Jaga BBM Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Perketat Pengawasan
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperketat pengawasan agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyebutkan, subsidi BBM sendiri diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan investasi, utamanya setelah masa pandemi Covid-19.
“BPH Migas sebagai lembaga yang bertugas mengatur serta menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM, terus berupaya meningkatkan pengawasan agar subsidi BBM tersebut tepat sasaran,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (23/4/2024).
Baca Juga
Penyaluran BBM Subsidi 2024, Pertamina Patra Niaga Pastikan Tepat Sasaran
Saleh menjelaskan, BPH Migas juga bertugas menjamin agar hanya masyarakat yang berhak saja yang dapat menikmati BBM bersubsidi. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi jika terjadi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan distribusi BBM.
“Dalam menjalankan tugas tersebut, tentunya BPH Migas bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, serta Pemerintah Daerah. BPH Migas telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah lembaga dan pemerintah daerah,” ujar dia.
Lebih lanjut, Saleh menyampaikan juga pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kondisi-kondisi aktual sektor energi di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya hemat dalam menggunakan energi.
“Seoptimal mungkin kita hemat menggunakan energi, menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta api, atau menggunakan kendaraan secara bersama-sama, sehingga dapat mengurangi konsumsi BBM. Ini berarti mengurangi subsidi BBM, serta emisi rumah kaca, mengurangi dampak pemanasan global. Banyak manfaat yang diperoleh melalui penghematan energi,” paparnya.
Baca Juga
Pemerintah Tahan Harga BBM hingga Juni Meski Timur Tengah Bergejolak, Ternyata Ini Alasannya
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi di Indonesia, mengingat cadangannya yang cukup besar. Namun, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menjadi suatu tantangan dalam pembangunan infrastruktur.
Terkait subsidi energi, seperti BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, Diah mendukung kebijakan Pemerintah agar lebih tepat sasaran. Dirinya juga mendorong agar Pemerintah melanjutkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas).
“Saya sangat setuju upaya-upaya Pemerintah dalam mengelola (subsidi energi) agar masyarakat yang menikmati subsidi itu adalah mereka yang memang membutuhkan,” sebut Diah.