Suntikan Rp 10 Triliun ke BPJS Kesehatan akan Diberikan November 2026

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah telah menyuntikkan Rp 10 triliun ke BPJS Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 dari total rencana Rp 20 triliun. Pencairan ini untuk membantu BPJS Kesehatan menjaga klaim kesehatan dari masyarakat yang mengalami peningkatan.

“Sisanya, rencananya akan disalurkan setelah kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN [Jaminan Kesehatan Nasional]” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, saat APBN KiTa edisi November 2026, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sudarto mengatakan pencairan tahap kedua sebesar Rp 10 triliun akan berlangsung pada November 2026.

“Kami perlu tegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan termasuk ketahanan dana program JKN karena manfaatnya sangat-sangat luar biasa untuk layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa suntikan dana untuk BPJS Kesehatan akan segera mengucur. Kepastian ini setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

“Yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 20 triliun,” kata Suahasil, saat APBN KiTa edisi Oktober 2026, Jumat (9/10/2026).

Suahasil mengatakan, sumber utama penerimaan dari BPJS Kesehatan yaitu alokasi penerima bantuan iuran dari APBN sebesar Rp 47 triliun. Kemudian, BPJS Kesehatan juga mengumpulkan iuran dari masyarakat yang cukup besar.

“[Tapi] masih defisit, maka ditambah lagi Rp 20 triliun. Jadi ibaratnya itu dari APBN sekarang adalah Rp 47 triliun untuk PBI [Penerima Bantuan Iuran] plus Rp 20 triliun untuk suntikan,” kata dia.

Saat di kompleks Istana Kepresidenan akhir September 2026 lalu, Suahasil menyebut suntikan anggaran tersebut diberikan sembari mendorong pengumpulan iuran dari peserta BPJS non-PBI yang lebih baik. Selain itu, tingkat ketepatan sasaran penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan Prabowo agar penambahan anggaran dibarengi dengan pemangkasan waktu antrean layanan. Selain itu, Prabowo juga memerintahkan agar rumah sakit tidak membeda-bedakan pasien.

“Kemudian, dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi Gunadi.