Anggaran Sampah Gresik dan Makassar Capai 4,2% dari APBD

BANDUNG, investortrust.id - Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mulai meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah. Kabupaten Gresik dan Kota Makassar tercatat mengalokasikan sekitar 4,2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor persampahan, sedangkan Kota Padang mengalokasikan sekitar 3%.

Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Endra S Atmawidjaja mengungkapkan, peningkatan anggaran tersebut terjadi di tengah dorongan pemerintah pusat agar daerah memperbaiki pengelolaan sampah, termasuk melalui penerapan sanksi administratif Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Misalkan Gresik, Gresik ini Kabupaten Gresik APBD-nya sekarang sudah 4,2% ya. Kemudian Makassar 4,2% dari APBD ya. Kemudian Padang 3%," kata Endra saat konferensi pers Asia Pacific Landfill Symposium (APLAS) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Menghadap Prabowo di Istana, Kepala BRIN Laporkan Perkembangan Riset Air, Kesehatan, hingga Sampah

Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman masih mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sekitar 1,5% dari APBD. Meski demikian, angka tersebut disebut telah meningkat dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sekitar 0,3%-0,4%.

"Nah memang ada yang masih kecil ya, misalkan Sidoarjo, Sleman tuh di kisaran 1,5%, tapi sudah naik dari posisi yang awal yang 0,3%-0,4% ya," ujar Endra.

Kabupaten Gresik menetapkan APBD 2026 melalui Perda Nomor 14 Tahun 2025. Dalam perubahan APBD 2026, belanja daerah Gresik meningkat menjadi sekitar Rp 3,606 triliun dari pagu awal sekitar Rp 3,329 triliun.

Kota Makassar menetapkan APBD pokok 2026 dengan belanja daerah sekitar Rp 5,175 triliun. Namun, dalam APBD Perubahan 2026 yang disahkan pada 30 September 2026, belanja daerah meningkat menjadi sekitar Rp 5,26 triliun.

Adapun Kota Padang menetapkan APBD 2026 sebesar sekitar Rp 2,708 triliun. Sementara itu, Kabupaten Sleman menetapkan APBD 2026 sebesar sekitar Rp 3,391 triliun. Untuk Kabupaten Sidoarjo, dokumen APBD 2026 mencatat target pendapatan daerah sekitar Rp 5,04 triliun.

Endra melanjutkan, peningkatan alokasi anggaran di sejumlah daerah tersebut merupakan salah satu dampak dari kebijakan yang diterbitkan KLH. Dia mengaku memperoleh data tersebut setelah memeriksa sejumlah daerah yang meminta konsultasi teknis kepada IATPI, termasuk terkait kondisi TPA.

"Jadi itu memang berdampak ya. Saya sempat cek beberapa daerah memang apa yang membutuhkan konsultasi teknis ke kami, kan kami cek kondisi TPA-nya juga ya. Nah ini ada beberapa yang memang sudah meningkat APBD-nya karena dampak dari regulasi yang memang dikeluarkan atau diterbitkan oleh LH ya," imbuh Endra.

Baca Juga

Hampir 400 Pemda Disanksi KLH, Pakar Jepang Ungkap Solusi Sampah RI

Endra menjelaskan, angka alokasi anggaran sebesar 0,3%-0,4% yang sebelumnya menjadi gambaran rendahnya belanja persampahan daerah merujuk pada data KLH yang pernah disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono pada September 2026.

"Nah, sekarang itu sudah bergeser ke lebih dari 1%. Saya kira ini kan sudah bagus ya di tengah constraintfiscal. Nah jadi itu salah satu dampak kebijakan memang ditindaklanjuti di daerah," katanya.

Endra sebelumnya menilai alokasi anggaran pengelolaan sampah di daerah idealnya mencapai 2%-3% dari total APBD. Anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir di TPA.