BP Tapera Perluas Basis Kepesertaan pada 2025, Siapa Saja yang Dibidik?
JAKARTA, investortrust.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan pada tahun 2025, berjalannya kepengurusan Komisioner dan Deputi Komisioner (KDK), mereka akan memperluas basis kepesertaan. Tidak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), BP Tapera juga membidik pegawai BUMN hingga sektor non-formal untuk menjadi peserta.
“Di tahun ke-2, kami akan memperluas basis kepesertaan. Bukan hanya ASN, TNI, dan Polri, tapi juga memperluas ke pegawai BUMN, pegawai BUMD, kemudian pegawai BUMDes. Termasuk juga kepesertaan dari pekerja mandiri yang ada di sektor non-formal, itu akan menjadi target kerja kami lima tahun ke depan,” ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Gedung Auditorium Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2024).
Baca Juga
Dana FLPP Naik 8,7%, BP Tapera Siapkan Pembiayaan 166.000 Rumah di Tahun 2024
Tak sampai di situ, ia juga menerangkan, perluasan kepesertaan selama masa jabatan 5 tahun ini akan dilakukan uji coba terlebih dahulu dan akan dilaksanakan pada tahun 2025 atau 2026.
“Di awal mungkin kita mau piloting dulu. Kemudian stress test dan mungkin di tahun ke-2 atau ke-3 baru kita perluas untuk pegawai swasta lainnya. Terutama yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan juga menyasar juga pekerja mandiri kepada pengusaha di sektor non-formal,” jelas Heru.
Baca Juga
Kenali Pejabat-Pejabat Baru BP Tapera yang Dilantik Hari Ini
Heru menambahkan, dengan adanya kenaikan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sekitar 8,7% akan menstimulan perluasan kepesertaan tersebut.
“Perluasan kepesertaan ini menjadi penting supaya magnitude pengarahan dananya juga optimal, sehingga intervensi APBN sebagaimana arahan ibu Menkeu bisa dilakukan secara lebih efisien. Dan tentu itu memerlukan sinergi dengan semua pihak dan penguatan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG),” tutupnya.