Revisi RUPTL Ditarget Rampung Akhir 2026, Pemerintah Ubah Porsi Batu Bara ke Gas
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah menargetkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dapat diselesaikan pada akhir 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi perubahan rencana pembangkit, termasuk pergeseran penggunaan batu bara ke gas serta ambisi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pembahasan revisi RUPTL telah dilakukan bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero). Sejumlah perubahan rencana pembangkit tengah dievaluasi, terutama terkait pilihan jenis energi primer dan kebutuhan infrastruktur pendukung.
“Revisi RUPTL ini kita harapkan sebelum 2027. Ini kita akhir 2026 ini sudah bisa kita selesaikan,” kata Yuliot saat ditemui di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (16/11/2026).
Salah satu penyesuaian yang dibahas adalah perubahan sebagian rencana pembangkit berbahan bakar batu bara menjadi pembangkit gas. Pemerintah mempertimbangkan tambahan pasokan gas untuk mendorong pemanfaatannya di sejumlah wilayah, dengan tetap memperhitungkan keekonomian dan kesiapan infrastruktur.
Yuliot menjelaskan, perbandingan biaya pokok produksi listrik dari batu bara dan gas menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan perubahan tersebut. Selain itu, ketersediaan jaringan pipa gas juga menjadi faktor penting agar pasokan energi ke pembangkit dapat terjamin.
“Jadi misalnya untuk beberapa pembangkit ya mungkin ya kita juga berdasarkan ketersediaan gas. Ya ini kita kan ada tambahan gas, itu justru ini kita dorong untuk beberapa daerah tertentu pembangkitnya dengan menggunakan gas,” ujarnya.
Sejumlah proyek infrastruktur gas turut menjadi perhatian, termasuk pembangunan pipa dari Semarang menuju Yogyakarta dan Solo, serta jalur Semarang-Bandung. Infrastruktur tersebut akan dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan sistem kelistrikan, khususnya apabila pembangkit gas menjadi pilihan yang lebih ekonomis.
Meski terdapat perubahan komposisi pembangkit, perencanaan kapasitas listrik dalam RUPTL tetap berada di kisaran 69,5 gigawatt (GW). Penyesuaian terutama menyangkut jenis pembangkit, jaringan transmisi, dan gardu induk. Revisi tersebut tetap mencakup periode perencanaan 2025-2034, bukan memperpanjang masa berlaku dokumen.
Di sisi lain, pemerintah juga mengarahkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), terutama PLTS, untuk mendukung target kapasitas hingga 100 GWp sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Yuliot menyebut sejumlah lokasi potensial tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, intensitas cahaya matahari, serta infrastruktur pendukung.
“Jadi untuk ini kan pemerintah kan sudah menetapkan kalau untuk EBT lain (yang akan didorong) itu kan kita PLTS. Ya ini 100 gigawatt ini kan kita lagi selesaikan. Kan di Bali kan sudah mulai ada itu peresmian oleh Presiden kemarin PLTS. Jadi untuk daerah lain kita juga sudah melihat di beberapa daerah, misalnya di Sulawesi sudah ada ketersediaan lahan,” sebut Yuliot.
Sementara di Jawa, pemerintah mengidentifikasi potensi lahan sekitar 700 hektare di Grobogan, Jawa Tengah, yang sebelumnya direncanakan untuk industri semen, tetapi tidak jadi dimanfaatkan karena persoalan lingkungan. Dengan asumsi kebutuhan lahan sekitar satu hektare per megawatt, lokasi tersebut berpotensi menampung PLTS berkapasitas hingga 700 megawatt.
