Komitmen Gibran Dorong UMKM Naik Kelas dan Kisah Bisnis Emak-Emak di Pesisir Cilacap

INVESTORTRUST.ID – Perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian mendapat perhatian pemerintah. Bahkan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turun tangan langsung mendorong pendampingan, perluasan akses pasar, dan pembiayaan UMKM kaum hawa.

Tujuannya tiada lain agar UMKM perempuan tak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang, naik kelas, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan begitu pula, perekonomian nasional bisa tumbuh lebih pesat dan inklusif.

Komitmen itu tecermin pada sejumlah agenda dan kunjungan kerja Gibran, mulai dari pertemuan dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), hingga dialog langsung dengan pelaku UMKM dan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah.

Perhatian terhadap UMKM perempuan bukan tanpa alasan. Kelompok usaha ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.

Faktanya, banyak usaha rumahan yang dikelola perempuan mampu menciptakan sumber penghasilan keluarga, menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.

Dalam pertemuan dengan Ipemi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 14 April 2026, Gibran menegaskan pentingnya memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau pelaku UMKM hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Pemerintah juga mendorong organisasi pelaku usaha perempuan mengambil peran sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan,” ujar Wapres Gibran.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah keterbatasan akses pemasaran. Tidak sedikit UMKM perempuan yang mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi kesulitan memperkenalkan dan menjual produknya.

“Itu terjadi antara lain akibat terbatasnya fasilitas promosi, jaringan distribusi, dan akses ke pasar yang lebih luas,” kata Gibran.

Baca Juga

Hari Kartini, Pertamina Perkuat Daya Saing UMKM Perempuan Naik Kelas

Wapres Gibran menyatakan komitmennya untuk mengupayakan fasilitas pemasaran yang lebih inklusif dan tidak membebani pelaku usaha kecil. Fasilitas tersebut bakal memungkinkan produk UMKM perempuan tampil dan dikenal oleh konsumen yang lebih luas.

"Beliau (Wapres) insyaallah akan mengikhtiarkan dari sisi sarana dan fasilitas pemasaran yang tidak memberatkan para pelaku UMKM untuk bisa menampilkan (display) produk-produknya," tutur Ketua Umum Ipemi, Ingrid Kansil seusai pertemuan.

Ipemi pun menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah memperluas jangkauan program pemberdayaan. Dengan jaringan organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa di berbagai daerah, organisasi tersebut memiliki potensi menjadi mitra strategis dalam menyalurkan program kementerian sekaligus menyerap kebutuhan pelaku usaha.

"Kami selalu siap mendukung kebijakan kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami siap menjadi organisasi yang mendistribusikan program-program dari seluruh kementerian karena kami sudah berada di seluruh Indonesia," tegas Ingrid.

Dari Cilacap, Gibran Dorong UMKM Naik Kelas

Komitmen pemberdayaan UMKM perempuan kembali terlihat ketika Gibran mengunjungi Cilacap pada 26 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres tidak hanya berdialog dengan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, tetapi juga menemui pelaku UMKM binaan PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap.

Dialog tersebut memperlihatkan bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif ketika mendapat dukungan pelatihan dan pendampingan yang tepat. Sejumlah kelompok usaha perempuan berhasil mengolah bahan baku lokal dan limbah menjadi produk bernilai tambah, bahkan mulai menarik konsumen dari luar daerah.

Salah satunya adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Subur Lestari yang mengembangkan olahan lidah buaya menjadi minuman dan puding dengan merek Nata de Vera. Produk tersebut lahir dari pelatihan dan pembinaan Pertamina yang membantu anggota kelompok meningkatkan keterampilan pengolahan hasil pertanian.

"Kami mendapat binaan dari Pertamina melalui pelatihan-pelatihan. Jadi, lidah buaya menjadi produk unggulan KWT Subur Lestari dengan olahan minuman lidah buaya dan puding lidah buaya yang dinamakan Nata de Vera," kata Novi Haryani, salah satu anggota kelompok tersebut.

Cerita lain datang dari kelompok usaha budi daya dan pengolahan kepiting lunak yang dikelola Nunung bersama anggota kelompok laki-laki dan perempuan. Usaha yang telah berjalan selama empat tahun itu mengembangkan produk kepiting lunak crispy (renyah). Nunung dan teman-temannya juga membangun ekosistem wisata kuliner berbasis potensi pesisir.

"Kami ada budi daya kepiting lunak. Ikon kami kepiting lunak, kepiting lunak crispy. Kita ada penangkaran-penangkaran. Anggota bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengolahnya. Alhamdulillah sudah berjalan empat tahun, Pak," ucap Nunung.

Menariknya, kelompok tersebut tidak hanya mengandalkan budi daya tambak. Mereka juga memanfaatkan galon bekas sebagai wadah budi daya untuk menambah kapasitas produksi. Inovasi sederhana tersebut membantu meningkatkan ketersediaan stok di tengah permintaan konsumen yang terus bertambah.

Pengembangan usaha bahkan merambah sektor pariwisata. Wisatawan dapat mengunjungi kawasan Kutawaru menggunakan perahu, kemudian menikmati aneka hidangan laut yang menjadi produk unggulan masyarakat setempat. Pelanggannya pun mulai berdatangan dari sejumlah daerah, seperti Bandung, Semarang, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

"Stoknya makin bertambah, tidak cuma di tambak saja. Orderan (pesanan) semakin banyak, alhamdulillah. Tamu-tamu kami, pengunjungnya, sudah sampai Bandung, Semarang, Tasikmalaya, dan Pangandaran," ujar Nunung.

Mendengar perkembangan tersebut, Gibran meminta Pertamina tidak berhenti pada pemberian pelatihan teknis. Pendampingan perlu diperluas hingga membantu pelaku usaha menyusun rencana bisnis (business plan) sebagai landasan untuk meningkatkan skala usaha, memperkuat operasional, dan memperluas pasar.

"Ini mungkin nanti dari Pertamina sebagai perusahaan yang mendampingi UMKM dan ibu-ibu yang ada di sini dapat memberikan panduan pembuatan business plan. Nanti kalau sudah business plan-nya jadi, mungkin kita bisa bantu dari Banmas (Bantuan Masyarakat)," jelas Gibran.

Baca Juga

Telkom Perkuat Kartini Digital, 73 Ribu UMKM Perempuan Didorong Tembus Pasar Lebih Luas

Wapres Gibran juga meminta Pertamina serius menjalankan pendampingan tersebut melalui kolaborasi dengan pemerintah. Pengembangan UMKM harus diarahkan agar mampu menciptakan usaha yang lebih besar, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan perempuan pelaku usaha.

"Ya, ini kita ingin ke depan ada pengembangan, bisa naik kelas, bisa membuka lapangan kerja dan kesejahteraan ibu-ibu yang ada di sini bisa meningkat," tegas dia.

Bagi Gibran, keberhasilan UMKM tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan penjualan atau keuntungan. Kepedulian terhadap lingkungan dan kemampuan memberdayakan masyarakat sekitar juga menjadi bagian penting dari pengembangan usaha.

"Yang saya senang, selain ada nilai tambah sisi ekonominya, UMKM Bapak-Ibu semua memiliki keunggulan dari segi kepedulian akan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, terutama perempuan," ucap dia.

Aspirasi Nelayan juga Mendapat Perhatian

Kunjungan Gibran ke Cilacap juga memperlihatkan pendekatan pemerintah yang berupaya menghubungkan persoalan ekonomi masyarakat dengan penyelesaian hambatan di lapangan. Sebelum berdialog dengan pelaku UMKM, Wapres menyambangi TPI Tegalkatilayu untuk mendengarkan langsung aspirasi nelayan.

Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan apresiasi atas kebijakan penyediaan solar bagi kapal berukuran 31–200 gross tonnage (GT). Namun, persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kapal berukuran di bawah 30 GT masih menjadi keluhan.

Temu, nelayan setempat, mengungkapkan, keterbatasan pasokan solar bersubsidi masih menghambat aktivitas melaut. Menanggapi keluhan itu, Gibran meminta Staf Khusus Wapres, Tina Talisa mengawal distribusi solar agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. "Pastikan juga tidak ada oknum yang bermain di lapangan," tandas Gibran.

Wapres Gibran juga meminta jajaran Sekretariat Wakil Presiden menghimpun data nelayan yang belum memiliki surat rekomendasi untuk memperoleh solar bersubsidi. Data tersebut akan diteruskan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Persoalan lain yang disampaikan nelayan adalah pendangkalan Sungai Kaliyasa yang telah berlangsung sejak 1995. Kondisi tersebut menyulitkan kapal nelayan keluar menuju laut. Gibran bahkan turun langsung meninjau sedimentasi di alur sungai dan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.

"Kami kemarin melakukan kunjungan ke Lampung, ke Cirebon, ada fenomena serupa juga. Kami akan koordinasikan dengan kementerian terkait untuk pengerukan," kata dia.

Pembiayaan dan Pendampingan Jadi Kunci

Dorongan Wapres Gibran Rakabuming Raka agar UMKM perempuan memperoleh akses pasar dan pendampingan yang lebih kuat tentu saja sejalan dengan kebutuhan pengembangan usaha mikro, terutama kelompok perempuan prasejahtera.

Soalnya, persoalan UMKM bukan hanya keterbatasan modal. Para pelaku UMKM pun umumnya masih menghadapi persoalan dalam mengelola keuangan, memenuhi legalitas usaha, mengembangkan produk, dan membangun jaringan pemasaran.

Dalam ekosistem pemberdayaan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai bagian dari ekosistem badan usaha milik negara (BUMN), memiliki program pembiayaan dan pendampingan bagi perempuan pelaku usaha mikro melalui Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Program Mekaar menggunakan pendekatan pembiayaan kelompok yang menyasar perempuan prasejahtera. Selain pembiayaan, nasabah memperoleh pendampingan untuk memperkuat kemampuan mengelola usaha dan membangun kemandirian ekonomi.

Baca Juga

BRI Wujudkan Kesetaraan Gender Melalui Kepemimpinan Inklusif dan Pemberdayaan Jutaan UMKM Perempuan

Penguatan kapasitas usaha dilakukan melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM. Materi pendampingannya mencakup tiga aspek utama, yakni literasi keuangan melalui pencatatan arus kas, literasi usaha melalui pengurusan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT), serta literasi digital untuk memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace (lokapasar).

Kecuali itu, PNM mengembangkan program Mekaarpreneur sebagai inkubasi usaha bagi nasabah perempuan terpilih. Program ini mencakup penguatan merek (branding), desain kemasan, operasional, hingga pemasaran digital, terutama untuk sektor kuliner, kriya, dan ekonomi kreatif.

Adapun program Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif (Laksmi) serta Membina dan Memberdaya (Mba Maya) diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, kewirausahaan, kepemimpinan, dan kemampuan manajemen bisnis perempuan pelaku UMKM.

Pemerintah menyadari ketersediaan pembiayaan dan pendampingan sungguh penting, mengingat tambahan modal tidak otomatis membuat usaha berkembang. Tanpa kemampuan mengelola arus kas, memahami pasar, menjaga kualitas produk, dan menghitung kebutuhan produksi, peningkatan pembiayaan justru berpotensi menambah beban pelaku usaha.

Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai program pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antara pemerintah, BUMN, organisasi pengusaha perempuan, dan komunitas lokal perlu diperkuat agar pelaku UMKM memperoleh dukungan secara berkesinambungan, mulai dari pembiayaan, pelatihan, pendampingan, hingga pemasaran.

Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM perempuan bukan sekadar agenda peningkatan jumlah pelaku usaha. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan investasi untuk memperkuat ekonomi keluarga, menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan potensi daerah, dan memperluas partisipasi perempuan dalam perekonomian nasional. ***