'Securities Crowd Funding' Tumbuh 48%, Jadi Peluang Pendanaan Film Indonesia
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga jasa keuangan (LJK) memperluas pembiayaan industri perfilman nasional melalui produk perbankan dan securities crowd funding (SCF) atau layanan urun dana berbasis efek. Langkah ini membuka alternatif permodalan bagi rumah produksi, pelaku usaha pendukung film, hingga investor ritel di tengah besarnya potensi pasar perfilman Indonesia.
Jika pertumbuhan kredit perbankan berada di kisaran 11%-12% setiap tahun, pertumbuhan SCF telah mencapai 48%.
Deputi Direktur Kantor OJK Jabodebek Biger Adzanna Maghribi mengatakan lembaga jasa keuangan mulai meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada industri ekonomi kreatif. Salah satu pendekatan yang didorong adalah menyesuaikan produk keuangan dengan karakteristik bisnis perfilman yang tidak selalu menghasilkan arus kas rutin selama proses produksi.
Menurut Biger, salah satu kendala pembiayaan selama ini berasal dari terbatasnya pemahaman perbankan terhadap karakteristik industri kreatif. Padahal, ekosistem perfilman tidak hanya mencakup rumah produksi dan pemilik film, tetapi juga melibatkan berbagai usaha pendukung yang membutuhkan modal.
Baca Juga
MSCI Hapus 9 Saham dari Daftar MSCI Small Cap, Ada ARTO, FILM, hingga SMGR
"Bank mulai disburse lebih intensif ke industri ekonomi kreatif. Karena memang itu Pak, banyak sekali perbankan yang tidak paham bagaimana cara industri kreatif ini berjalan," ujar Biger dalam diskusi Road to JAFF Market 2026 Powered by Amar Bank di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Biger menilai pendekatan pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing subsektor. Dalam industri perfilman, misalnya, kebutuhan modal tidak hanya muncul ketika rumah produksi memulai pengambilan gambar, tetapi juga melibatkan penyedia peralatan dan jasa pendukung.
Salah satu kebutuhan tersebut adalah pengadaan generator set (genset), peralatan produksi, hingga perlengkapan teknis lainnya. Pelaku usaha pendukung itu juga membutuhkan akses pembiayaan yang cepat agar dapat memenuhi permintaan proyek.
Biger mengungkapkan salah satu produk perbankan yang dapat dimanfaatkan adalah standby loan atau fasilitas pinjaman siaga. Produk tersebut memungkinkan bank menyiapkan plafon pembiayaan sebelum nasabah benar-benar membutuhkan pencairan dana.
Dia mencontohkan perusahaan pendukung produksi film dapat memperoleh fasilitas standby loan dengan plafon Rp 5 miliar. Ketika perusahaan membutuhkan dana Rp 1 miliar untuk memenuhi kebutuhan proyek, bank dapat mencairkan dana sesuai fasilitas yang telah disiapkan.
Skema tersebut dapat menjawab persoalan waktu yang sering dihadapi pelaku industri kreatif. Dalam produksi film, kebutuhan dana terkadang muncul secara mendadak, sementara proses pengajuan pinjaman konvensional membutuhkan waktu untuk pemeriksaan dan persetujuan.
Biger menekankan pentingnya membangun rekam jejak perusahaan dan proyek di mata perbankan. Penilaian terhadap entitas usaha menjadi salah satu faktor penting agar lembaga keuangan memahami kebutuhan serta kemampuan calon debitur.
Selain pembiayaan perbankan, OJK juga melihat peluang besar dari securities crowd funding (SCF). Instrumen ini memungkinkan masyarakat menghimpun dana untuk membiayai suatu proyek melalui platform penyelenggara yang telah memenuhi ketentuan regulator.
Menurut Biger, SCF membuka kesempatan bagi investor ritel yang ingin terlibat dalam industri perfilman, tetapi tidak memiliki akses langsung kepada rumah produksi atau pemilik proyek. "Investor dengan modal besar dapat berinvestasi secara langsung dalam sebuah proyek film. Sementara itu, masyarakat dengan dana lebih terbatas dapat berpartisipasi melalui platform SCF," lata Bigger.
Dia membandingkan pertumbuhan SCF dengan penyaluran pinjaman perbankan. Jika pertumbuhan kredit perbankan berada di kisaran 11%-12% setiap tahun, pertumbuhan SCF telah mencapai 48%.
Biger menjelaskan dana yang dihimpun melalui SCF berasal dari investor dan disalurkan kepada proyek yang terdaftar di platform. Pengembalian dana mengikuti kesepakatan antara pemilik proyek dan investor. Berbeda dengan pinjaman perbankan yang umumnya memiliki kewajiban angsuran berkala, skema SCF dapat mengatur pengembalian dana pada akhir proyek sesuai struktur pendanaan yang disepakati.
Sebagai contoh, sebuah proyek film dapat memperoleh pendanaan untuk proses produksi dan mengembalikannya setelah proyek selesai dalam jangka waktu tertentu. Investor juga berpotensi memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan investasi. Skema tersebut memberikan alternatif bagi rumah produksi yang membutuhkan dana selama produksi, tetapi belum memiliki pendapatan dari penjualan tiket atau distribusi film.
Perbankan Lirik Karakteristik Industri film
Senior Vice President MSME Amar Bank Josua Sloane mengatakan pembiayaan industri perfilman membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan sektor usaha dengan pola pendapatan lebih sederhana. Perbankan tidak selalu membedakan pembiayaan berdasarkan subsektor industri. Namun, struktur harga dan skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas proyek.
Untuk proyek yang memiliki struktur sederhana, bank dapat menggunakan skema pembiayaan yang lebih langsung. Sementara itu, proyek perfilman dengan kebutuhan modal dan risiko lebih kompleks berpeluang menggunakan pembiayaan bersama atau joint financing. Melalui skema tersebut, bank dapat bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain, termasuk institusi yang memiliki akses terhadap pendanaan pasar modal.
Josua mengatakan pendekatan kolaboratif diperlukan karena penilaian risiko proyek film tidak selalu mudah dilakukan oleh satu lembaga keuangan. "Kayaknya enggak ada satu bank pun yang bisa benar-benar menganalisa film ini kira-kira risikonya seperti apa sih. Kayaknya mesti bareng-bareng. Nah kita mencoba membangun itu di internal kita sehingga kita punya kapasitas itu," ujar Josua.
Selain penilaian risiko, Josua menyoroti tata kelola keuangan rumah produksi yang masih perlu diperbaiki. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan atau tim produksi.
Kondisi tersebut menyulitkan bank dalam membaca kondisi keuangan perusahaan secara objektif. Padahal, transparansi laporan keuangan menjadi salah satu dasar penting bagi lembaga keuangan ketika menilai kelayakan pembiayaan.
Dia juga menilai pelaku industri perlu memperkuat pemanfaatan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) agar memiliki nilai ekonomi yang lebih jelas. IP tidak cukup hanya menjadi aset yang melekat pada sebuah karya. Pelaku industri perlu mengembangkan model bisnis yang memungkinkan IP menghasilkan arus kas secara berkelanjutan, termasuk melalui lisensi dan pemanfaatan komersial lainnya.
Dengan demikian, rumah produksi dapat membangun sumber pendapatan di luar penjualan tiket bioskop. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan daya tarik industri perfilman di mata lembaga keuangan dan investor.
Pasar Film Indonesia Punya Ruang Pertumbuhan
Dari sisi pasar, JAFF Market Business Strategist FX Iwan mengatakan industri perfilman Indonesia memiliki potensi besar karena didukung jumlah penduduk dan basis penonton domestik. Jumlah penonton film Indonesia telah mencapai sekitar 80 juta orang. Jika digabungkan dengan penonton film Hollywood, total penonton yang menikmati produk perfilman di Indonesia telah melampaui 120 juta orang. Menurut Iwan, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar domestik.
Iwan mengatakan pengembangan industri membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dari hulu hingga hilir. Rumah produksi, lembaga keuangan, investor, distributor, hingga pengelola bioskop perlu memahami karakteristik bisnis perfilman dan risiko masing-masing.
Untuk itu, literasi dan edukasi kepada lembaga keuangan serta investor perlu dilakukan secara berkelanjutan. "Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku sektor keuangan dapat menilai potensi proyek film berdasarkan model bisnis dan peluang pasarnya," kata dia.
Iwan juga melihat industri kreatif memiliki peluang di tengah tantangan ekonomi global. Konsumsi masyarakat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara kebutuhan hiburan tetap memiliki pasar tersendiri. Dia menilai film dan hiburan dapat menjadi salah satu sektor yang menarik perhatian investor karena memiliki basis konsumen yang besar.
Baca Juga
Amar Bank dan JAFF Dorong Bankability Industri Perfilman Nasional
Sebagai perbandingan, Iwan menyebut Korea Selatan pernah mencatat sekitar 220 juta kunjungan penonton bioskop ketika jumlah penduduknya masih kurang dari 60 juta orang. Sementara itu, Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang masih memiliki total penonton film Indonesia dan Hollywood lebih dari 120 juta orang.
Selain jumlah penonton, harga tiket bioskop juga menjadi salah satu aspek yang menurut Iwan masih memiliki ruang pengembangan. Dia menyebut harga tiket bioskop di Indonesia berada di kisaran Rp 35.000 hingga Rp 50.000. "Harga tersebut relatif terjangkau jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, sementara fasilitas bioskop di Indonesia sudah mampu memberikan pengalaman menonton yang kompetitif," kata dia.
