Sabang ingin Saingi Phuket dan Kedah, Tapi Sejumlah Aral Masih Melintang

SABANG, investortrust.id - Sabang menjadi pulau terluar di wilayah barat Indonesia. Lokasi ini dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi dan berpotensi menarik wisatawan dari kawasan Laut Andaman.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen menjelaskan potensi ini muncul karena Sabang berada di simpul kerja sama Indonesia dan India. Selain itu, lokasi Sabang juga berpotensi menarik wisatawan dari Phuket, Thailand dan Kedah, Malaysia.

“Sabang ini berbatasan dengan India. India ada satu daerah kepulauan, namanya Andaman Nicobar, jaraknya tidak terlalu jauh,” kata Iskandar, dalam taklimat media, di Sabang, Kamis (5/11/2026).

Titik terluar Sabang dengan Pulau Andaman dan Nicobar hanya berjarak 150 hingga 170 kilometer. Di lokasi itu, India sedang mengembangkan The Great Nicobar Islands Development Project (GNIDP). Investasi atas proyek ini mencapai US$ 9 miliar - US$ 11 miliar.

Sementara itu, Sabang hanya berjarak 430 kilometer dengan Phuket. Menurut Iskandar, Phuket telah menjadi lokasi tujuan wisata dunia. Berjarak 511 kilometer dari Sabang, terdapat Pulau Langkawi, yang menjadi salah satu penopang Kedah, Malaysia.

Baca Juga

Pembiayaan UMKM Aceh Tumbuh 11,05%, BI Aceh Soroti Risiko NPL

Meski dekat, total PDB Sabang tertinggal jauh dari tiga wilayah itu. Berdasarkan data 2025, PDB Sabang hanya mencapai US$ 123 juta. Bandingkan dengan PDB Phuket yang mencapai US$ 8,5 miliar, PDB Kedah sebesar US$ 13,1 miliar, dan PDB Pulau Andaman dan Nicobar sebesar US$ 1,5 miliar.

Covid memukul industri wisata

“Ketiga kawasan sekitar Sabang ini sekarang dikembangkan oleh negara-negara masing sebagai kawasan baru wisata. Karakteristik daerah ini sebenarnya hampir sama, kita memiliki potensi yang kurang lebih sama,” kata dia.

Iskandar mengklaim, potensi itu terlihat dari wisatawan yang berkunjung di Sabang. Sebelum pandemi Covid-19, angka kunjungan wisatawan menyentuh 700.000 wisatawan lokal.

“Tetapi, setelah Covid, menurun drastis dan recovery-nya agak lambat. Sampai sekarang kita belum bisa mengembalikan ke angka ini,” kata dia.

Salah satu kendala dalam pengembangan potensi wilayah seluas 122,13 kilometer persegi ini yaitu tumpah tindihnya tata kelola dan koordinasi antarkementerian dan lembaga. Faktor ini membuat investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) Sabang, berjalan tak maksimal, meski wilayah ini telah berstatus kawasan perdagangan bebas sejak 2000.

Oleh karena itu, BPKS mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi pengampu pengembangan KPBPB Sabang. Iskandar menilai, posisi Kemenko bidang Perekonomian diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan berbagai kementerian yang berkaitan dengan pengembangan kawasan.

Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian, sebagaimana pengelolaan kawasan perdagangan bebas di Batam.

"Kami bersama Pak Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri Perekonomian untuk kemudian menjadikan Menko Perekonomian sebagai pengampu untuk kegiatan di KPB-PB Sabang, karena kegiatan di KPB-PB Sabang ini lebih banyak terkait dengan investasi dan kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian yang langsung di bawah Menko Perekonomian," ujar dia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000, pemerintah memberikan kewenangan dan insentif besar bagi Sabang. Beleid itu mencakup pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan PPN atas Barang Mewah (PPnBM), penyederhanaan prosedur ekspor-impor, hingga kemudahan perizinan usaha dan investasi.

"Sebenarnya Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang cukup besar untuk operasional di kawasan, tetapi dalam 25 tahun terakhir dinamis sekali perubahan dalam regulasi terkait dengan penanaman modal dan hampir sekarang, setelah 25 tahun insentif-insentif tersebut tidak bisa dilaksanakan di kawasan Sabang," kata dia.

Selain aturan, keterbatasan anggaran juga menjadi permasalahan pelik. Pada 2026 ini BPKS hanya memperoleh anggaran sekitar Rp 26 miliar untuk mengelola dan mengembangkan kawasan Sabang.

“Kami hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 26 miliar. Di mana Rp25 miliar itu habis untuk biaya operasional, hanya Rp 1 miliar untuk pengembangan kawasan strategis,” ujar dia.