Telkom Perkuat Transparansi Pengadaan Digital Pemerintah Lewat SPSE V5, Bidik Peluang UMKM
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom Solution mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pembaruan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 5 (SPSE V5). Pembaruan sistem ini bertujuan untuk penguatan efisiensi proses pengadaan sekaligus memperluas peluang pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Kolaborasi Telkom dan LKPP tersebut menjadi bagian dari transformasi digital sektor publik, terutama dalam mendorong tata kelola pengadaan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan nasional. Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, transformasi pengadaan pemerintah perlu diarahkan dari sekadar pemenuhan prosedur menuju strategi belanja yang mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, dan keberlanjutan layanan.
Baca Juga
TelkomGroup Luncurkan 4 Teknologi Digital, Bidik Kemandirian AI hingga Perluasan Pasar UMKM
“Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” ujar Sarah dalam Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 di Jakarta, Kamis (22/10).
Sementara itu, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menyampaikan, kolaborasi menjadi elemen penting untuk mempercepat transformasi digital sektor publik. Pengembangan SPSE V5 merupakan salah satu upaya Telkom mendukung ekosistem pengadaan digital Indonesia serta menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan.
“Transformasi digital memerlukan kolaborasi, teknologi yang tepat, dan kemitraan yang kuat. Melalui inisiatif seperti SPSE V5, Telkom berkomitmen untuk mendukung LKPP dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital Indonesia serta memajukan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan,” ungkap Veranita.
SPSE V5 menghadirkan empat penguatan utama untuk mendukung proses pengadaan yang lebih terintegrasi, yaitu:
- Integrasi Akun INAPROC dengan Manajemen Akun INAPROC.
- Penerapan New APENDO untuk mendukung autentikasi dokumen penawaran.
- Penerapan mekanisme pembayaran di luar sistem (payment outside system).
- Transformasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) menjadi Manajemen Penyedia INAPROC.
Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan sekaligus mendukung optimalisasi anggaran belanja pemerintah pada 2026 yang mencapai lebih dari Rp900 triliun.
Buka Peluang UMKM
Selain memperkuat tata kelola, pembaruan sistem pengadaan digital juga diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha nasional. Integrasi data dan keterbukaan informasi mengenai kebutuhan belanja pemerintah dapat membantu pelaku usaha memperoleh gambaran pasar pengadaan yang lebih jelas. Dengan informasi tersebut, pelaku usaha, termasuk UMKM, diharapkan dapat mempersiapkan kapasitas produksi dan meningkatkan kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.
Perencanaan pengadaan berdasarkan kebutuhan dan informasi pasar juga menjadi salah satu upaya mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur dan digital. Melalui kolaborasi dengan LKPP, Telkom Solution terus berupaya menghadirkan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pengadaan pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel sekaligus memperluas partisipasi pelaku usaha nasional dalam pembangunan Indonesia.
