Diperkirakan Kewalahan Subsidi LPG Sudah Rp 120 Triliun, Solusi Pindah ke Jargas
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah diperkirakan kewalahan untuk terus menyediakan subsidi LPG yang sudah mencapai Rp 120 triliun tahun 2023, dan harga rata-rata akan naik sekitar 15% per tahun. Masalah ini harus dicari solusinya, salah satunya adalah penggunaan LPG rumah tangga dipindahkan ke layanan jaringan gas (jargas) alam, dengan disertai banyak perbaikan supaya berhasil. Salah satunya dengan menerapkan tarif progresif untuk subsidi silang antarpelanggan.
Prinsip tarif progresif ini menetapkan tarif gas alam berbeda untuk setiap golongan pengguna jargas. Misalnya untuk golongan masyarakat bawah yang menjadi pelanggan listrik di bawah 1.300 VA, untuk tarif gasnya sebesar Rp 4 ribu per meter kubik (m3) atau di bawah harga keekonomian Rp 10 ribu per m3. Sedangkan untuk golongan pelanggan menengah atas dengan langganan listrik 1.300 VA ke atas, harga gasnya lebih tinggi yakni Rp 15 ribu per m3.
Prinsip tarif progresif itu bisa memberi keadilan bagi pelanggan. Harga jual gas secara keseluruhan juga akan mencapai harga keekonomian, sehingga dapat memangkas subsidi LPG yang memberatkan APBN dan masih harus diimpor. Selain itu, mengoptimalisasi kekuatan infrastruktur PT PGN Tbk, yang merupakan Subholding Gas BUMN PT Pertamina (Persero).
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk Harry Budi Sidharta mengatakan, jargas masih menjadi sleeping potential. Jargas ini punya potensi besar untuk menyuplai gas ke rumah tangga di seluruh Indonesia.
“Kalau kita lihat dari rumahnya, jumlah pelanggan listrik PLN sekarang 70 juta pelanggan, itu sebenarnya adalah potensi market untuk jaringan gas kota. Sementara, saat ini, PGN baru melayani sekitar 835 ribu pelanggan rumah tangga, jadi masih banyak potensi market yang belum digarap,” kata Harry dalam perjalanan dengan Kereta Luar Biasa (KLB) dari Jakarta ke Yogyakarta pada 15 Desember 2023, antara lain, untuk menghadiri acara Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP).
Dalam mengoptimalkan jargas ini ada beberapa kendala yang sedang didiskusikan dengan pemerintah. Ini antara lain mengenai skema pricing yang harus dievaluasi.
“Sekarang, rumah tangga kalau mau pasang tarifnya Rp 10 ribu per m3, sementara yang sudah pasang dulu tidak pernah di-review. Bayangkan, rumah di Menteng, harga gasnya masih Rp 4.500 per m3, karena yang lama nggak boleh naik, sementara yang sambungan baru naik terus. Jadi ini perlu di-review, sementara kalau dibandingkan dengan harga LPG 3 kg yang disubsidi, itu (setara) Rp 5 ribu per m3,” ucap Harry.
Baca Juga
PGAS Diklaim Punya Fundamental Bisnis Sangat Mumpuni, Ini Penjelasannya
Jadi, keluarga yang tidak mampu tidak tertarik untuk memasang jaringan gas baru, karena masih lebih mahal dibandingkan harga gas LPG 3 kg yang bersubsidi. Sementara, orang yang mampu juga tidak terlalu tertarik karena sudah nyaman mengunakan peralatan listrik, misalnya kompor listrik. Jadi, hal ini harus dievaluasi.
“Soal harga itu diatur dalam peraturan Kementerian ESDM. Hal ini harus dievaluasi,” ucapnya.
LPG 12 Kg Lebih Mahal
Harry menjelaskan lebih lanjut, pada LPG 3 kg yang disubsidi negara, harganya dijual setara Rp 5 ribu per m3 gas, sedangkan harga tanpa subsidi setara Rp 10 ribu per m3 gas. Untuk LPG 12 kg yang digunakan oleh rumah tangga mampu, tanpa subsidi, harganya setara Rp 18 ribu per m3 gas.
“Nah, orang kaya, nggak terlalu tertarik memasang sambungan jargas baru, karena mereka nggak sensitif harga. Mau Rp 18 ribu per m3 nggak masalah, karena jarang masak, pakai listrik sudah enak, sudah nyaman,” papar Harry.
Baca Juga
Selain itu, pemasangan jargas ini juga harus ada penggalian. Orang kaya tidak mau rumahnya yang sudah bagus digali-gali, lingkungannya yang juga bagus juga tidak boleh digali-gali. Hal ini menjadi PR lagi.
“Kedua segmen itu, dua-duanya susah, jadi nggak ketemu. Tarif Rp 10 ribu per m3 nanggung, nanti rencananya kami advokasi ke pemerintah, minta harga itu mengacu ke pelanggan listrik. Jadi, kalau untuk pelanggan listrik di bawah 1.300 VA, misalnya dikasih Rp 4 ribu per m3. Sedangkan bagi pelanggan listrik yang sudah 1.300 VA ke atas, tarifnya di 15 ribu per m3, masih lebih murah dari LPG 12 kg. Jadi, ada subsidi silang,” ungkapnya.
Pengembangan Jargas
Masalah berikutnya yang akan dibahas adalah soal pengembangannya. Pengembangan jargas akan ditingkatkan, dari penambahan 40 ribu sambungan rumah tangga tahun 2023, menjadi 500 ribu per tahun ke depan.
“Sampai saat ini total sekitar 890 ribu sambungan rumah tangga. Yang kita bangun 290 ribu, sisanya pakai APBN,” imbuhnya.
Pemerintah, lanjut dia, ingin energi ada accessibility dan affordability. Di sisi lain, jaringan gas ini akan menjadi fokus PGN ke depan, sesuai aspirasi stakeholders, namun bila harus dijual di bawah Rp 10 ribu per m3 tidak masuk keekonomian dan perusahaan rugi. Oleh karena itu, perlu skema subsidi silang antarpelanggan.
Untuk jaringan gas, lanjut Harry, perusahaan sudah beroperasi sedikit di Jawa, sedikit di Kalimantan, dan Sulawesi. Ke depan, yang menjadi PR perusahaan, bagaimana lebih menggarap jaringan masuk ke Bali untuk mengalirkan gas alam, kemudian nanti ke seluruh Indonesia untuk menggantikan penggunaan LPG.
“Jadi, aspirasi pemerintah itu bagaimana LPG yang impor itu diganti dengan energi yang asli dari dalam negeri. Nah, salah satu solusinya adalah dari jaringan gas (alam) ini,” ucapnya. (CR-2/en)