Kemenkeu: Pengalihan Beban Whoosh ke Pemerintah Masih Difinalisasi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Evita Manthovani mengatakan proses pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap finalisasi. PT PSBI merupakan konsorsium dan pemegang utama saham Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang mengoperasikan Whoosh.
“Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi,” kata Evita, saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026, Jumat (18/9/2026).
Saat ini di, kata Evita, sedang berjalan due diligence oleh Kemenkeu. Selain itu, dilakukan juga evaluasi nilai saham terhadap saham PT PSBI yang akan dialihkan.
“Dan secara paralel penyusunan Perpres juga sedang kami lakukan, dan yang paling penting adalah koordinasi dengan BP BUMN dan BPI Danantara terus dilakukan,” ujar dia.
Evita mengatakan skema dan detail peralihan KCIC telah dibahas secara mendalam. Evita memastikan bahwa skema yang disepakati tak melibatkan penggunaan APBN untuk membayar cicilan utang PT PSBI.
“Tidak dengan melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban [pembayaran cicilan utang] PT PSBI,” ujar dia.
Evita berharap pengalihan tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, operasional, aspek bisnis, finansial dapat berjalan dengan baik. “Dan tentu hukumnya,” kata dia.
Sebelum dicopot, Purbaya mengatakan bahwa pengalihan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ke pemerintah tak menelan biaya. BPI Danantara memberikan KCIC ke pemerintah dengan skema inbreng.
Baca Juga
Saat Whoosh Pindah Tangan ke Pemerintah lewat Inbreng, Giliran WIKA dan Walini jadi Pembahasan
“Dari Danantara ke saya [pemerintah] dikasih dengan cost nol [rupiah]. Kita menanggung utangnya ke depan. Inbreng, dikasih gitu,” kata Purbaya, di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa sumber pembiayaan atas utang KCIC nantinya diambil dari keuntungan special mission vehicle (SMV) yang berada di bawah Kemenkeu. Dia mengklaim bahwa keuntungan dari SMV tersebut minimal Rp 3-4 triliun. Dia optimis dapat menutup utang KCIC yang menyentuh angka Rp 1 triliun per tahun.
“Kalau kita lihat salah satu BUMN di bawah Kemenkeu yang agak kecil aja untungnya setahun Rp 3-4 triliun. Jadi bisa disisihkan sedikit. tambah satu lagi ada yang untung Rp 6-7 triliun jadi gak ada masalah,” ucap dia.