Indef: RUU Migas Harus Prioritaskan Pasokan Gas untuk Industri Domestik
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan prioritas pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan domestik, terutama sektor industri manufaktur.
Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kepastian pasokan gas dengan harga kompetitif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing industri nasional. Pasalnya, gas bumi tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi menjadi bahan baku utama bagi sejumlah sektor industri.
Baca Juga
RUU Migas Segera Dibahas, Bahlil Ungkap BUK Migas Akan di Bawah Presiden
"RUU Migas ini merupakan momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri," ujar Heri dalam sebuah diskusi bertajuk 'Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional' di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dia menambahkan, kebijakan pengelolaan gas bumi perlu diarahkan untuk memastikan kepastian pasokan, harga, kontinuitas, dan kualitas bagi industri. Hal tersebut penting karena gangguan pasokan maupun kenaikan harga gas dapat menekan utilisasi pabrik, meningkatkan biaya produksi, hingga memengaruhi keputusan investasi.
Heri menilai, RUU Migas perlu memuat sejumlah prinsip penting, antara lain mengutamakan kebutuhan domestik, menata kembali kelembagaan pengelolaan migas, serta menetapkan ukuran yang jelas terkait penerimaan negara dan manfaat bagi daerah penghasil.
Selain itu, regulasi tersebut perlu memberikan landasan tata kelola yang kuat, termasuk mengenai alokasi gas, kontrak, mekanisme penetapan harga, dan sanksi. Adapun pengaturan teknis lebih lanjut dapat dituangkan secara konsisten dalam aturan turunannya. "Usulan desain kebijakannya itu antara lain prioritas domestik, kemudian adanya alokasi transparan, akuntabilitas, dan kontrak yang bankable," katanya.
Baca Juga
Bahlil Lapor ke Prabowo soal RUU Migas hingga Gangguan Listrik
Di sisi lain, Heri juga mendorong evaluasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) secara terukur. Evaluasi tersebut perlu mencakup kontribusi fasilitas harga gas terhadap peningkatan output industri, realisasi investasi, ekspor, penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara, hingga penghematan subsidi atau kompensasi.
Menurut dia, pemberian fasilitas gas dengan harga khusus harus diikuti peningkatan kinerja industri sehingga manfaat ekonominya dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. "Ukuran keberhasilannya bukan hanya sekadar kita melihat volume gas yang tersalurkan, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa nilai tambah itu tercipta, kemudian produktivitas terjaga dan meningkat," imbuhnya.
