Rakornas Kadin Rumuskan Langkah Strategis Percepat UMKM Naik Kelas dan Gerakkan Ekonomi Desa

JAKARTA, investortrust.id — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyepakati sejumlah langkah strategis mikro dan makro untuk memacu akselerasi UMKM naik kelas sekaligus memperkuat peran koperasi pedesaan. Hasil rumusan Rakornas ini bakal dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin pada akhir Oktober mendatang untuk digerakkan oleh Kadin Daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi & UMKM Kadin Indonesia, Nurdin Halid, menyatakan Rakornas digelar untuk menyamakan persepsi dan menyatukan arah program kerja guna mendukung pencapaian program Asta Cita Presiden, khususnya dalam menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat roda perekonomian desa.

"Rakornas Kadin bidang UMKM dan Koperasi bersama Ibu Nita, bidang sosial, itu dalam rangka untuk kita menyamakan persepsi, menyatukan arah, untuk kita menyampaikan program kerja berkaitan dengan Rapimnas yang nanti dilaksanakan pada akhir Oktober," kata Nurdin Halid di sela Rakornas Kadin di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Nurdin menyoroti salah satu persoalan utama yang menjadi fokus perumusan strategi Kadin, yakni ketimpangan alokasi pembiayaan perbankan. Dari total sekitar Rp 8.000 triliun kredit yang disalurkan lembaga keuangan nasional saat ini, porsi yang mengalir ke sektor UMKM baru mencapai 18%. Padahal, dari total 63 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebanyak 97% di antaranya merupakan usaha mikro.

"Sekarang terjadi ketimpangan yang luar biasa, di mana dari 8.000 triliun kurang lebih kredit yang tersalurkan oleh lembaga keuangan itu, UMKM hanya 18%. Ini dari sisi struktur perekonomian kita ini sangat timpang," ungkap Nurdin.

Baca Juga

Di Rakornas Kadin, Kementerian UMKM Ungkap Tantangan Terbesar Kenaikan Kelas 59 Juta Pelaku Usaha

Guna mengatasi ketimpangan tersebut, Kadin bakal melakukan advokasi ke lembaga keuangan perbankan maupun non-bank agar diterbitkan kebijakan yang mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi.

"Oleh karena itu Kadin akan melakukan advokasi, mendorong keluarnya kebijakan yang lebih memudahkan daripada prosesi pembiayaan kepada UMKM dan koperasi," tegasnya.

Selain masalah pembiayaan, Rakornas Kadin juga menetapkan strategi penguatan rantai pasok distribusi. Dari target 80.000 KDKMP yang dicanangkan pemerintah, sebanyak 30.000 gerai telah terbentuk. Kadin berkomitmen mengambil peran di jalur tengah untuk menjembatani aliran barang dari produsen besar dan BUMN ke jaringan koperasi desa melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan pergudangan secara berjenjang.

"Dari produsen kepada KDKMP itu harus ada jembatan. Nah, Kadin harus berperan di tengah. Misalnya KDKMP BUMN sebagai produsen tidak langsung ke desa, perlu ada transpor, perlu ada pergudangan di tingkat provinsi dan kabupaten, dari sinilah Kadin harus berperan," jelas Nurdin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia, Nita Yudi, menambahkan bahwa Rakornas turut menekankan pentingnya sinergi perlindungan sosial dan pemulihan usaha. Kadin menjalin kemitraan strategis dengan kementerian terkait serta BNPB untuk memberikan bantuan dan edukasi mitigasi bencana bagi para pelaku UMKM, agar keberlanjutan bisnis dan sektor pariwisata tetap terjaga saat terjadi krisis.

"Bagaimana UMKM bisa naik kelas, bagaimana pariwisata bisa berkelanjutan apabila fondasi daripada bidang sosial ini tidak dikuatkan. Itulah tugasnya Kadin sekarang ini untuk bisa menguatkan para UMKM dari segala bencana dan masalah sosial lainnya," kata Nita Yudi.

Turut hadir pada gelaran Rakornas tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan serta Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting.