Dukcapil Balas Surat Cinta ATSI, Janji Tarif Verifikasi Biometrik Turun

JAKARTA, Investortrust.id - Ditjen Dukcapil Kemendagri tengah memproses usulan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk menurunkan tarif PNBP akses verifikasi data biometrik. Tarif verifikasi yang saat ini Rp 3.000 diusulkan turun menjadi Rp 600.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menerima usulan tersebut dan menggelar sejumlah rapat pembahasan. Penyesuaian tarif akan mempertimbangkan kewajaran, masukan penilai pemerintah, serta kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

“Penurunan tarif tersebut juga harus dibahas dengan K/L terkait. Dukcapil juga perlu mempertimbangkan target PNBP yang ditetapkan setiap tahunnya," kata Teguh kepada Investortrust.id, Rabu (30/9/2026) sore.

Teguh mengatakan, dasar penetapan tarif verifikasi mengacu pada penilaian kewajaran pasar. Saat ini Dukcapil tengah mengumpulkan data tarif layanan E-KYC di sejumlah negara yang telah menerapkan layanan serupa.

“Evaluasi atau penyesuaian tarif sedang berproses sebagaimana yang sudah disampaikan pada poin 1, melalui berbagai rapat pembahasan,” ujarnya.

Pembahasan terakhir diagendakan melibatkan ATSI, Komdigi, Kemenkeu, BPKP, dan Dukcapil pada akhir pekan ini. Sebelumnya, ATSI meminta biaya akses verifikasi data biometrik turun dari Rp 3.000 menjadi Rp 600.

Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir menilai bahwa tarif saat ini berpotensi menambah beban operasional operator jika diterapkan kepada pelanggan eksisting.

Baca Juga

ATSI Masih Tunggu Biaya Verifikasi Biometrik Turun Jadi Rp 600

“Kalau itu jadi beban, ujung-ujung-ujung belakangnya costing juga akan kena lagi ke pelanggan,” ungkap Marwan di Jakarta, Senin (28/9/2026). Menurutnya, tarif yang lebih rendah dapat memperluas penerapan verifikasi biometrik untuk pelanggan baru maupun eksisting.

ATSI juga mendorong penggunaan biometrik yang tidak hanya mengandalkan pengenalan wajah. Asosiasi mengusulkan fingerprint dan iris mata sebagai alternatif untuk memperkuat verifikasi pelanggan.

“Harapannya negara harus menyediakan data akses lebih murah. Makin murah makin bagus untuk benar-benar serius melawan scam,” sambung Marwan.

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Viada Hafid mengatakan Kemenkomdigi telah bersurat kepada Kemendagri untuk meminta keringanan biaya validasi data kependudukan. Pemerintah menilai kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan upaya memperkuat keamanan masyarakat melalui registrasi biometrik.