Penambang Rakyat Masuk Sistem, PT Timah (TINS) Siap Beli Hasilnya
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - PT Timah Tbk (TINS) mendukung pengaturan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memasukkan aktivitas penambangan masyarakat ke dalam sistem yang legal dan menerapkan standar keselamatan serta lingkungan. Perusahaan juga membuka peluang menyerap hasil produksi penambang rakyat sebagai pembeli (offtaker).
Direktur Produksi & Komersial PT Timah Tbk Ilhamsyah Mahendra mengatakan pemerintah memilih pendekatan pengaturan karena aktivitas penambangan rakyat tetap berlangsung dan tidak mudah dihentikan hanya dengan larangan.
“Memang IPR ini, kalau tidak diatur, tetap dilakukan. Artinya pemerintah merasa daripada tidak diatur atau dilarang, lebih baik kita atur sama-sama daripada ada pembiaran,” kata Ilhamsyah dalam media gathering PT Timah di Jakarta, Rabu (12/11/2026) malam.
Baca Juga
Prospek Timah Makin Cerah, Target Harga Saham TINS Naik Jadi Rp 5.000
Menurut dia, memasukkan penambang rakyat ke dalam sistem menjadi penting untuk mengurangi berbagai risiko yang muncul dari aktivitas tambang di luar pengawasan. Penambangan tanpa aturan berpotensi memicu persoalan keselamatan kerja, dampak kesehatan jangka panjang, hingga penyelundupan hasil tambang.
Untuk itu, pemerintah dan perusahaan mendorong edukasi mengenai praktik pertambangan yang baik (good mining practices). Penambang rakyat diharapkan menggunakan peralatan yang sesuai dan menjalankan kegiatan tambang dengan standar kerja yang lebih aman.
Pengaturan tersebut juga mendapat landasan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 12 Tahun 2026. Regulasi yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026 dan diundangkan pada 13 Oktober 2026 itu mengubah sejumlah ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
Baca Juga
Permen ESDM 12/2026, antara lain memperbarui mekanisme pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penyusunan dokumen pengelolaan WPR, penerbitan IPR, serta tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan rakyat. Dalam aturan tersebut, gubernur dapat mengusulkan WPR dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta potensi cadangan mineral. Wilayah yang selama ini telah diusahakan masyarakat melalui kegiatan penambangan tanpa izin juga dapat diusulkan menjadi WPR.
Untuk komoditas mineral logam, kriteria wilayah mencakup cadangan primer dengan kedalaman maksimal 100 meter atau cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai maupun endapan sungai purba. Usulan WPR dibatasi paling luas 100 hektare untuk setiap blok dan penetapannya dilakukan oleh Menteri ESDM setelah melalui evaluasi.
Setelah WPR ditetapkan, gubernur menyusun dokumen pengelolaan yang mencakup koordinat dan peta wilayah, kondisi batuan dan tanah, kondisi perairan, rencana penambangan, pengolahan dan pemurnian, biaya produksi, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, serta pedoman pengenaan iuran pertambangan rakyat.
Pemerintah kemudian mengevaluasi dokumen tersebut sebelum menetapkannya. Setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan, gubernur dapat menerbitkan IPR kepada perseorangan dengan luas maksimal 5 hektare dan koperasi maksimal 10 hektare. Pemohon juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi kegiatan usaha pertambangan.
PT Timah Berpeluang Jadi Offtaker
Dalam skema tersebut, PT Timah dapat berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil tambang dari pemegang IPR. Hasil penambangan rakyat selanjutnya dapat diproses dan dilebur sebelum dipasarkan oleh perusahaan. “Nah, Timah ini salah satu offtaker. Jadi hasil dari penambangan rakyat kita beli, kita proses, kita lebur, kita menjual,” ujar Ilhamsyah.
Peluang keterlibatan PT Timah juga berkaitan dengan Pasal 76 ayat (4) Permen ESDM 12/2026. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta guna melakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang dihasilkan dari penambangan IPR di wilayahnya.
Ketentuan itu membuka ruang bagi PT Timah sebagai BUMN untuk terlibat dalam rantai pengolahan dan pemurnian hasil tambang rakyat. Namun, penunjukan sebagai pengolah dan pemurni tidak otomatis menjadikan perusahaan sebagai satu-satunya pembeli hasil tambang IPR.
Ilhamsyah mengatakan mekanisme pengaturan volume, harga, dan pihak yang berperan sebagai pembeli hasil tambang masih memerlukan pembahasan dan edukasi. Namun, arah kebijakannya adalah membawa penambang rakyat ke dalam sistem agar memiliki standar yang lebih jelas.
Pengaturan harga pembelian hasil tambang juga dirancang untuk memperhitungkan tanggung jawab lingkungan. Dengan demikian, pemegang IPR tidak hanya menerima pembayaran atas produk tambang, tetapi juga memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dari kegiatan yang dijalankan. “Di dalam formulasi tersebut ada variabel untuk biaya tanggung jawab lingkungannya,” kata Ilhamsyah.
Ilhamsyah mengatakan pengaturan IPR juga diarahkan untuk menciptakan standar yang sama bagi penambang rakyat, mulai dari tata cara menambang, keselamatan kerja, hingga pengelolaan lingkungan. Pengaturan tersebut dinilai penting karena aktivitas penambangan tanpa standar berpotensi membahayakan pekerja dan lingkungan sekitar. Melalui edukasi, penambang rakyat diharapkan dapat menerapkan praktik pertambangan yang baik dan menggunakan peralatan kerja yang sesuai.
Lindungi Cadangan PT Timah
Di sisi lain, PT Timah menyoroti pentingnya pengawasan dalam penerapan IPR. Ilhamsyah menegaskan wilayah pertambangan rakyat perlu dipastikan berada di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dimiliki PT Timah maupun pemegang izin lainnya. Pengawasan diperlukan agar kebijakan IPR tidak justru membuka peluang pengambilan cadangan yang menjadi bagian dari wilayah konsesi perusahaan.
Baca Juga
“Jangan sampai nanti dikeluarkan IPR, baru mengambil IUP kita. Jangan sampai Timah membeli dari IPR, padahal itu potensi cadangan kita,” ujar dia.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait menyusun sistem pengawasan yang efektif, termasuk mekanisme pemantauan aktivitas penambangan rakyat. Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan batas wilayah IPR dan IUP dapat diawasi dengan jelas.
Ilhamsyah mengatakan PT Timah juga mendorong pemerintah provinsi membangun kesepakatan mengenai sistem pengawasan dan pemantauan agar kegiatan penambangan rakyat tidak mengganggu wilayah yang telah menjadi bagian dari cadangan perusahaan.
