Satgas PKH Cabut Izin Hutan PT RAPP Seluas 338.536 Hektare, Ini Temuan Pelanggarannya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah mengambil alih kembali penguasaan kawasan hutan di Provinsi Riau melalui penertiban aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) dan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Langkah tersebut dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan penertiban terhadap kedua perusahaan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola hutan dan mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukannya. Penindakan dilakukan terhadap aktivitas pabrik kelapa sawit PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi serta perizinan pengelolaan hutan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan.
Baca Juga
Satgas PKH Tertibkan Kawasan Hutan yang Dikuasai Arif Kurniawan dan Afiliasinya
“Dalam penanganan PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan yang berasal dari aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan pabrik itu juga diduga mendorong perluasan perambahan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit,” tulis pernyataan Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 32 hektare. Permohonan pelepasan areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak, sehingga kawasan itu dapat kembali berada dalam penguasaan negara.
Sementara itu, penindakan terhadap PT RAPP dilakukan melalui pencabutan PBPH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle tersebut mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.
“Pencabutan izin didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, mulai dari kebakaran lahan gambut yang berulang hingga keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare. Satgas PKH juga menemukan bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare,” terang Satgas PKH.
Baca Juga
Prabowo Sebut Satgas PKH Selamatkan 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp 400 Triliun
Selain itu, terdapat persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dipenuhi.
Barita menegaskan, penertiban terhadap PT GSL dan PT RAPP menunjukkan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
“Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Barita.
