Minta 70% Hasil Tambang Masuk ke Kas Negara, Prabowo: Kalau Perlu Kuasai Sahamnya

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto meminta menteri-menteri terkait usaha pertambangan untuk memasukkan minimal 70% hasil pertambangan dari izin usaha pertambangan ke kas negara.

“Mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo, saat Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Jika tak mampu, Prabowo mengizinkan perusahaan tambang untuk menyetor modal. Setelah modal perusahaan kembali, dia meminta “jatah” atas nama bangsa Indonesia.

“Sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” kata dia.

Prabowo mengatakan saat ini ekspor komoditas tambang telah melalui satu pintu. Rencananya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menjadi pengawas kinerja ekspor komoditas ini selain Bea Cukai dan Lembaga National Single Window (LNSW).

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” kata dia.

Ekspor lewat PT DSI

Berdasarkan informasi yang dihimpun investortrust.id, PT DSI muncul karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Per 1 Juni 2024, beleid tersebut mengatur tiga komoditas strategis yang akan mendapatkan pengawasan yaitu CPO, batubara, dan feroy alloy atau paduan besi. Gabungan dari ketiga komoditas ini menopang hampir setengah total ekspor Indonesia.

Nantinya, per 1 Januari 2027, akan menjadi perantara tunggal. Artinya, sebagai perantara tunggal PT DSI tak mengatur transaksi komersial jual beli, kontrak, hingga jual beli. Akan tetapi, PT DSI akan mengawasi seluruh proses jual beli komoditas tersebut. Uniknya, PT DSI akan memberi cap untuk dokumen ekspor.

“Harus dapat approval dari DSI, kalau enggak dokumen ekspornya nggak bakal bisa dikirim ke sistemnya. Jadi, khusus tiga komoditas itu intinya PT DSI itu posisinya sebagai perantara tunggal,” kata sumber investortrust.id, di kementerian.

PT DSI, kata sumber itu, akan mengontrol transaksi dan penjualan perusahaan yang ingin mengekspor tiga komoditas tersebut. PT DSI akan memeriksa mendalam, mulai dari kontrak-kontrak yang sudah dijalankan, termasuk mengecek pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Nantinya, PT DSI akan membuat portal bernama NADI atau National Advance Data Intelligence. Sistem ini secara real time akan mengontrol transaksi ekspor untuk tiga komoditas strategis itu.

“Jadi intinya, perannya sebagai perantara itu, transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir dan diberikan approval oleh DSI, tanpa itu, dia [eksportir] nggak bisa mengirimkan dokumen ekspor,” ujar dia.