Telkom Dukung Inovasi Sistem Pengadaan Nasional Lewat E-Katalog Versi 6.0
JAKARTA, investortrust.id - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menunjukkan komitmen dalam mendukung inovasi sistem pengadaan barang dan jasa naional.
Komitmen tersebut terwujud dalam peluncuran E-Katalog (katalog Elektronik) Versi 6.0 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Djakarta Theatre, Kamis (28/3/2024).
Melalui unit GovTech Procurement, Telkom berperan untuk membantu LKPP untuk meningkatkan performa sistem e-purchasing pemerintah. Selain itu unit GovTech Procurement milik Telkom juga difokuskan melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R, mengatakan, Katalog Elektronik versi 6.0 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Ia menjelaskan, Katalog Elektronik tersebut menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati rangkaian proses verifikasi dan penilaian.
Baca Juga
Telkomsel Prediksi Trafik Broadband Naik 15,22% di Periode Ramadan dan Idulfitri 2024
Ia berharap Telkom Indonesia dapat berkontribusi menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih kompetitif serta memberikan keuntungan bagi pihak pembeli dan penjual. Ia juga menyampaikan komitmen perseroan untuk terus berinovasi dan memperbaharui sistem pengadaan nasional.
"Demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Venusiana.
Govtech Procurement sendiri merupakan unit tribe independen yang dibentuk Telkom Indonesia untuk melaksanakan transformasi digital pengadaan Pemerintah bersama LKPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Govtech Procurement terus memberikan solusi teknologi mutakhir secara menyeluruh mulai dari desain, pengembangan produk, membantu proses transformasi digital, hingga implementasinya, sehingga tercapai sistem Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang transparan, tercatat, optimal dan terintegrasi," kata Venusiana menjelaskan.
Sementara itu Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan Katalog Elektronik Versi 6.0 memiliki fitur baru yang memberikan kemudahan kepada para stakeholdernya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah. Di sistem terbaru tersebut ia menyebut publik dapat mengakses detail informasi seperti harga, spesifikasi hingga gampar produk sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan.
“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui Katalog Elektronik Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah," ujar Hendi.
Baca Juga
Saham Telkom (TLKM) Anjlok hingga Diobral Investor Asing Rp 1,75 Triliun, Ada Apa?
Pada tahun 2023 lalu Katalog Elektronik yang dimiliki LKPP mencatatkan kinerja 7,5 juta produk tayang dengan total transaksi Rp 196,7 triliun. Meningkat dibandingkan tahun 2022 yang menunjukkan kinerja 2,3 juta produk tayang dengan nilai transaksi sebesar Rp 83,9 triliun.
"Dengan Katalog Elektronik Versi 6.0 target 2024 dari Presiden sendiri (nilai transaksi) angkanya mencapai 500 triliun rupiah," kata Hendi.
Diketahui saat ini Katalog Elektronik Versi 6.0 diterapkan di 5 (lima) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting, yaitu LKPP, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Peluncuran Katalog Versi 6.0 ini turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta beberapa pejabat pimpinan tinggi lainnya.
