IAP: Bodetabek Harus Jadi 'Second CBD', Jangan Cuma Jadi Penyangga Jakarta
JAKARTA, investortrust.id — Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menilai kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) perlu dikembangkan menjadi pusat bisnis kedua (second central business district/CBD) di kawasan aglomerasi Jakarta. Pengembangan tersebut dinilai perlu dilakukan agar masyarakat tidak terus bergantung pada Jakarta, khususnya untuk pekerjaan.
Ketua Umum IAP, Adriadi Dimastanto menyatakan, ketimpangan antara Jakarta dan daerah sekitarnya membuat kota-kota di Bodetabek harus menanggung beban pertumbuhan Jakarta.
"Jakarta itu dari puluhan tahun ini tumbuh sebagai kota Primate. Primate City itu istilahnya dia tuh dominan sendiri dibanding yang lain-lain. Jadi sangat jauh itu disparitasnya, ketimpangannya antara Jakarta (dengan kota sekitarnya)," kata Adriadi saat ditemui di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Kamis (20/8/2026).
Dia turut menyoroti ketimpangan anggaran antara Jakarta dan Depok. Menurut Adriadi, Jakarta memiliki anggaran daerah sekitar Rp 80 triliun, sedangkan Depok hanya sekitar Rp 2-3 triliun.
"Tergantung dari sisi mana dulu kan kita bisa melihat kan gitu. Tapi betul daerah-daerah sekitar ini sangat struggling. Karena apa yang terjadi di Jakarta itu berpengaruh ke sini, ke pinggirannya," ujarnya.
Dikatakan Adriadi, Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang selama ini turut menampung beban Jakarta. Kondisi tersebut terjadi karena banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta tetapi tinggal di kota-kota sekitar.
"Makanya kenapa sekarang Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang enggak karu-karuan tuh karena dia sebetulnya menampung bebannya Jakarta. Orang yang kerja di sini, rumahnya di situ (Bodetabek)," ungkapnya.
Dia menilai kondisi tersebut membuat perkembangan kabupaten/kota di Bodetabek cenderung melebar secara sporadis atau urban sprawl. Oleh karenanya, diperlukan orientasi baru dalam pengembangan kawasan metropolitan.
"Jadi sebetulnya harusnya kita tuh punya orientasi-orientasi baru. Jadi kalau Jakarta kita sebut sebagai pusat CBD, kita harus punya second-second CBD nih. Jadi harusnya Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang itu menjadi second CBD," tegas Adriadi.
Dengan konsep tersebut, masyarakat di Bodetabek tidak perlu pergi ke Jakarta setiap hari untuk memenuhi kebutuhan layanan.
Adriadi menyebutkan, fasilitas, seperti rumah sakit, sekolah, hingga layanan rekreasi perlu tersedia di kota-kota tersebut. Namun, dia menekankan pembangunan fasilitas saja tidak cukup. Kabupaten/Kota Bodetabek juga harus memiliki lapangan pekerjaan yang memadai.
"Tapi enggak cukup, harus ada pekerjaan. Karena Jakarta itu menarik karena tempat lapangan kerja. Lapangan kerja di Bodetabek ini tidak semenggiurkan Jakarta," tutur Adriadi.
Adriadi membandingkan konsep tersebut dengan kawasan Greater Tokyo di Jepang. Tokyo menjadi CBD utama, sementara kota seperti Yokohama, Chiba, dan Kawasaki berkembang sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya.
"Jadi kalau kita bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di ring luar ini, itu akan membuat warga/penduduk itu enggak bergantung lagi ke Jakarta," katanya.
Sementara itu, Ketua IAP Jakarta Meyriana Kesuma mengatakan, hampir seluruh wilayah di sekitar Jakarta telah berkembang, termasuk Tangerang dan Tangerang Selatan. Dikatakan, persoalan utama saat ini adalah pemerataan pembangunan dan integrasi kawasan.
"Jadi sebenarnya kita perlu membatasi Jabodetabek ini, how to integrate gitu ya. Jadi perkembangannya ya harus di situ dan harus sama gitu, harus equal juga gitu," kata Meyriana.
Dia menuturkan, tingginya harga tanah juga membuat masyarakat, termasuk generasi muda, semakin sulit memiliki rumah di kawasan sekitar Jakarta.
"Kalau dibilang orang Gen Z enggak bisa punya rumah, di Tangerang pun enggak bisa punya rumah karena di Tangerang sudah mahal harganya gitu. Jadi harus minggir-minggir terus gitu ya," ujar Meyriana.
Meyriana menambahkan, pemerataan tidak hanya menyangkut hunian, tetapi juga harus diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di masing-masing wilayah. "Kalau Tangerang sudah mahal tapi dia enggak punya tadi pekerjaan, itu juga agak sulit kan. Jadi tetap harus ada pemerataan," katanya.
Lebih jauh, Adriadi menyampaikan, pengembangan transportasi publik hingga wilayah yang lebih jauh dapat menjadi salah satu peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap
kendaraan pribadi sekaligus membuka pilihan hunian bagi pekerja Jakarta.
"Kalau transportasi umum diperbanyak dan diperpanjang, diperjauh sebetulnya bisa menjadi peluang untuk satu, mengurangi ketergantungan pada kendaraan. Dua, bisa menjadi solusi untuk rumah tinggal juga bagi para pekerja Jakarta," tandas dia.
Namun, dia mengingatkan perlu ada kesiapan tata kota di wilayah yang menjadi pusat kedua tersebut agar pengembangan transportasi tidak justru memicu pertumbuhan permukiman secara sporadis.
"Kalau si kota-kota yang second ini enggak disiapkan dengan baik, itu mereka akan tumbuh secara sporadis juga nantinya," ujarnya.
Baca Juga
Menhub Pastikan Keselamatan Transportasi Jadi Prioritas Pascagempa NTT
Adriadi menambahkan, Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta yang tengah digodok diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengintegrasikan tata kelola dan pembiayaan kawasan metropolitan.
"Harapannya memang itu bisa menjadi solusi terutama budgeting. Budgeting dari si kawasan metropolitan ini," katanya.
Menurutnya, kota-kota kedua di sekitar Jakarta menghadapi tantangan besar karena harus menanggung beban pertumbuhan kawasan metropolitan, tetapi memiliki keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan. "Jadi harus dipikirkan ini yang bisa integrated dari sisi tata kelola dan pembiayaan," pungkas Adriadi.