Ketua Dewas LPP TVRI Sebut 70% Surplus Ekonomi Digital Lari ke Luar Negeri

JAKARTA, investortrust.id – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI, Agus Sudibyo menyampaikan, ada surplus dan residu dalam menyikapi transformasi digital. Surplus dalam konteks ekonomi, nilai sosial, dan budaya dapat muncul dalam transformasi digital. Dia juga menuturkan, 70% surplus ekonomi digital berakhir sebagai capital outflow ke luar negeri.

“Seperti yang tercermin dalam data-data dan beberapa artikel, 70% surplus ekonomi digital itu lari menimbulkan capital outflow (lari ke luar negeri),” ujar Agus di Grand Sahid Jakarta, Senin (29/1/2024).

Surplus dalam konteks ekonomi, nilai sosial, dan budaya dapat muncul dalam transformasi digital. Namun, pertanyaan kritis adalah siapa yang sebenarnya menikmati surplus ekonomi digital tersebut. Apakah masyarakat umum atau perusahaan platform digital dengan berbagai produknya?

“Ada suatu idiom lama yang sangat relevan dengan fenomena ini yaitu uncertainty is the only certainty  atau ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian. Transformasi ini memberikan harapan namun juga menimbulkan kegelisahan dan pesimisme,” ucap Agus.

Baca Juga

Kemenkominfo Dorong Perpres tentang AI Terbit Sebelum Hari Pers Nasional 2024

Dalam perspektif kritis, Agus mempertanyakan kapitalisme digital sebagai fenomena global. Meskipun surplus ekonomi digital secara global didominasi oleh 1-3 perusahaan global, ini menciptakan ketidakproporsionalan, terutama dalam konteks nasional. Sebagian besar surplus itu dikuasai oleh satu negara yang memiliki beberapa perusahaan besar, menyebabkan permasalahan politis, geopolitik, dan etis.

“Faktanya menunjukkan, surplus ekonomi digital dikuasai 60% oleh 1-3 perusahaan global saja. Kalau kita tarik dalam konteks nasionalitas berarti itu hanya dikuasai oleh 1 negara saja, yang mana 1 negara memiliki 3-4 perusahaan, dan hal yang wajar apabila 3-4 perusahaan tersebut mengambil secara besar karena dia investasi besar-besaran disitu,” imbuhnya.

“Tetapi ngambil banyak dan ngambil sebanyak-banyaknya itu berbeda, kalau surplus ekonomi digital global 60% dikuasai oleh 1-3 perusahaan itu problem. Sementara negara-negara yang lain itu menikmati surplus tapi tidak proporsional, tapi negara tersebut mendapatkan residunya. Jadi, perspektifnya bisa politis, bisa geopolitik bahkan etis,” tutupnya.

Baca Juga

Berbicara di WEF Davos, Sekjen PBB Serukan Tindakan Nyata Hadapi Masalah Iklim dan Kecerdasan Buatan

Sebagai catatan, Chatgpt OpenAI saat ini sedang mencari pendanaan baru dengan valuasi sekitar US$100 miliar atau sekitar Rp1.546 triliun. Pendanaan ini akan melibatkan perusahaan chip baru yang bekerja sama dengan OpenAI dan perusahaan pengembangan AI G42 yang berbasis di Abu Dhabi.