BP Tapera Salurkan 140.965 Rumah Subsidi, Nilainya Rp 17,5 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi telah mencapai 140.965 unit hingga 1 September 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, realisasi tersebut setara dengan 40,3% dari target penyaluran FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun (rusun).

"Realisasi pada 1 September (2026) sudah di angka 140.965 (unit) atau 40,3% dari target 350.000 (unit), dengan realisasi dana yang kita salurkan di Rp 17,5 triliun," kata Heru di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Adapun progres realisasi penyaluran FLPP sebesar Rp 17,5 triliun tersebut telah mencapai 52% dari target Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 33 triliun.

Heru menambahkan, pemerintah telah menerbitkan aturan terkait perubahan tenor pembiayaan rumah subsidi dari sebelumnya 20 tahun menjadi 40 tahun.

Kebijakan tersebut berlaku untuk rumah tapak maupun rusun melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1722/KPTS/M/2026 Tahun 2026 tentang Kriteria Rumah Umum Tapak Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat serta Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 Tahun 2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat.

Baca Juga

BTN (BBTN) Salurkan 250 KPR FLPP di Jambi, Keterhunian Capai 95,07%

Untuk rumah tapak, bunga pembiayaan ditetapkan sebesar 5% dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan.

Heru mencontohkan, perubahan tenor dari 20 tahun menjadi 40 tahun dapat menurunkan angsuran rumah tapak dari sekitar Rp 1,085 juta menjadi sekitar Rp 700 ribuan per bulan.

Sementara untuk rusun, dengan asumsi harga per Juni 2026 sebesar Rp 250 juta/unit untuk tipe studio atau satu kamar, angsuran dapat turun dari sekitar Rp 1,5 juta per bulan dengan tenor 20 tahun menjadi sekitar Rp 1,2 juta atau sedikit di atas Rp 1,1 juta per bulan dengan tenor 40 tahun. "Jadi ini saya kira kemudahan yang diberikan," ujar Heru.

Selain perubahan tenor, pemerintah juga memperbarui ketentuan luas rusun yang dapat dibiayai. Sebelumnya, tipe rusun yang diatur berada pada rentang tipe 21 hingga maksimal tipe 36. Kini, ketentuan tersebut diperluas hingga tipe 45 atau tiga kamar tidur.

Untuk rusun dua kamar, Heru menyebut kisaran harga di Jakarta saat ini berada di Rp 450 juta hingga Rp 500 juta. Maka, dengan skema bunga 6% fixed dan tenor sampai 40 tahun, MBR bisa mengambil cicilan Rp 2,48–2,75 juta per bulan untuk tipe 36 di wilayah DKI Jakarta.

"Kalau yang tiga kamar maksimal tipe 45, itu pembaharuan juga dari peraturan Menteri PKP dan Menteri Keuangan adalah luasan yang semula diatur untuk rusun di tipe 21 sampai maksimal tipe 36, sekarang bisa sampai tipe 45 atau triple bedroom ya, tiga kamar tidur," tutur dia.

Baca Juga

BP Tapera Catat 121.363 KPR FLPP Tersalurkan hingga Juli, BTN Jadi Penyalur Terbesar

Heru menggarisbawahi, ketentuan baru tersebut sudah dapat dilaksanakan. Namun, BP Tapera masih menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan realisasi program tersebut kepada konsumen.

"Sudah bisa dilaksanakan (aturan tenor 40 tahun di rusun dan rumah tapak, red). Tantangan kami adalah sosialisasi dan realisasi, supaya semua masyarakat juga bisa merasakan," kata dia.

Sebelumnya, BP Tapera mencatat penyaluran KPR FLPP turun 15% secara tahunan (year on year/yoy) per 28 Agustus 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, realisasi FLPP per 28 Agustus 2026 tercatat sekitar 137.000 unit. Angka tersebut turun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar 162.000 unit.

"Memang kalau kita analisis ada penurunan 15% year-on-year antara 28 Agustus 2025 dibanding 28 Agustus 2026. Ini pernah kita sampaikan bahwa tantangannya saat ini tidak lagi di sisi demand (permintaan)," kata Heru saat ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2026) malam.

BP Tapera telah melakukan audiensi dan diskusi dengan pengembang di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan. Hal ini ditujukan untuk menyerap keluhan developer di masa naiknya harga material bangunan namun harga rumah subsidi belum disesuaikan kembali.

"Kalau sisi demand mereka tidak ada keluhan, artinya minat terhadap rumah subsidi masih sangat bagus. Yang menjadi permasalahan sekarang dari sisi supply-nya (pasokan)," ujar Heru.

Heru juga menilai, pasokan rumah subsidi belum dapat mengikuti tingginya permintaan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari perizinan, lahan, hingga kenaikan harga material.

"Contohnya masalah perizinan, masalah lahan, kemudian juga eskalasi harga-harga material yang membuat teman-teman pengembang yang modalnya terbatas agak kesulitan meningkatkan skala produksinya," ungkap dia.