Maruarar: Bangun Rumah Rakyat, Gerakkan Ekonomi dan Lahirkan Pengusaha Baru

JAKARTA, Investortrust.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan perumahan rakyat harus menghasilkan manfaat yang melampaui tersedianya bangunan. Rumah yang layak perlu disertai penguatan ekonomi keluarga dan kepastian kepemilikan tanah, sementara kegiatan pembangunannya membuka pekerjaan serta kesempatan bagi pengusaha baru.

Untuk memperlihatkan peluang tersebut, Maruarar menghadirkan dua pengembang, Angga Budi Kusuma dan Muhammad Ridwan atau Wawan, dalam Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Angga merintis perjalanan dari pekerjaan sebagai office boy, sedangkan Wawan pernah menjadi pengemudi ojek. Keduanya kemudian mengembangkan usaha rumah subsidi. Maruarar mengangkat pengalaman mereka sebagai contoh bahwa kebutuhan hunian masyarakat dapat membuka jalan bagi pertumbuhan pengusaha dari bawah.

Forum tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, para duta besar dan perwakilan diplomatik, serta anggota Kadin pusat dan daerah. James memandu dialog Maruarar dengan peserta.

Dalam pemaparan yang diselingi video, menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan hubungan antara rumah, penghasilan, dan kesejahteraan. Bantuan memperbaiki hunian, menurut dia, perlu dibarengi kemampuan keluarga merawat rumah serta meningkatkan taraf hidupnya.

Atap, lantai, dan dinding yang selesai diperbaiki dapat kembali rusak apabila penghuninya tidak mempunyai penghasilan memadai untuk melakukan perawatan. Karena itu, kebijakan perumahan perlu terhubung dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Maruarar merangkum pendekatan tersebut sebagai tiga layanan bagi satu rumah, yakni perbaikan hunian, peningkatan ekonomi keluarga, dan sertifikasi tanah. Pemerintah ingin ketiga kebutuhan itu ditangani melalui kerja sama antarkementerian, lembaga pembiayaan, dan dunia usaha.

Dalam video yang ditayangkan, seorang penerima manfaat menceritakan perubahan kondisi rumah serta perkembangan usahanya setelah mendapatkan bantuan. Pengalaman tersebut digunakan Maruarar untuk memperlihatkan manfaat ketika bantuan perumahan terhubung dengan dukungan usaha dan legalitas tanah.

Baca Juga

BTN Gandeng Kampus, Bidik Terobosan Baru di Sektor Perumahan

Rumah yang lebih sehat memberi kenyamanan bagi keluarga. Pembiayaan serta pendampingan membuka peluang meningkatkan penghasilan. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum atas aset yang ditempati.

Dukungan ekonomi, antara lain dilakukan melalui Kredit Program Perumahan (KPP), yang kerap disebut KUR Perumahan, serta kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sementara itu, pengurusan legalitas tanah melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Maruarar menyebut agenda 1 juta sertifikat gratis sebagai bagian dari dukungan kepada masyarakat. Pelaksanaannya tetap mengikuti persyaratan program, pemeriksaan status tanah, dan penetapan penerima manfaat.

Pemerintah juga menargetkan perbaikan sekitar 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026, meningkat dari sekitar 45.000 unit pada tahun sebelumnya. Angka 400.000 unit merupakan sasaran program, bukan seluruhnya rumah yang telah selesai direnovasi.

Menurut Maruarar, perluasan program bedah rumah sekaligus menciptakan kegiatan ekonomi di daerah. Ia memperkirakan pekerjaan renovasi setiap rumah dapat melibatkan sekitar dua pekerja. Pelaksanaan dalam skala besar dengan demikian menghasilkan kebutuhan tenaga kerja, meskipun jumlah penugasan tersebut tidak identik dengan pekerjaan permanen bagi orang yang berbeda.

Ia menekankan penggunaan bahan bangunan lokal agar manfaat program menjangkau usaha di sekitar lokasi. Tukang, toko material, produsen bahan bangunan, dan penyedia jasa pengangkutan dapat memperoleh tambahan kegiatan dari pekerjaan tersebut.

Dalam pembiayaan, Maruarar mengapresiasi dukungan Airlangga terhadap pengembangan KPP. Ia menilai kebijakan yang baik harus menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara nyata.

Program tersebut menawarkan suku bunga untuk sisi permintaan sebesar 6% efektif per tahun atau tingkat flat maupun anuitas yang setara. Untuk pembiayaan tertentu di bawah Rp100 juta, penyaluran dimungkinkan tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan. Kemudahan itu tetap disertai pemeriksaan kelayakan serta kewajiban pengembalian kredit.

Maruarar membandingkan dukungan tersebut dengan pinjaman berbiaya tinggi yang masih dihadapi sebagian masyarakat. Pembiayaan formal yang lebih terjangkau diharapkan membantu keluarga memperbaiki rumah, menjalankan usaha, dan mengurangi tekanan biaya pinjaman.

Plafon penyaluran KPP pada 2026 telah dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Angka itu merupakan kapasitas pembiayaan program, bukan nilai bantuan tunai atau subsidi pemerintah yang seluruhnya sudah dicairkan.

KPP mendukung sisi penyediaan maupun permintaan perumahan. Pada sisi penyediaan, pembiayaan menjangkau pengembang, pedagang bahan bangunan, serta penyedia jasa konstruksi. Pada sisi permintaan, dana digunakan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah sesuai ketentuan.

Dalam penjelasan terpisah pada 11 November, Maruarar menyebut penyaluran hingga 10 November 2026 telah mendekati Rp30 triliun. Ia merinci pembiayaan sisi permintaan yang menjangkau sekitar 95.000 rumah untuk renovasi, 11.000 rumah untuk pembelian, dan 10.000 rumah untuk pembangunan. Angka tersebut disampaikan dalam pembulatan.

Maruarar menilai respons masyarakat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan. Keberhasilan program ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan warga dan manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata berapa lama program itu telah berjalan.

Di tengah pembahasan tersebut, ia memperkenalkan Angga dan Wawan untuk menunjukkan kesempatan berusaha dalam penyediaan rumah subsidi. Kehadiran keduanya memberi contoh konkret kepada komunitas diplomatik bahwa pembangunan perumahan juga dapat mendorong mobilitas ekonomi.

Angga Budi Kusuma dikenal sebagai pengembang Pesona Kahuripan. Sebelum mengembangkan usaha, ia bekerja sebagai office boy. Perjalanan tersebut pernah diperkenalkan Maruarar dalam acara akad massal rumah subsidi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada September 2025.

Dalam forum bersama Kadin, Maruarar kembali menyoroti perkembangan bisnis Angga dan menyebut potensi penghasilan usahanya mencapai Rp120 miliar dalam setahun. Angka itu disampaikan sebagai gambaran capaian yang diperkirakan dapat diraih, bukan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dalam acara.

Sebagai konteks, ketika diperkenalkan pada September 2025, Angga menyebut proyeksi pembangunan 6.000 rumah pada tahun berikutnya dengan proyeksi keuntungan Rp120 miliar. Karena itu, angka Rp120 miliar perlu dibaca sebagai proyeksi keuntungan usaha, bukan otomatis realisasi laba bersih yang telah diaudit ataupun pendapatan pribadi Angga.

Adapun Wawan, yang bernama lengkap Muhammad Ridwan, dikenal melalui PT Kawah Anugerah Properti dengan proyek Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten. Ia pernah bekerja sebagai pengemudi ojek sebelum mengembangkan bisnis perumahan.

Dalam paparannya kali ini, Maruarar menyebut Wawan memperkirakan hasil usahanya pada tahun berjalan sedikitnya Rp100 miliar. Penyebutan tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan dalam forum; penjelasan yang tersedia belum merinci apakah angka itu merupakan keuntungan sebelum pajak, laba bersih, atau ukuran hasil usaha lainnya.

Maruarar juga menyinggung seorang pengembang di Jawa Tengah yang disebutnya Widodo dan merintis dari pekerjaan pemasaran. Ia menyebut keuntungan usaha pengembang tersebut sekitar Rp30 miliar pada tahun berjalan dengan perkiraan Rp35 miliar pada tahun berikutnya. Angka itu merupakan keterangan Maruarar dalam pemaparan, bukan hasil pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.

Melalui pengalaman para pengembang tersebut, Maruarar ingin menunjukkan bahwa rumah subsidi juga menawarkan peluang usaha bagi orang yang merintis dari bawah. Kebutuhan masyarakat terhadap hunian terjangkau menciptakan pasar, sementara pertumbuhan perusahaan membuka pekerjaan bagi tenaga konstruksi, pemasok, dan jasa pendukung.

Ia menginginkan lebih banyak pengusaha daerah memperoleh kesempatan serupa. Kadin diajak ikut mendukung munculnya pengembang baru yang bekerja secara profesional, menjaga mutu bangunan, dan memenuhi komitmen kepada pembeli.

Peluang usaha yang besar, dalam konteks itu, harus berjalan bersama tanggung jawab. Keterjangkauan harga perlu disertai kualitas rumah, kepastian legalitas, dan pelayanan yang baik agar masyarakat memperoleh manfaat serta perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan.

Maruarar juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan sendirian. Ia mengajak perusahaan, yayasan, dan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membantu keluarga yang masih tinggal di hunian tidak layak. “Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri,” ujar Maruarar.

Salah satu kawasan yang disorot adalah Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Ia menggambarkan adanya keluarga yang membutuhkan perbaikan rumah di sekitar kawasan hunian bernilai tinggi dan kediaman para diplomat.

Maruarar mengajak peserta memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tinggal dekat dengan lingkungan mereka. Menurut dia, bantuan dapat dimulai dari tetangga dan kawasan sekitar, dengan mempertemukan kemampuan dunia usaha serta kebutuhan warga secara langsung.

Gotong Royong

Dalam pembahasan tersebut, ia menyebut dukungan sejumlah kelompok usaha, termasuk Lippo, Djarum, Astra, Adaro, dan Harum Energy. Gotong royong atau kolaborasi melalui CSR memungkinkan perbaikan rumah dan lingkungan dilaksanakan tanpa seluruhnya bergantung pada anggaran negara.

Maruarar mengapresiasi Djarum sebagai kontributor CSR perumahan terbesar pada tahun sebelumnya. Pernyataan mengenai kontribusi Djarum pada 2025 juga pernah disampaikannya dalam kesempatan terdahulu.

Berdasarkan data pemantauan 2025 yang dipublikasikan Kementerian PKP pada September 2026, komitmen Djarum mencakup 2.550 unit pembangunan rumah baru dan sarana sanitasi. Sebanyak 2.517 unit telah diselesaikan, terdiri atas 356 rumah baru dan 2.161 unit sanitasi.

Untuk 2026, target dukungannya tercatat 3.250 unit. Ditambah sisa komitmen sanitasi tahun sebelumnya sebanyak 33 unit, total yang akan dituntaskan menjadi 3.283 unit. Angka gabungan tersebut mencakup rumah dan sanitasi, sehingga tidak seluruhnya merupakan unit rumah.

Sementara itu, dukungan Lippo berbentuk hibah lahan seluas 31,3 hektare kepada negara untuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat penandatanganan perjanjian hibah, akta hibah, dan berita acara serah terima pada 28 Juli 2026.

Lahan berada di Desa Cibatu dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berasal dari PT Lippo Cikarang Tbk, PT Mulia Tulus Agung, dan PT Era Baru Realindo. Dengan demikian, kontribusi itu merupakan hibah aset tanah, bukan penyerahan dana tunai.

Maruarar sebelumnya menyebut hibah tersebut sebagai yang terbesar sejak Program 3 Juta Rumah dicanangkan Presiden Prabowo. Kementerian Keuangan menjelaskan aset itu direncanakan menjadi penyertaan modal negara kepada BPI Danantara untuk mendukung program perumahan. Pembiayaan serta pembangunan hunian merupakan tahap tersendiri setelah penyediaan lahan.

Selain dukungan CSR dan hibah, pemerintah berupaya meringankan biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembebasan BPHTB serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung bagi penerima yang memenuhi syarat.

Maruarar turut membahas perluasan pembiayaan rumah subsidi, termasuk rencana memperpanjang tenor cicilan hingga 40 tahun. Dalam keterangan resmi Kementerian PKP mengenai forum tersebut, perpanjangan tenor masih disebut sebagai rencana, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan dan kesiapan lembaga pembiayaan.

Untuk memperkenalkan pelaksanaan program kepada mitra internasional, Maruarar mengundang para duta besar menghadiri agenda akad massal 71.000 rumah subsidi yang direncanakan pada 17 Desember 2026. Kegiatan akan dipusatkan di Malang, Jawa Timur, dengan rumah dan peserta akad tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Rencana tersebut sebelumnya disampaikan seusai rapat koordinasi pada 11 November. Maruarar berharap Presiden Prabowo dapat menghadiri kegiatan itu. Angka 71.000 unit merupakan sasaran agenda yang akan dilaksanakan, bukan seluruhnya realisasi akad pada saat pengumuman.

Dari sisi dunia usaha, James T. Riady menilai perumahan memiliki keterkaitan luas dengan kegiatan ekonomi. Pembangunan hunian menciptakan permintaan bagi industri material, manufaktur, konstruksi, transportasi, dan pembiayaan. Kadin diharapkan dapat mempertemukan peluang tersebut dengan pelaku usaha serta calon mitra investasi.

Bagi Maruarar, keberhasilan program pada akhirnya harus terlihat pada perubahan kehidupan masyarakat. Rumah yang diperbaiki perlu membantu keluarga hidup lebih sehat. Pembiayaan harus membuka kesempatan meningkatkan penghasilan. Kepastian tanah memberi perlindungan terhadap aset yang dimiliki.

Baca Juga

KUR Perumahan Capai 119.790 Debitur, Nilai Kredit Tembus Rp 29,17 T

Kisah Angga dan Wawan memperlihatkan sisi lain dari pembangunan yang sama: kebutuhan rumah rakyat dapat menjadi jalan tumbuhnya pengusaha baru. Ketika keluarga memperoleh hunian layak dan pelaku usaha mendapat kesempatan berkembang, manfaat pembangunan menjangkau pekerja, pemasok, serta masyarakat di daerah.

Rumah rakyat dengan demikian menjadi tempat bertemunya perlindungan sosial dan kegiatan ekonomi. Dari rumah yang lebih kokoh, keluarga diharapkan memiliki pijakan yang lebih kuat untuk membangun masa depan.

Maruarar juga menjelaskan kesenjangan besar di Kelurahan Menteng. Ada kelompok sangat tajir, tapi banyak orang miskin yang tinggal di gubuk reot. Ia mengapresiasi Kedubes Belanda yang sudah memberikan CSR untuk pembangunan rumah masyarakat miskin di Menteng. “Mudah-mudahan para dubes bisa ikut gotong royong,” paparnya.