Regulasi Terkait Starlink di Indonesia Lebih Longgar dari Negara Tetangga
JAKARTA, investortrust.id - Aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk izin operasional layanan internet berbasis satelit, seperti Starlink dinilai terlalu longgar apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Longgarnya aturan tersebut dianggap menjadi salah satu faktor yang mendorong Starlink untuk menggelar layanannya di Tanah Air. Seperti diketahui, dalam waktu dekat layanan internet berbasis satelit orbit rendah atau low orbit earth (LEO) itu akan segera hadir melayani masyarakat.
Mengutip riset BMI Research yang dirilis belum lama ini menyebutkan Indonesia cenderung lebih terbuka terhadap Starlink dibandingkan Thailand dan Vietnam. Tidak ada aturan membatasi akses pasar dan profitabilitas operasional perusahaan milik Elon Musk itu.
"Starlink mendapatkan persetujuan untuk beroperasi di Indonesia karena aturan yang ada mengakomodasi dan mendorong masuknya investasi asing. Kerangka kedaulatan data juga tidak terlalu ketat dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang membatasi Starlink ke pasar mereka beserta profitabilitasnya," tulis riset yang dikutip investortrust.id, Jumat (26/4/2024).
Baca Juga
Harga Layanan Starlink Bisa Lebih Murah, XL Axiata Cs Was-Was Tersaingi
Di Thailand, ruang gerak Starlink dibatasi oleh aturan yang mewajibkan penyedia layanan telekomunikasi berbasis satelit mengantongi tiga izin sebelum menggelar layanan internetnya. Izin yang dimaksud meliputi izin fasilitas stasiun gateway, hak pendaratan untuk sinyal satelit uplink dan downlink, dan layanan komersial.
Dengan demikian, aturan baru akan membagi regulasi terakhir tersebut menjadi tiga lisensi baru, yaitu untuk fasilitas stasiun gateway, hak pendaratan untuk sinyal satelit uplink dan downlink, dan layanan komersial.
Tidak sampai di situ, Starlink juga harus bermitra dengan perusahaan lokal lewat perusahaan patungan atau joint venture untuk bisa beroperasi di Negeri Gajah Putih. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan lokal wajib mengantongi kepemilikan saham paling sedikit di perusahaan patungan tersebut.
Sementara itu, Vietnam menghambat masuknya Starlink lewat syarat minimal investasi sebesar 100 miliar dong Vietnam atau US$4 juta selama pertama operasi. Starlink juga diwajibkan untuk membangun jaringan berbasis darat yang nilainya mencapai 30 miliar dong Vietnam atau US$1,2 juta.
"Regulasi untuk layanan satelit telah cukup menghambat sehingga memaksa SpaceX untuk dilaporkan menarik diri sepenuhnya dari rencana masuk pasar," tulis riset BMI Research.
Hal ini karena operator satelit asing yang ingin masuk ke pasar telekomunikasi Vietnam harus mengeluarkan 30 miliar dong Vietnam atau US$1,2 juta untuk mendirikan jaringan berbasis darat, dan investasi minimum 100 miliar dong Vietnam atau US$4 juta selama tiga tahun pertama operasi.
Terkait hasil riset tersebut, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengharapkan pemerintah tidak memberikan karpet merah kepada Starlink. Tidak hanya menjaga iklim usaha telekomunikasi, aturan yang disiapkan untuk Starlink juga wajib memperhatikan kedaulatan data nasional. Fasilitas pendukung operasionalnya wajib berada di Indonesia, seperti halnya operator telekomunikasi nasional.
"Memang harus ada regulasi untuk menjaga kedaulatan data Indonesia. Oleh karena itu, hub-nya wajib ada di Indonesia," katanya ketika dihubungi oleh Investortrust.id pada Jumat (26/4/2024).
Starlink wajib memenuhi beberapa persyaratan antara lain pusat operasi jaringan atau network operation center (NOC), peladen (server), hub, sistem pemantauan jaringan atau network monitoring system (NMS). Kemudian stasiun bumi, remote, alamat IP, nomor autonomous system (AS), dan kerja sama dengan penyelenggara jasa interkoneksi internet atau network access point (NAP).
"Yang perlu diperhatikan, [aturan] harus berlaku sama jika ada (layanan internet berbasis satelit) LEO atau VSAT lainnya," tegasnya.
Baca Juga
Beroperasi di Indonesia, Starlink Wajib Bayar ‘Regulatory Charge’
Sebagai catatan, operator internet VSAT menyediakan layanan berbasis satelit yang menggunakan bandwidth bersama dalam melayani kebutuhan komunikasi data mulai dari 2,4 Kbps hingga 2 Mbps. Karena berbasis satelit, dipastikan tidak akan terputus meski berada di lokasi terpencil sekalipun.
Untuk penyediaan layanan internet ke pengguna akhir atau konsumen, menurut Ian Starlink sebaiknya tidak bergerak sendiri. Perlu kerja sama dengan penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP) lokal untuk penyediaan layanan tersebut.
"Untuk B2C (business to consumer) memang sebaiknya tetap mengajak ISP lokal," ujarnya.