FLPP Kurang 195.966 Unit, Menteri Ara Minta BP Tapera Kebut Rusun Subsidi

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat penyaluran rumah susun (rusun) subsidi. Hal ini dilakukan di tengah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih menyisakan kekurangan 195.966 unit dari target tahun ini.

Berdasarkan laman resmi BP Tapera, realisasi KPR FLPP per 21 September 2026 mencapai 154.034 unit dengan nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 19,2 triliun. Dengan target penyaluran FLPP 2026 sebanyak 350.000 unit, masih terdapat selisih 195.966 unit yang harus direalisasikan hingga akhir tahun.

Maruarar mengungkapkan, akad massal 71.000 unit di Jawa Timur pada Desember mendatang juga akan mencakup hunian vertikal atau rusun subsidi.

"Ya, pasti termasuk, dan bahkan nanti saya minta dalam sosialisasi ke depan, sebelum (akad massal) itu pun sudah mulai masuk (ambil KPA Subsidi, red) ya," kata Ara saat rapat evaluasi kinerja dan strategi kinerja FLPP di kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).

Dia kemudian meminta jajarannya melaporkan potensi rusun subsidi yang dapat segera masuk dalam penyaluran FLPP.

Merespons hal itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati memaparkan sejumlah proyek rusun yang disiapkan dengan skema subsidi.

Salah satunya proyek milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI melalui anak usahanya KAI Properti di Manggarai, Jakarta Selatan, yang memiliki potensi sekitar 3.740 unit dan akan dibangun secara bertahap. "Yang pertama yang kemarin launching di Manggarai, itu potensi sekitar 3.740 rumah susun secara bertahap," papar dia.

Baca Juga

BP Tapera Catat 121.363 KPR FLPP Tersalurkan hingga Juli, BTN Jadi Penyalur Terbesar

Selain Manggarai, Sri menyebut kawasan Meikarta di Kabupaten Bekasi, juga memiliki potensi rusun subsidi. Pada tahap pertama, proyek tersebut diperkirakan tidak kurang dari 40.000 unit di atas lahan seluas 10 hektare (ha).

"Kemudian juga di Meikarta, itu juga insyaallah juga di tahap pertama mungkin sekitar 40.000-an (unit). Mudah-mudahan itu juga bisa kita eksekusi segera. Termasuk lahan-lahan KAI yang lain yang juga sedang kita siapkan," ujar dia.

Maruarar menyampaikan, dirinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dan Direktur Utama BRI Hery Gunardi terkait potensi lahan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Bogor.

"Saya sudah janjian ya sama Dirut Kereta Api (KAI) sama Dirut BRI, ada lahan di Bogor, nanti kalau bisa temen-temen (media) juga saya ajak ya," ucap Politisi Partai Gerindra itu.

Rusun Subsidi Mulai Masuk SiKumbang

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya telah mengundang pengembang rusun untuk mengunggah produk mereka ke Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Langkah tersebut dilakukan setelah terbitnya Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kepmen PKP) Nomor 1721/KPTS/M/2026 yang mengatur pembiayaan rusun subsidi.

"Begitu Pak Menteri menerbitkan Kepmen 1721 yang mengatur pembiayaan rusun subsidi, ini di aplikasi kita di SiKumbang kita sudah meng-invite atau mengundang semua teman-teman pengembang rusun untuk bisa meng-upload produknya di SiKumbang," kata Heru.

Menurut Heru, hingga 21 September 2026 sudah ada 3.904 unit rusun yang diunggah ke SiKumbang.

Dia mengklaim, jumlah tersebut masih terus bertambah. Selain itu, potensi dari Danantara Housing yang telah dihimpun bersama Kementerian PKP mencapai sekitar 7.600 unit.

Maruarar meminta BP Tapera mempercepat pelaksanaan rusun subsidi dan melaporkan perkembangannya kepada publik. "Kan aturannya Sri sudah siapkan 4 bulan, ini sudah jalan 4 bulan ya Sri ya. Tolong nanti hadir ya hari Jumat (25/9/2026) sampaikan aja ke publik apa hasilnya ya. Tolong lebih kencang lagi kerjanya Pak Heru," tutur dia.

Realisasi 2026 Masih di Bawah 2025

Realisasi FLPP tahun ini juga masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu. Sepanjang 2025, BP Tapera merealisasikan penyaluran KPR FLPP sebanyak 278.868 unit dari kuota 350.000 unit dengan nilai pembiayaan Rp 34,6 triliun.

Baca Juga

Prabowo Akan Saksikan Akad Massal KPR FLPP di Batang, Libatkan 62.000 Debitur

Sementara itu, hingga 23 Juli 2026, realisasi FLPP baru mencapai 111.537 unit dengan nilai pembiayaan Rp 13,874 triliun atau sekitar 31,9% dari target 350.000 unit.

Pada periode yang sama tahun lalu, hingga 16 Juli 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 129.773 unit. Artinya, realisasi pada periode tersebut lebih tinggi 18.236 unit dibandingkan capaian 2026.

Perlambatan juga tercatat pada semester I 2026. Hingga akhir Juni, penyaluran FLPP mencapai 91.522 unit, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu mencapai 120.976 unit.