Target Sekolah Rakyat Dipangkas 63%, dari 100 Jadi 37 Unit Imbas Anggaran 2027 Seret
JAKARTA, investortrust.id - Target pembangunan Sekolah Rakyat pada 2027 terancam dipangkas dari 100 unit menjadi sekitar 37 unit jika pemerintah tidak mendapatkan tambahan anggaran. Pemangkasan itu terjadi setelah Kementerian Sosial mengusulkan peningkatan kapasitas siswa di setiap lokasi Sekolah Rakyat.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kuswara menyatakan, kapasitas Sekolah Rakyat tahap 3 diusulkan naik dari semula 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa per lokasi satuan pendidikan.
Baca Juga
OJK Beri Tips Menabung hingga Atur Keuangan Bagi Siswa Sekolah Rakyat di Bekasi
Menurutnya, kenaikan kapasitas tersebut berdampak pada kebutuhan pembangunan dan penyesuaian sarana prasarana serta kebutuhan anggaran yang meningkat signifikan.
"Apabila tidak terdapat penambahan anggaran, di antaranya membangun dengan kapasitas sesuai usulan sebesar 2.520 siswa sesuai dengan surat Menteri Sosial dimaksud, dengan tentunya mengurangi jumlah output lokasi Sekolah Rakyat yang semula ditargetkan 100 unit menjadi hanya bisa dibangun sekitar 37 unit," kata Kuswara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, dipantau melalui siaran TV Parlemen, Kamis (10/9/2026).
Kuswara melanjutkan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) telah menyiapkan skenario pembangunan Sekolah Rakyat secara bertahap menuju kapasitas 2.520 siswa. Dengan skenario tersebut, jumlah lokasi yang dapat dibangun diharapkan dapat meningkat dari sekitar 37 unit menjadi 60 unit, bahkan hingga 100 unit sesuai kapasitas yang disepakati.
"Skenario ini diharapkan dapat menambah jumlah output lokasi dari 37 unit menjadi 60, bahkan bisa sampai dengan 100 sesuai dengan kapasitas yang disepakati," ujarnya.
Saat ini, kata Kuswara, Kementerian PU masih melakukan pembahasan secara intensif terkait alternatif tersebut agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat sesuai dengan target.
Kebutuhan Pembangunan Sekolah Rakyat Melonjak Tajam
Di sisi lain, kebutuhan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat juga melonjak tajam akibat usulan peningkatan kapasitas tersebut.
Baca Juga
Kuswara menyebut kebutuhan anggaran Sekolah Rakyat sebelumnya sebesar Rp 29,512 triliun. Setelah kapasitas siswa dinaikkan dari 1.080 menjadi 2.520 siswa per lokasi, kebutuhan anggaran Sekolah Rakyat diperkirakan meningkat menjadi Rp 82,728 triliun.
"Kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat menjadi Rp 104,091 triliun. Sementara pagu anggaran (DJPS) yang tersedia sebesar Rp 32,57 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp 71,521 triliun," ungkap Kuswara.
Angka Rp 104,091 triliun tersebut merupakan kebutuhan anggaran keseluruhan Ditjen Prasarana Strategis pada 2027 setelah adanya usulan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat.
Adapun kebutuhan anggaran khusus Sekolah Rakyat meningkat dari Rp 29,512 triliun menjadi Rp 82,728 triliun.
Sementara itu, pagu anggaran Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU pada 2027 ditetapkan sebesar Rp 32,57 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 1,037 triliun dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 31,533 triliun.
Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar ditujukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp 26,302 triliun.
Anggaran tersebut ditargetkan untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat tahap 3 melalui skema multi-years contract (MYC) 2026-2027 dan uang muka pembangunan Sekolah Rakyat tahap 4 MYC 2027-2028 sebanyak 100 unit.
Kuswara menyampaikan, output pembangunan Sekolah Rakyat tahap 4 tersebut akan dihitung pada 2028.
Selain Sekolah Rakyat, Ditjen Prasarana Strategis mengalokasikan Rp 2,5 triliun untuk revitalisasi 471 unit sekolah keagamaan, Rp 1,951 triliun untuk kegiatan MYC, Rp 1,156 triliun untuk penanganan bencana Sumatra, Rp 456 miliar untuk dukungan manajemen, serta Rp 205 miliar untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas).
Adapun total kebutuhan awal anggaran Ditjen Prasarana Strategis pada 2027 berdasarkan surat Menteri PU tertanggal 22 Mei 2026 mencapai Rp 50,876 triliun.
Pada tahap pagu indikatif, anggaran yang tersedia sebesar Rp 31,533 triliun sehingga terdapat backlog Rp 19,353 triliun. Kemudian pada tahap pagu anggaran, alokasi meningkat menjadi Rp 32,57 triliun dan backlog berkurang menjadi Rp 18,306 triliun.
Namun, setelah adanya usulan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial, kebutuhan anggaran keseluruhan Ditjen Prasarana Strategis diperkirakan mencapai Rp 104,091 triliun dengan pagu tersedia Rp 32,57 triliun. Dengan demikian, backlog kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp 71,521 triliun.