Industri Gas Didorong Adopsi Teknologi 4.0 dan Standar K3, Pemerintah Siapkan Dukungan

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah Indonesia terus memperkuat daya saing sektor manufaktur dan industri gas nasional melalui percepatan transformasi digital berbasis Industri 4.0 serta penegakkan standardisasi keselamatan kerja ketat. Langkah strategis ini ditempuh lewat sinergi lintas kementerian guna menjawab tantangan era industri modern di kancah global.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Farmasi, Kimia, dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Nadi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif mendorong sektor manufaktur dan industri gas untuk mengadopsi peta jalan Industri 4.0. Implementasi tersebut dijalankan melalui mekanisme terstruktur yang dimulai dari tahap pengenalan.

"Kemudian ada self-assessment yang dilakukan oleh industri, kemudian ada verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Kementerian Perindustrian sampai pada proses sertifikasi sehingga mendapatkan sertifikat industri 4.0," ujar Putu ditemui dalam ajang Technical Seminar 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

Industri Gas Berisiko Tinggi, AGII Tekankan Pentingnya 'Safety'

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah turut menghadirkan sejumlah program penghargaan bergengsi bagi industri yang sukses mengimplementasikan peta jalan tersebut. Program-program itu, meliputi National Lighthouse, Global Lighthouse, hingga INDI Awards.

Kendati demikian, Putu tak memampik bahwa tantangan utama dalam adopsi teknologi mutakhir ini terletak pada besarnya biaya investasi awal. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjembatani kendala tersebut.

"Tantangan untuk mengadopsi teknologi terbaru biasanya di pertama mungkin investasinya ya, investasinya yang cukup tinggi, sehingga di sini peranan pemerintah biasanya perlu memberikan insentif untuk mengadopsi teknologi terbaru tersebut," jelasnya.

Di sisi lain, dari sudut pandang ketenagakerjaan, Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Muzakir, menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja seiring dengan modernisasi industri. Pihaknya memastikan bahwa aspek K3 harus terintegrasi ke dalam setiap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"Kami tentu dari Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semua pihak, termasuk Asosiasi Gas Industri Indonesia. Komunikasi kami, kolaborasi dengan asosiasi dan pihak industri gas jalan, dan itu relatif bagus," ungkap Muzakir.

Muzakir menambahkan, hal paling krusial dalam penyusunan SKKNI adalah penyesuaiannya dengan kebutuhan riil di lapangan. Terlebih, sektor industri gas dan manufaktur masuk dalam kategori bidang usaha dengan risiko bahaya tinggi.

"Kami memastikan setiap SKKNI di sektor industri berisiko tinggi wajib memasukkan unsur K3. Jangan sampai nanti ketika pekerja atau personel yang sudah mendapat kompetensi itu tidak paham bagaimana upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja, bagaimana menghindari penyakit akibat di tempat kerja," terangnya.

Ketua Umum Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII), Rachmat Harsono, pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa sektor industri gas tidak boleh disamakan dengan komoditas produk biasa pada umumnya. Mengingat karakteristiknya yang dikategorikan sebagai barang berbahaya, penanganan gas industri menuntut standar penanganan khusus yang ketat dan tidak boleh dikompromikan.

Baca Juga

Pasar Gas Industri Indonesia Makin Menarik, Investor China Bidik Peluang

Ia menyoroti bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama di setiap lini operasional, mulai dari penggunaan alat pelindung diri bagi para pekerja hingga prosedur teknis di lapangan.

"Kalau masalah safety yang tadi saya jelaskan di speech, bahwa safety ini karena industri gas kan barangnya bukan cuma produk biasa aja, tapi barang berbahaya yang perlu ada penanganan khusus," ujar Rachmat.

Technical Seminar 2026 yang diselenggarakan oleh AGII ini turut menghadirkan narasumber antara lainPresident China IG Member Alliance (CIGMA) Frank Xu, serta Secretary General Asia Industrial Gases Association (AIGA) Milan Sarkar.