OIKN Akui Kurang Anggaran Rp 15,8 Triliun untuk Bangun Ibu Kota Politik 2028

JAKARTA, investortrust.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengakui masih kekurangan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diproyeksikan menjadi ibu kota politik pada 2028.

Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto menyatakan, kebutuhan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk membiayai kelanjutan pembangunan fisik bangunan serta sarana dan prasarana pendukung pada pembangunan IKN batch kedua dan batch ketiga.

Baca Juga

OIKN Targetkan Pembangunan Kantor Bank Himbara di IKN Mulai Kuartal I/2027

"Masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun yang terdiri dari pembangunan IKN batch kedua sebesar Rp 7,22 triliun dan pembangunan IKN batch ketiga sebesar Rp 8,57 triliun," ungkap Bimo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Bimo menjelaskan, total kebutuhan anggaran OIKN untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp 22,5 triliun. Namun, alokasi yang telah terpenuhi dalam pagu indikatif baru sebesar Rp 6,7 triliun.

Dalam laporan otorita, program pengembangan kawasan strategis menjadi salah satu porsi terbesar dalam alokasi anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penataan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan gedung perkantoran, hingga hunian bagi calon aparatur sipil negara (ASN).

"Pada program pengembangan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,12 triliun atau 91% dari pagu anggaran," papar Bimo.

Adapun total pendanaan pembangunan IKN mencapai Rp 257,56 triliun hingga Agustus 2026. Pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah.

Baca Juga

Wapres Gibran Berkantor di IKN Tahun Ini, OIKN: Tinggal Isi Furnitur

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, dari total pendanaan tersebut, APBN mencapai Rp 48,8 triliun atau sekitar 19% dari total pendanaan.

Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN dibagi dalam tiga batch. Batch pertama pada 2025 digunakan untuk pengembangan konektivitas pendukung investasi, berupa peningkatan jalan akses KIPP 1B dan 1C sepanjang 12,1 kilometer (km), penataan kawasan Sepaku, serta penataan ruang terbuka hijau (RTH). Pembangunan IKN batch pertama disebut telah rampung 100%.