AHY Ungkap Titik Tersulit Pembangunan 'Giant Sea Wall'
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap titik-titik lokasi yang menjadi tantangan paling sulit dalam pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Ia menyebut kawasan Teluk Jakarta serta wilayah Semarang, Kendal, dan Demak di Jawa Tengah menjadi kawasan dengan tantangan paling berat dalam proyek tersebut.
"Memang tantangan paling sulit berada di Jakarta dan kawasan sekitar Kendal, Semarang, dan Demak. Di kawasan ini tentu terdapat pula desa atau kawasan nelayan," kata AHY di sela-sela Forum Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
AHY turut menyampaikan, pemerintah saat ini masih mematangkan master plan proyek GSW yang dirancang untuk melindungi kawasan Pantura Jawa sepanjang 575 kilometer (km).
Baca Juga
Prabowo Pastikan Giant Sea Wall Dimulai, Pantura Dibagi 15 Segmen
"Yang jelas saat ini kita terus mematangkan master plan-nya. 575 km ini adalah project yang luar biasa besar," ujar dia.
Menurut AHY, kawasan Semarang, Kendal, dan Demak menjadi wilayah yang paling terdampak persoalan penurunan muka tanah atau land subsidence serta banjir rob. "Kemudian di Jawa Tengah itu yang paling terdampak land subsidence dan juga banjir rob tentu di wilayah Semarang, Kendal, dan Demak," imbuh dia.
Setelah kawasan yang paling rentan ditangani, pemerintah akan membagi proyek GSW ke dalam sejumlah segmen dari barat ke timur.
AHY mengklaim, pemerintah juga menyiapkan tahapan sebelum pembangunan fisik GSW.
Menurutnya, terdapat rencana groundbreaking program yang kemudian dilanjutkan dengan groundbreaking fisik. Namun, AHY belum memastikan tahapan dan jadwal pembangunan tersebut.
Lebih jauh, AHY menegaskan, penanganan persoalan banjir rob di kawasan Pantura tidak hanya dilakukan dengan membangun tanggul laut atau tanggul pantai. Dikatakan, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, hingga penanganan dari hulu ke hilir harus dilakukan secara bersamaan.
Ia juga menuturkan, upaya mencegah banjir rob dan penurunan muka tanah juga harus disertai dengan pengurangan eksploitasi air tanah. Sementara itu, untuk mencegah banjir kiriman, penataan wilayah di bagian hulu juga harus dilakukan.
"Tata ruangnya tidak boleh diabaikan," tegas AHY.
Menurutnya, pembangunan di kawasan hilir juga harus mempertimbangkan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.
Untuk sejumlah wilayah, pemerintah perlu membangun tanggul berbasis konstruksi baja dan semen. Sementara di wilayah lainnya, pendekatan berbasis alam atau nature based solution dapat digunakan.
"Selebihnya menggunakan nature based solution, solusi berbasis alam yang sering kita gunakan adalah mangrove yang paling baik, dan ini yang bisa kita lakukan lebih cepat," kata AHY.
Masuk Prioritas RAPBN 2027
Pembangunan GSW menjadi salah satu program dalam klaster Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana yang ditetapkan sebagai salah satu dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dalam RAPBN 2027.
Berdasarkan Buku Nota II Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, belanja kementerian/lembaga untuk klaster Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana pada 2027 direncanakan sebesar Rp 27,156 triliun.
Klaster tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas, kualitas permukiman, ketahanan wilayah, serta perlindungan terhadap aset ekonomi nasional.
Baca Juga
Prabowo Kebut Infrastruktur 2027, Giant Sea Wall hingga Kereta Api Jadi Prioritas
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut pembangunan GSW Pantura akan dibagi menjadi 15 segmen dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu 15-20 tahun dengan kebutuhan investasi sebesar US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.784 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.842 per dolar AS.