitar 700 puskesmas sama sekali tidak punya akses ke dunia maya.
“Misalnya di Maluku [daerah] kepulauan bisa telemedisin atau telekonsultasi. Kan di wilayah Maluku itu enggak ada dokternya. Dokter kita kurang sekali. Dengan adanya koneksi internet ini bisa dilakukan telemedisin, konsultasi ke dokter spesialis,” katanya ketika meninjau puskesmas lokasi peluncuran layanan Starlink di Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).