Pemerintah Perkuat Keterbukaan Informasi untuk Dorong Investasi Berkualitas dan Ekonomi Daerah
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem investasi yang berkualitas, memberikan kepastian berusaha, serta meningkatkan kepercayaan investor. Informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses dinilai menjadi modal penting untuk mengoptimalkan potensi investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, termasuk di daerah.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, keterbukaan informasi semakin relevan di tengah ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. “Tema ini sangat relevan terutama dengan ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. Keterbukaan informasi itu menjadi kunci dalam mengurangi ketidakpastian itu sendiri dan memperkuat investor confidence,” tutur Haryo dalam acara Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik bertema “Informasi Terbuka, Investasi Berkualitas, Hilirisasi Berdampak” di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (21/9/2026).
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan agenda bersama yang membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar badan publik. “Dengan tata kelola informasi yang semakin baik, kita berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, mendukung penciptaan iklim investasi yang berkualitas, serta memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat dipahami dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Baca Juga
Bahas Investasi hingga Teknologi, Indonesia-Bulgaria Perkuat Kerja Sama Industri
Haryo mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan global. Ekonomi Indonesia pada Semester I-2026 tumbuh 5,45% secara tahunan (yoy). Sementara itu, inflasi Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19% yoy.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, atau tumbuh 7,2% yoy. Cadangan devisa pada Agustus 2026 mencapai sekitar US$146 miliar, sedangkan surplus neraca perdagangan Januari-Juni 2026 mencapai US$3,58 miliar.
Sementara itu, S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Dalam rangka mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 dan 8% pada 2029, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu diperkuat. Di antaranya pertumbuhan investasi yang lebih cepat dari pertumbuhan PDB, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan ekspor bernilai tambah dan efisiensi logistik.
Karena itu, investasi perlu terus diarahkan pada sektor dan proyek yang memiliki nilai tambah tinggi, mampu menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah. “Investasi menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, seluruh investasi akan bermuara di daerah dan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem di daerah,” ujar Haryo.
Baca Juga
Menteri Rosan: Kepastian Layanan Investasi Jadi Kunci Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas
Menurut dia, daerah perlu memastikan informasi investasi tersedia secara jelas, konsisten, dan mudah diakses untuk mengurangi information asymmetry, memperkuat business certainty, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam mengambil keputusan investasi.
Dalam memberikan kepastian berusaha, pemerintah terus memperkuat implementasi sistem Online Single Submission (OSS) melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.
Informasi investasi yang dibutuhkan investor tidak hanya berkaitan dengan perizinan. Informasi tersebut juga mencakup profil dan potensi ekonomi daerah, tata ruang, infrastruktur, energi dan utilitas, insentif, komoditas unggulan, local supply chain, hingga keberadaan UMKM dan industri pendukung. Pemerintah juga terus mendorong penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking.
Hingga 31 Agustus 2026, Satgas Debottlenecking telah menerima 177 aduan dari pelaku usaha, dengan 135 aduan telah diselesaikan. Aduan tersebut mencakup berbagai isu, antara lain perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, dan energi.
Potensi Hilirisasi US$ 618,1 Miliar
Lebih lanjut, dalam RPJMN 2025-2029, terdapat sektor prioritas hilirisasi yang meliputi pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sebanyak 28 komoditas prioritas memiliki potensi investasi hingga US$618,1 miliar, potensi ekspor US$857,9 miliar, serta penyerapan lebih dari 3 juta tenaga kerja hingga 2040.
Untuk menangkap peluang tersebut, keterbukaan informasi diperlukan agar potensi hilirisasi dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Penguatan investasi di daerah juga dinilai penting untuk mendorong pemerataan sumber pertumbuhan.
Pemerintah juga terus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat investasi strategis. Hingga Juni 2026, terdapat 25 KEK dengan investasi kumulatif sekitar Rp368 triliun dan penyerapan lebih dari 283 ribu tenaga kerja.
Baca Juga
Sejalan dengan upaya tersebut, Kemenko Perekonomian terus memperkuat tata kelola informasi publik yang terbuka dan berkualitas untuk mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah. Sejak 2020, Kemenko Perekonomian telah mempertahankan predikat “Informatif” selama enam tahun berturut-turut. Pada 2025, nilai yang dicapai mencapai 95,47.
Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik mencapai 94,72, atau masuk kategori A/Sangat Baik. “Kami berharap semoga kegiatan ini dapat semakin memperkuat komitmen kita dalam menghadirkan informasi yang berkualitas, membangun kepercayaan publik, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, termasuk di daerah-daerah,” pungkas Haryo.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat (KIP) Joemarthine Chandra, Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komunikasi dan Digital Arnanto Nurprabowo, serta Plt. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Yanuar Reza.