Progres Gedung Legislatif IKN 25,40%, Yudikatif Capai 32,83%
Poin Penting
|
NUSANTARA, Investortrust.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat progres pembangunan kawasan lembaga legislatif mencapai 25,40% dan kawasan yudikatif sebesar 32,83% hingga November 2026. Pembangunan gedung parlemen, Mahkamah Agung (MA), serta infrastruktur pendukung terus dipercepat untuk melengkapi ekosistem pemerintahan di ibu kota baru.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Kamis (12/11/2026). Peninjauan tersebut mencakup pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Gedung Mahkamah Agung, kawasan investasi PT Star Bright International Investment, hingga kolam retensi.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Dalam pembangunan kawasan legislatif, Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mencatat progres fisik 22,75%, sedangkan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mencapai 24,33%. Adapun pembangunan Gedung DPR I telah mencapai 21,91% dan Gedung DPR II sebesar 21,66%. Sementara itu, Gedung Sidang Paripurna mencatat progres 20,25%.
Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan legislatif menunjukkan perkembangan lebih tinggi dengan progres mencapai 41,49%. Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai progres 26,52%. Sementara itu, Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencatat progres 25,27%.
Baca Juga
Otorita IKN Gelar Cek Kesehatan Gratis Jelang Hari Kesehatan Nasional
Pekerjaan jalan di kawasan yudikatif telah mencapai 46,69%, lebih tinggi dibandingkan progres pembangunan gedung-gedung perkantoran di kawasan tersebut.
Dia mendorong para pelaksana proyek mempertahankan intensitas pekerjaan sekaligus meningkatkan kecepatan konstruksi agar target pembangunan hingga akhir 2026 dapat tercapai.
Investasi Rp 1,25 Triliun Masuk IKN
Selain meninjau pembangunan infrastruktur pemerintahan, Basuki juga mengunjungi lokasi pembangunan kawasan terpadu PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp 1,25 triliun.
Aswin menjelaskan, Basuki memberikan sejumlah arahan terkait pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, serta rencana pengembangan investasi di kawasan tersebut.
Menurut dia, kualitas konstruksi dan desain bangunan perlu mendapat perhatian agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasar. "Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," kata Aswin.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan investasi swasta di Nusantara, seiring pembangunan fasilitas pemerintahan dan infrastruktur dasar di kawasan inti ibu kota baru.
Rangkaian peninjauan Basuki dan jajaran Otorita IKN juga mencakup pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampungan air sebesar 243.000 meter kubik. Progres fisik pembangunan kolam retensi tersebut telah mencapai sekitar 70%. Sementara itu, realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91% per 10 November 2026.
Baca Juga
Otorita IKN menargetkan progres keseluruhan paket pekerjaan mencapai sekitar 56,62% pada akhir 2026.
Kolam retensi tersebut menjadi bagian dari penerapan konsep sponge city atau kota spons di Nusantara. Konsep ini mengutamakan kemampuan kawasan perkotaan dalam menyerap, menampung, dan mengelola limpasan air hujan untuk mengurangi risiko genangan sekaligus mendukung konservasi sumber daya air.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari tahap II pengembangan IKN periode 2025–2029. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
