Ketimpangan Anggaran Jakarta dan Daerah Penyangga Jadi Tantangan Transjabodetabek
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengungkapkan, ketidakseimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) antara Jakarta dan daerah penyangga menjadi biang kerok dalam pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (Transjabodetabek).
“Saya bisa menginformasikan sedang disusun namanya Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. PR (pekerjaan rumah) utamanya justru adalah ketidakseimbangan APBD antara Jakarta dengan Bodetabek (Bogor Depok Tangerang Bekasi),” kata Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga dalam diskusi publik di kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, APBD Jakarta 2026 masih berada di kisaran Rp 80 triliun lebih. Sementara itu, APBD pemerintah daerah Bodetabek rata-rata hanya berkisar Rp 1,4 triliun hingga Rp 4 triliun. “Ini yang sangat tidak berimbang misalnya pengembangan transportasi, kemudian fasilitas pendukung,” ujar Nirwono.
Baca Juga
MRT Jakarta Berlakukan Tarif Rp 1 dan Jadwal Khusus Saat Malam Tahun Baru
Selain keterbatasan anggaran daerah, Nirwono menyebutkan keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menghadapi batasan fiskal dalam mendukung pengembangan transportasi kawasan Jabodetabek.
Dalam kesempatan itu, Nirwono menyoroti pelaksanaan Transjabodetabek yang telah beroperasi sejak April 2025 dengan tujuh rute aktif. Salah satu rute, yakni Sawangan–Lebak Bulus dinilai masih kurangnya infrastruktur pendukung untuk layanan terhadap pengguna transportasi publik. “Di rute Sawangan–Lebak Bulus itu rata-rata sudah di atas angka 3.000 sampai 4.000 penumpang per hari dari target awal 2.000 penumpang,” papar Nirwono.
Pemprov Jakarta, kata Nirwono, telah meminta penyediaan halte atau titik pemberhentian resmi demi keamanan penumpang. “Pemerintah DKI (Jakarta) sudah meminta adanya fasilitas pendukung berupa halte ataupun titik pemberhentian yang resmi,” ungkapnya.
Namun, permintaan itu sepertinya menjadi pertimbangan cukup berat menyusul keterbatasan anggaran daerah setempat. “Karena keterbatasan anggaran, bahkan saya yakin pada 2026 juga ada efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Depok tidak punya anggaran untuk memperbaiki apalagi menyediakan halte maupun infrastruktur pendukungnya,” kata Nirwono.
Dia menambahkan, keterbatasan anggaran di daerah penyangga juga berdampak pada integrasi transportasi publik dengan angkutan pengumpan. Menurut Nirwono, kondisi tersebut menjadi salah satu catatan penting untuk menggeber skema pembiayaan alternatif alias creative financing dalam pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2026.
Baca Juga
“Di tengah keterbatasan anggaran ini, kita mendorong perlunya kreativitas dari pemerintah daerah terutama untuk berpikir biasa mulai bekerja di luar APBD, yang disebut creativefinancing. Bagaimana mengembangkan transportasi publiknya, bagaimana membangun trotoar dan halte pendukungnya, kemudian juga sekaligus mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan kota tanpa harus semuanya mengandalkan APBD,” pungkas Nirwono.
Pemprov Jakarta telah meresmikan pembukaan sejumlah rute Transjabodetabek di tahun 2025, antara lain B25 (Bekasi - Dukuh Atas), P11 (Bogor - Blok M), S61 (Alam Sutera - Blok M), T31 (PIK 2 - Blok M), B11 (Summarecon Bekasi - Cawang), B21 (Bekasi Timur - Cawang), B41 (Vida Bekasi - Cawang Sentral), S21 (Ciputat - CSW/Blok M), D11 (Depok - Cawang Sentral), dan D41 (Sawangan - Lebak Bulus via Tol Desari).