FT Soroti Ambisi Surya Prabowo: Target 100 GW Butuh US$73 Miliar

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menetapkan salah satu target energi bersih paling ambisius di dunia: membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) hanya dalam tiga tahun. Program raksasa tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$73 miliar atau lebih dari Rp1.290 triliun.

“KIta tidak main-main,” kata Prabowo ketika secara resmi meluncurkan program energi bersih tersebut pada 25 Agustus 2026. Pernyataan itu menegaskan keseriusan pemerintah mengejar target yang skalanya hampir menyamai kapasitas seluruh sistem kelistrikan Indonesia saat ini.

Baca Juga

Prabowo Yakin Program PLTS 100 GW Perkuat Kemandirian Energi Nasional

Target 100 GW itu juga sekitar 67 kali lipat dibandingkan kapasitas tenaga surya yang dimiliki Indonesia pada akhir 2025. Jika terealisasi, program tersebut akan mengubah struktur sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar energi surya terbesar di dunia.

Ambisi Prabowo tersebut menjadi perhatian Financial Times⁠ (FT). Dalam artikel berjudul "Indonesia’s Lessons for the Global Energy Transition" yang terbit pada 2 September 2026, FT menilai program energi surya Indonesia menggambarkan besarnya peluang sekaligus tantangan yang dihadapi dunia dalam peralihan menuju energi rendah karbon.

Besarnya target itu dapat dipandang sangat berani, bahkan berisiko dianggap tidak realistis. Namun, menurut FT, skala tersebut juga mencerminkan kebutuhan investasi yang sesungguhnya apabila Indonesia dan masyarakat internasional serius mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta menahan laju perubahan iklim.

Energi Surya Semakin Murah

Faktor utama yang mendorong pengembangan energi bersih bukan semata-mata kepentingan lingkungan, melainkan juga pertimbangan ekonomi. Biaya pembangkitan tenaga surya secara global telah turun sekitar 90% sejak 2010. Di banyak negara, listrik surya kini lebih murah dibandingkan listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil.

Perubahan tersebut juga berlangsung di Indonesia, meskipun negara ini memiliki cadangan dan produksi batu bara yang besar. Laporan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan asumsi lama yang menempatkan batu bara sebagai sumber listrik termurah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi pasar.

Berdasarkan perhitungan levelized cost of electricity atau biaya rata-rata pembangkitan sepanjang umur proyek, biaya listrik berbasis batu bara di Indonesia berada pada kisaran 10–15,1 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh). Sementara itu, biaya PLTS skala utilitas hanya sekitar 5,6–8,4 sen dolar AS per kWh.

Dengan perbandingan tersebut, biaya pembangkitan tenaga surya pada batas bawah diperkirakan sekitar 44% lebih murah dibandingkan batu bara. Energi angin darat juga semakin kompetitif dengan biaya sekitar 6,8–10,3 sen dolar AS per kWh. IEEFA⁠ menilai perubahan struktur biaya ini seharusnya menjadi dasar baru dalam perencanaan sistem kelistrikan Indonesia.

Kenaikan dan volatilitas harga bahan bakar fosil turut mendorong pemerintah mengembangkan transportasi listrik. Pada saat bersamaan, kombinasi PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai membuka peluang menghadirkan pasokan listrik bersih selama 24 jam, terutama di puluhan pulau kecil yang masih bergantung pada pembangkit diesel berbiaya tinggi dan menghasilkan emisi besar.

Penurunan harga baterai membuat model tersebut semakin layak secara ekonomi. Di sejumlah sistem kelistrikan terpencil di Indonesia timur, biaya pembangkitan diesel mencapai sekitar Rp5.500 hingga hampir Rp9.000 per kWh. Karena itu, PLTS yang dipadukan dengan baterai berpeluang menurunkan biaya listrik, mengurangi impor bahan bakar, dan memperkuat ketahanan energi daerah.

Tren peningkatan investasi energi bersih tidak hanya berlangsung di Indonesia. Berdasarkan data BloombergNEF yang dikutip FT, investasi tenaga surya di Asia Tenggara mencapai US$7,3 miliar pada semester I-2026, melonjak 59% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tak Mampu Dibiayai Sendiri

Kendati energi surya semakin ekonomis, kebutuhan modal menjadi tantangan terbesar dalam merealisasikan target 100 GW. Dengan estimasi biaya sekitar US$73 miliar, Indonesia diperkirakan tidak mampu membiayai seluruh program tersebut hanya dengan mengandalkan sumber pendanaan domestik.

Spesialis Pembiayaan Energi IEEFA Indonesia Randi Bachtiar mengatakan program itu merupakan proyek berskala sangat besar.

“Indonesia sudah pasti tidak akan mampu membiayainya sendiri dari dalam negeri. Kita benar-benar membutuhkan lebih banyak investasi dari luar,” ujarnya seperti dikutip FT.

Masuknya investasi swasta dan modal asing akan sangat bergantung pada kelayakan proyek. Pemerintah perlu menjamin kepastian regulasi, proses pengadaan yang transparan, perjanjian jual beli listrik yang bankabel, serta struktur tarif yang memberikan tingkat pengembalian memadai kepada investor tanpa membebani konsumen.

Program 100 GW juga perlu diintegrasikan ke dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), bukan ditempatkan sebagai target yang berdiri sendiri. RUPTL 2025–2034 saat ini menargetkan penambahan pembangkit 69,5 GW, terdiri atas 42,6 GW energi terbarukan dan 10,3 GW fasilitas penyimpanan energi.

Integrasi tersebut diperlukan agar pembangunan PLTS sejalan dengan kesiapan jaringan transmisi, kapasitas penyimpanan energi, kebutuhan listrik setiap daerah, serta rencana pengurangan pembangkit fosil yang tidak efisien. Tanpa penambahan jaringan dan baterai dalam skala besar, masuknya tenaga surya yang bersifat intermiten berpotensi menimbulkan persoalan teknis pada sistem kelistrikan.

Baca Juga

PLTS 100 GW Prabowo Dimulai, PLN 'All Out' Bangun Energi Surya

Program ini sekaligus menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah mengubah ambisi politik menjadi proyek yang dapat dibiayai dan dieksekusi. Indonesia tidak hanya membutuhkan panel surya, tetapi juga investasi besar pada baterai, transmisi, digitalisasi jaringan, industri pendukung, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Karena itu, target 100 GW dapat terlihat sangat tinggi dan sulit diwujudkan dalam waktu tiga tahun. Namun, skala ambisi tersebut juga memperlihatkan besarnya transformasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem energi rendah karbon. Keberhasilannya akan ditentukan bukan hanya oleh keberanian menetapkan target, melainkan juga oleh konsistensi kebijakan, kesiapan proyek, dan kemampuan Indonesia menarik investasi global.