Rencana Proyek Rusun RI-China Bakal Ada di Sumatra hingga Kalimantan, Kapan Dibangun?

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menjajaki rencana kerja sama dengan pihak China untuk pembangunan kawasan hunian yang mencakup rumah susun (rusun) di 10 titik lokasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia menyatakan, sejumlah lokasi yang tengah dibidik tersebar di Sumatra, Jawa, Sulawesi hingga Kalimantan.

"Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan," kata Roberia saat ditemui di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga

Maruarar: Berkat Semangat Gotong Royong, Setahun Terakhir, Akad Kredit Massal Capai 138.740 Unit KPR

Roberia menambahkan, pihaknya telah melakukan survei terhadap sejumlah lokasi tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai titik yang akan dipilih. "Survei sudah, tapi kalau keputusan belum," ujarnya.

Menurut Roberia, salah satu lokasi yang telah ditinjaunya berada di Sumatra Utara. Ia menyebut lokasi tersebut memiliki lahan yang luas dan berada dekat dengan jalan tol. "Kalau lahan, saya meninjau Sumatra Utara, luas, dekat tol," kata dia.

Ia menjelaskan, rencana tersebut tidak hanya berupa pembangunan rusun. Konsep yang tengah dijajaki merupakan pengembangan kota satelit yang di dalamnya dapat mencakup rusun, rumah tapak hingga fasilitas komersial. "Di dalam kota satelit pasti ada rusun, ada rumah tapak, ada mal," papar Roberia.

Roberia menyebut luas lahan yang menjadi acuan minimal untuk satu titik mencapai 200 hektare (ha). "Kalau terakhir yang diumumkan Menteri ATR, itu minimal 200 hektare," imbuhnya.

Meski demikian, Roberia belum dapat memastikan kapan 10 titik tersebut akan ditetapkan. Ia menilai, proses yang dilakukan saat ini masih berupa penjajakan dan menunggu keputusan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kementerian PKP tengah menyiapkan 10 titik lahan untuk mendukung rencana kerja sama pembangunan rumah susun (rusun) dengan China. Maruarar menegaskan, pemerintah telah menyiapkan lahan dan regulasi untuk mendukung rencana investasi tersebut.

"Kita sudah siapkan, ada lahannya, ada regulasinya. Mereka siapkan, itu Pak Robe (Dirjen Tata Kelola dan Pengendali Risiko) yang siapkan ya. Ada 10 titik yang siapkan," ungkap Ara, sapaan akrab Maruarar, usai konferensi pers bersama Bakom RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga

Serapan Anggaran PKP 2026 Masih 39%, 336.000 Bedah Rumah Digeber

Menurut dia, kepastian hukum menjadi salah satu hal yang penting bagi investor. Ara meminta proses perizinan tidak berlangsung lama selama telah memenuhi ketentuan yang berlaku. "Namun, ya itu tadi, bagi pengusaha itu yang penting kepastian hukum, jangan lama-lama izinnya, selama sesuai aturan ya, dan jangan ada pungli," tuturnya.

Pada 9 September 2026, Pemerintah Indonesia dan China telah membentuk tim khusus untuk membahas rencana pembangunan rusun. Tim Kementerian PKP terdiri dari Roberia, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Tim tersebut akan bekerja sama dengan tim China untuk membahas regulasi, lahan, teknologi konstruksi, pembiayaan, serta investasi. Rencana pembangunan rusun juga tidak hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri PKP menyatakan, hunian tersebut dapat menyasar masyarakat kelas menengah dan atas.