Atasi Sengkarut Lahan, Kementerian Transmigrasi Targetkan 3.254 SHM dan Tuntaskan 29 Sengketa di 2027

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan 3.254 sertifikat hak milik (SHM) transmigran serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan pada 2027. Penyelesaian persoalan pertanahan menjadi prioritas untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang investasi di kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Kementerian Transmigrasi memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp 947,27 miliar. Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah akan mengarahkan anggaran pada program yang dinilai paling menentukan bagi produktivitas kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

“Investasi memerlukan kepastian. Tidak cukup kita mengatakan suatu kawasan memiliki tanah luas, sumber daya alam atau komoditas unggulan. Investor membutuhkan kepastian status tanah, kepastian tata ruang, infrastruktur dasar, tenaga kerja, serta kepastian berusaha,” kata Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga

Menteri Transmigrasi: Ekspedisi Patriot Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Pengabdian di Lapangan 

Dari total pagu tersebut, Rp 612,47 miliar atau 64,66% dialokasikan untuk program transmigrasi. Sementara itu, Rp 334,80 miliar atau 35,54% dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

Iftitah mengatakan penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan transmigrasi ke depan. Kepastian status tanah dinilai penting agar kawasan transmigrasi tidak hanya memiliki potensi sumber daya, tetapi juga mampu berkembang menjadi kawasan ekonomi produktif yang menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

“Kita akan menyelesaikan inventarisasi dan valuasi lahan, penerbitan sertifikat hak milik transmigran, serta kasus pertanahan dan tumpang tindih lahan. Tahun 2027 ditargetkan, antara lain penerbitan 3.254 SHM serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi,” ujar Iftitah.

Selain program penyelesaian persoalan lahan yang diberi nama Trans Tuntas tersebut, Kementerian Transmigrasi juga menyiapkan empat program lain, yakni Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.

Trans Lokal diarahkan agar masyarakat setempat menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, termasuk melalui peningkatan produktivitas, pendapatan, serta pemenuhan hak transmigran atas catu pangan dan perbekalan.

Melalui Trans Patriot, pemerintah akan menugaskan 445 orang dalam 89 tim Ekspedisi Patriot serta menyiapkan 250 Beasiswa Patriot pada 2027. Mereka ditargetkan menjadi problem solver di kawasan transmigrasi, mulai membawa teknologi, meningkatkan produktivitas, membangun model bisnis, memperkuat UMKM, hingga menghubungkan masyarakat dengan pasar dan investor.

Baca Juga

Menteri Transmigrasi Bidik 504 Hunian Kawasan Tanjung Banon Rampung Akhir 2025

Sementara Trans Karya Nusa difokuskan pada penciptaan aktivitas ekonomi melalui penguatan kelembagaan ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi, dan investasi. Adapun Trans Gotong Royong menekankan kolaborasi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, serta DPR RI dalam pengembangan kawasan.

“Arah utamanya adalah mendorong kawasan transmigrasi menjadi kawasan ekonomi yang produktif, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menarik investasi untuk melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru,” pungkas Iftitah.