DEFA dan Ujian Kepemimpinan Digital Indonesia
Oleh: Teguh Anantawikrama - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Teknologi dan Transformasi Digital
INVESTORTRUST - Penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila pada 14 November 2026 membuka babak penting bagi integrasi ekonomi Asia Tenggara. Perjanjian ini diharapkan mulai berlaku pada awal 2027, membawa peluang untuk mempererat hubungan perdagangan dan transaksi digital antarnegara. Bagi Indonesia, pertanyaan terpenting adalah bagaimana kesepakatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing nasional.
Indonesia mempunyai alasan untuk melihat pencapaian ini dengan kebanggaan sekaligus tanggung jawab. Perundingan DEFA diluncurkan di Jakarta pada 3 September 2023, ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Dorongan tersebut berlanjut hingga penandatanganannya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kesinambungan ini menunjukkan arti penting agenda nasional yang dijalankan lintas periode pemerintahan, dengan diplomasi ekonomi sebagai sarana memperluas ruang pertumbuhan.
Namun, keberhasilan diplomasi harus diterjemahkan menjadi kesiapan di dalam negeri. Menurut saya, ujian kepemimpinan digital Indonesia sesungguhnya dimulai ketika komitmen regional harus bekerja dalam keseharian masyarakat dan dunia usaha.
Bayangkan sebuah usaha kecil di Pekalongan yang memperoleh pesanan dari pembeli di negara ASEAN lain. Kehadiran di platform digital baru merupakan langkah pertama. Pengusaha tersebut masih harus menerima pembayaran, memastikan dokumen perdagangan dapat digunakan, menghitung biaya pengiriman, memahami kewajibannya, dan menangani keluhan pelanggan. Pasar regional baru benar-benar terbuka ketika seluruh rangkaian ini dapat dijalankan dengan mudah, aman, dan terjangkau.
Karena itu, manfaat DEFA perlu diukur dari berkurangnya hambatan dalam perjalanan transaksi tersebut. Seberapa cepat pembayaran diterima? Berapa kali data yang sama harus diisi ulang? Seberapa pasti barang sampai kepada pembeli? Apakah usaha kecil memiliki akses penyelesaian sengketa yang layak? Pertanyaan sederhana ini akan menentukan apakah integrasi digital terasa di lapangan.
Studi yang dirujuk pemerintah memperkirakan implementasi DEFA yang komprehensif dapat meningkatkan potensi nilai ekonomi digital ASEAN pada 2030 dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun. Angka tersebut merupakan peluang bersyarat, bukan hasil yang otomatis diperoleh setelah penandatanganan. Porsi manfaat yang dinikmati Indonesia akan ditentukan oleh produktivitas, kemampuan teknologi, dan kesiapan pelaku usahanya.
Saya melihat tiga prioritas yang perlu segera dikerjakan.
Pertama, membangun keterhubungan layanan dari awal hingga akhir. Pembayaran digital perlu berjalan bersama dokumen elektronik, autentikasi, kepabeanan, dan logistik. Indonesia perlu memperkuat prinsip satu kali penyampaian data: informasi yang telah diverifikasi dapat digunakan kembali secara sah oleh layanan yang berwenang. Pelaksanaannya harus disertai pembatasan akses, kejelasan tanggung jawab, serta mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan.
Kedua, menempatkan UMKM sebagai peserta aktif integrasi regional. Pelatihan pemasaran digital perlu dilanjutkan dengan pendampingan transaksi nyata: memilih pasar, memenuhi standar produk, menghitung margin setelah ongkos logistik, melindungi merek, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. KADIN dapat mengambil peran sebagai penghubung antara pemerintah, asosiasi, penyedia teknologi, lembaga keuangan, dan perusahaan logistik. Keberhasilan pendampingan harus terlihat dari penjualan berulang dan usaha yang semakin sehat.
Ketiga, memperkuat kepercayaan serta kemampuan nasional. Pertukaran data memerlukan perlindungan yang dapat dipercaya. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai penggunaan data, penanganan insiden, dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Pada saat yang sama, perusahaan teknologi dan talenta Indonesia harus memperoleh ruang untuk menyediakan solusi bagi pasar regional. Integrasi perlu memperbesar kemampuan kita menciptakan nilai tambah.
Sebagai langkah awal, pemerintah dan KADIN dapat membangun beberapa proyek percontohan perdagangan digital lintas negara pada sektor yang memiliki pelaku usaha siap. Setiap proyek perlu memiliki penanggung jawab, target waktu, dan ukuran hasil yang jelas: biaya transaksi, waktu pengiriman, jumlah pengisian data, serta pertumbuhan penjualan. Hambatan yang ditemukan kemudian menjadi dasar perbaikan kebijakan.
DEFA memberi Indonesia kesempatan untuk menghubungkan kekuatan pasar domestik dengan peluang Asia Tenggara. Kepemimpinan kita akan dinilai dari kemampuan mengubah kesepakatan menjadi layanan yang bekerja dan usaha yang bertumbuh. Ketika pengusaha kecil mampu menerima pesanan regional dengan lebih mudah dan memperoleh keuntungan yang layak, diplomasi digital telah menemukan maknanya bagi masyarakat. ***
