Literasi Digital Rendah, Jaringan Internet Cepat Tak Dimanfaatkan Secara Optimal
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap banyaknya daerah yang belum memanfaatkan keberadaan jaringan internet untuk mengembangkan ekonomi digital.
Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Wijaya Kusumawardhana menyebut, fenomena ini banyak terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Tanah Air. Jaringan internet berkecepatan tinggi yang ada di daerah tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Wijaya Kusumawardhana menyebut, fenomena ini banyak terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Tanah Air. Jaringan internet berkecepatan tinggi yang ada di daerah tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Saya kasih contoh itu di Sampang, Madura, ketika saya ke sana jaringan internet sudah bagus, sudah 4G dan cepat. Tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat," katanya dalam sebuah diskusi bersama awak media di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Salah satu contoh yang terjadi di Sampang adalah minimnya implementasi pembayaran digital oleh pelaku usaha setempat. Padahal metode tersebut memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha maupun masyarakat selaku konsumen.
Baca Juga
Kecepatan Internet RI Kalah dengan Negara Tetangga, Ini Penyebabnya
"Waktu itu saya di salah satu hotel di sana ya. Ketika mau bertransaksi, mereka tidak punya opsi pembayaran kartu debit, kartu kredit, QRIS, hanya transfer. Ini baru di hotel belum lain-lainnya yang hanya tunai. Internet cepatnya jadi tidak dimanfaatkan maksimal," tuturnya.
Menurut Wijaya, fenomena yang terjadi di Sampang dan sejumlah daerah itu terjadi lantaran rendahnya literasi digital masyarakat. Masyarakat setempat masih banyak yang belum paham bagaimana memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas mereka.
Oleh karena itu, Wijaya meminta pemerintah daerah setempat untuk secara mandiri meningkatkan literasi digital masyarakatnya. Alih-alih menunggu kehadiran pemerintah pusat melalui Kemenkominfo.
Menurut Wijaya, fenomena yang terjadi di Sampang dan sejumlah daerah itu terjadi lantaran rendahnya literasi digital masyarakat. Masyarakat setempat masih banyak yang belum paham bagaimana memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas mereka.
Oleh karena itu, Wijaya meminta pemerintah daerah setempat untuk secara mandiri meningkatkan literasi digital masyarakatnya. Alih-alih menunggu kehadiran pemerintah pusat melalui Kemenkominfo.
"Saya melihat, banyak pemerintah daerah yang masih bergantung pada intervensi dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah ini saya tidak bicara tentang pemerintah provinsi, tetapi lebih ke pemerintah daerah tingkat dua, yaitu tingkat kota dan kabupaten," ungkapnya.
Selain untuk masyarakat, yang tak kalah penting adalah meningkatkan literasi digital ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat daerah. Karena masih banyak dari mereka yang belum paham mengenai konsep kota pintar atau smart city.
"Smart city bukan sekadar terkait pembelian alat-alat berbasis teknologi digital. Tetapi juga termasuk tata kelolanya, itu yang paling penting," tegasnya.
Perlu diketahui, potensi ekonomi digital Indonesia juga didukung dengan potensi kawasan Asia Tenggara yang diperkirakan memiliki nilai ekonomi hingga US$330 miliar pada 2025, dan kemudian meroket hingga US$1 triliun pada 2030. Di mana sepertiganya berasal dari Indonesia.