Luhut Respons soal Ekspor Gas ke Singapura: Ngapain Kita Berkelahi?

JAKARTA, Investortrust.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Dekonas), Luhut Binsar Pandjaitan menilai polemik pengurangan ekspor gas Indonesia ke Singapura tidak perlu memicu konflik kedua negara. Namun, Indonesia harus memiliki posisi yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Luhut menyerahkan penanganan kebijakan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Dia menilai kebijakan pengurangan ekspor gas perlu dievaluasi secara matang.

“Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura, kan enggak ada juga,” ujar Luhut saat ditemui di Kantor Dekonas, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, sambung Luhut, Indonesia tetap perlu memperjelas sikap dalam mengelola sumber daya energi nasional. Pemerintah pun perlu melakukan introspeksi untuk memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat optimal bagi negara.

"Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas. Dan kita sendiri juga ya tentu ke dalam kita melakukan introspeksi juga. Ya, dalam banyak hal bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus," sambungnya.

Luhut juga turut menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi Indonesia di kawasan ASEAN. Menurut dia, pandangan Presiden perlu menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN dalam menjaga hubungan dan kerja sama regional.

Baca Juga

Pemangkasan Ekspor Gas ke Singapura Hanya 8%, Bahlil Tegaskan RI Tak Langgar Kontrak

"Presiden (Prabowo) sebagai kepala negara yang cukup senior di ASEAN, saya kira juga perlu didengar pendapatnya oleh teman-teman dari negara-negara ASEAN," katanya.

Sebelumnya, Bahlil memastikan pengurangan ekspor gas ke Singapura tidak akan diperluas ke negara lain. Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme ekspor migas melalui satu pintu agar pengelolaannya lebih terarah.

Bahlil menyebut total ekspor gas Indonesia ke Singapura dari wilayah Natuna dan Sumatra mencapai 409,55 BBTUD. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengurangi pasokan sebesar 31 BBTUD, terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra, untuk mengakomodasi kebutuhan dalam negeri dan menyesuaikan kondisi operasional.

Selain penyesuaian pasokan, pemerintah mempertimbangkan penataan jalur ekspor migas dan mineral serta batu bara (minerba). Salah satu opsi yang dikaji adalah pengiriman komoditas Indonesia secara langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara.