Harga Layanan Starlink Bisa Lebih Murah, XL Axiata Cs Was-Was Tersaingi
JAKARTA, investortrust.id - Kehadiran layanan internet berbasis satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) Starlink berpotensi “membunuh” operator telekomunikasi di Tanah Air, termasuk operator seluler.
Menurut Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk (EXCL) Dian Siswarini, Starlink punya potensi untuk menjadi kompetitor operator seluler nasional. Potensi tersebut sangat tergantung pada perkembangan teknologi yang diusungnya.
Layanan Starlink saat ini dianggap belum terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan layanan telekomunikasi seluler dan kabel fiber optik (fibre to the home/FTTH) harga layanan Starlink memang jauh lebih tinggi.
“Tetapi kalau nanti Starlink teknologinya lebih maju sehingga mereka di kota bisa menjadi lebih murah, di sana terjadi kompetisi yang head-to-head dengan kita,” katanya ketika ditemui di XL Axiata Tower, Kamis (25/4/2024).
Melalui laman resminya, Starlink telah menyatakan bahwa harga langganan paket standar untuk pelanggan pribadi tanpa batas penggunaan (unlimited) adalah Rp 750.000 per bulan. Biaya tersebut belum termasuk harga perangkat untuk menangkap sinyal Rp 7.800.000 dan biaya pengiriman Rp 345.000.
Baca Juga
Dian menuturkan bahwa potensi ancaman Starlink belum dapat dipastikan kapan bakal terjadi. Namun yang jelas, seiring berjalannya waktu kapasitasnya akan terus bertambah dan operasionalnya makin efisien lantaran teknologinya diperbarui.
“Kalau mereka [Starlink] nanti bisa menambah satelit dan kapasitas jauh lebih banyak, nanti struktur biayanya lebih kecil itu baru akan menjadi ancaman,” ungkapnya.
Sejauh ini, selain menyiapkan kolaborasi dengan Starlink, pihaknya berharap agar pemerintah memperlakukan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu sama dengan operator telekomunikasi nasional. Khususnya biaya regulasi (regulatory charge) yang harus dibayarkan.
Regulatory charge yang dimaksud meliputi biaya hak penyelenggaraan (BHP) senilai 1,25% dari pendapatan kotor, izin stasiun radio (ISR), dan kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (USO).
“Pastinya, kami berharap pemerintah bisa memberikan level playing field yang sama. Kalau kami bayar BHP mahal, USO, dan sebagainya, seharusnya sama atau equal treatment,” tegasnya.
Baca Juga
Pemerintah Ungkap Nasib Satelit SATRIA-I Usai Kehadiran Starlink di Indonesia
Senada, Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Saki Hamsat Bramono meminta pemerintah untuk memberikan kesetaraan dalam pemberlakuan pemenuhan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia kepada Starlink. Dengan demikian, level persaingan yang adil atau equal playing field antaroperator telekomunikasi di Tanah Air akan tercipta.
“Mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, penerapan kebijakan perpajakan, kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP], kewajiban pemenuhan QoS [Quality of Service], Tingkat Komponen Dalam Negeri [TKDN], hingga aspek potensi interferensi, aspek perlindungan dan keamanan data, serta aspek kedaulatan bangsa,” katanya kepada investortrust.id belum lama ini.
Sementara itu, Director & Chief Business Officer PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison/IOH) M Danny Buldansyah menyebut kehadiran Starlink bukan menjadi kompetitor utama bagi operator seluler di Tanah Air. Kehadiran layanan internet berbasis satelit LEO menurutnya lebih mengancam operator internet Very Small Aperture Terminal (VSAT).
Walaupun demikian, Danny berharap ada regulasi yang mampu mencegah adanya persaingan tidak sehat setelah hadirnya Starlink. Salah satunya adalah praktik jual rugi atau predatory pricing untuk menjaring banyak pelanggan.
"Pada intinya, kita bersaing yang penting ada regulasi yang mengatur dan di level playing field yang sama, tidak ada keberpihakan," katanya ketika ditemui di Kantor Pusat IOH, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Danny menyebut Starlink bukanlah satu-satunya pemain di layanan internet berbasis satelit LEO. Bukan tidak mungkin mereka semua akan hadir di Indonesia menyusul Starlink yang sudah diberikan lampu hijau oleh pemerintah.
"Setahun lagi ada OneWeb, Quipper, dan operator lain yang berbasis satelit LEO akan menjadi saingan Starlink. Sekarang bagaimana pemerintah, apakah memperbolehkan semua produk itu masuk Indonesia atau akan disaring lagi," tuturnya.