AHY Ungkap 'Giant Sea Wall' Pantura Lindungi 50 Juta Warga dan 38% Ekonomi RI

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sebagai sistem perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa akan membentang sekitar 575 kilometer (km).

Proyek tersebut diproyeksikan melindungi sekitar 50 juta penduduk serta menjaga koridor ekonomi yang berkontribusi sekitar 38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Rencana Tanggul Laut Raksasa dan sistem perlindungan pesisir yang lebih luas akan membentang sekitar 575 kilometer di 20 kabupaten, 5 kota, dan 5 provinsi," kata AHY kepada awak media dalam acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

AHY menyebutkan, pembangunan Tanggul Laut Raksasa dan sistem perlindungan pesisir Pantura menjadi prioritas strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut akan melintasi 20 kabupaten, lima kota, dan lima provinsi.

Pembangunan proyek ini, lanjutnya, juga membutuhkan koordinasi antara 18 kementerian dan lembaga pemerintah.

"Proyek ini diperkirakan akan melindungi sekitar 50 juta orang dan menjaga koridor ekonomi yang berkontribusi sekitar 38% terhadap PDB Indonesia," ujar AHY.

AHY turut menjelaskan, kawasan Pantura menghadapi sejumlah ancaman, mulai dari banjir rob, penurunan muka tanah, erosi pantai hingga kenaikan permukaan air laut.

"Jutaan orang, pelabuhan-pelabuhan utama, pusat-pusat industri, koridor logistik, dan perikanan semakin terpapar banjir rob, penurunan muka tanah, erosi pantai, dan kenaikan permukaan air laut," tandasnya.

Menurut AHY, pembangunan perlindungan Pantura tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan tembok atau tanggul beton. Pemerintah akan menggunakan pendekatan hibrida dengan menggabungkan infrastruktur fisik dengan pemulihan ekosistem pesisir.

"Namun, ini tidak bisa hanya berupa tembok beton. Pendekatan kita harus hibrida, dengan menggabungkan infrastruktur fisik dengan restorasi mangrove, ekosistem pesisir yang lebih kuat, pengelolaan air yang lebih baik, dan pembangunan perkotaan yang lebih tangguh," jelasnya.

Ketahanan Air sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi

Selain perlindungan pesisir, AHY mengatakan, ketahanan air menjadi salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, air berkaitan dengan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan ketahanan energi.

"Air bukan sekadar sumber daya alam. Air adalah fondasi kehidupan, pembangunan ekonomi, dan peradaban itu sendiri," tegas Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Ia juga menggarisbawahi, pengelolaan air di Indonesia harus dilakukan sebagai satu sistem yang terintegrasi, mulai dari daerah aliran sungai, waduk, saluran irigasi, lahan pertanian, instalasi pengolahan air hingga rumah tangga.

Pemerintah, kata AHY, membutuhkan daerah aliran sungai yang sehat, penyimpanan air baku yang andal, irigasi modern, air minum yang aman, sanitasi, drainase, pengendalian banjir, perlindungan pesisir, dan solusi berbasis alam.

Ia juga menyoroti persoalan pencemaran sungai. Dikatakan AHY, sungai -- khususnya di kota-kota besar -- semakin terdampak pencemaran dari rumah tangga dan industri.

"Harus saya katakan, waktu terbaik untuk membersihkan sungai kita adalah 50 tahun lalu. Namun, waktu terbaik berikutnya adalah sekarang, adalah hari ini. Jadi, mari kita bersihkan sungai kita," katanya.

Baca Juga

Prabowo Bidik Pelelangan 'Giant Sea Wall' Tahun Depan, Teluk Jakarta Makan Waktu 8 Tahun

Ia menilai, pencemaran dan sedimentasi sungai, ditambah penurunan kapasitas sungai, meningkatkan risiko banjir di sejumlah wilayah.

AHY juga menekankan, pembangunan kota juga harus dilakukan secara terintegrasi. Menurutnya, air, sanitasi, drainase, perumahan, pengelolaan sampah, transportasi publik, ruang publik, dan pusat ekonomi harus direncanakan sebagai satu sistem perkotaan.

"Kita tidak hanya harus membangun lebih banyak rumah; kita harus membangun komunitas yang lebih baik," kata AHY.

"Kita tidak hanya harus memindahkan lebih banyak kendaraan; kita harus memindahkan orang dan barang secara lebih efisien," sambungnya.

AHY pun memaparkan empat faktor utama yang diperlukan untuk memperluas transformasi pembangunan, yakni modal, inovasi, talenta, dan tata kelola.

"Pendanaan publik tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan modal swasta, lembaga multilateral, dan pembiayaan inovatif," terangnya.

AHY menambahkan bahwa pemerintah, dunia usaha dan industri, akademisi, masyarakat sipil dan komunitas, serta mitra multilateral perlu bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur.

Alhasil, dia menyampaikan tiga pesan penting pada sesi tersebut, mulai dari air harus menjadi bagian utama dari ketahanan, keberlanjutan harus menjadi dasar pembangunan kota dan infrastruktur, serta investasi harus menghasilkan nilai yang berkelanjutan dan inklusif.

"Tahun lalu, kita berbicara tentang mempersiapkan masa depan. Tahun ini, kita harus membangun dan mewujudkannya," pungkas AHY.