Presiden Akui Program 3 Juta Rumah Masih Jauh dari Target
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto mengakui realisasi program perumahan rakyat masih jauh dari sasaran besar pemerintah. Hingga 30 Juni 2026, pemerintah baru menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi 83.907 rumah, sementara pembiayaan rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau hampir 100.000 rumah.
Capaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang ditempatkan pemerintah sebagai salah satu program strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Namun, dibandingkan besarnya kebutuhan perumahan dan target yang telah dicanangkan, Prabowo secara terbuka mengakui realisasi saat ini masih memerlukan percepatan besar.
“Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan anggota MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Bagi Presiden, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan fisik. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang memengaruhi kualitas kehidupan keluarga, pendidikan anak, kesehatan, rasa aman, hingga kemampuan masyarakat membangun aset jangka panjang. “Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh,” kata Prabowo.
Salah satu instrumen pemerintah adalah BSPS yang diarahkan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga akhir Juni 2026, program tersebut telah menjangkau 83.907 rumah.
BSPS berbeda dengan pembangunan rumah baru. Program ini memberikan stimulan kepada masyarakat agar rumah yang sudah dimiliki dapat diperbaiki menjadi lebih aman dan layak huni. Intervensi dapat mencakup perbaikan fondasi, lantai, dinding, atap, sanitasi maupun bagian bangunan lain yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Prabowo menghadirkan salah satu penerima manfaat program tersebut, Thelma Humena dari Kota Manado. Menurut Presiden, rumah Thelma sebelumnya mempunyai fondasi rapuh serta kondisi dinding, lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat melakukan perbaikan terhadap hunian tersebut.
Kisah itu digunakan Presiden untuk menunjukkan bahwa persoalan perumahan bukan sekadar statistik mengenai jumlah rumah. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kondisi rumah mempunyai dampak langsung terhadap kesehatan, keamanan dan kualitas kehidupan sehari-hari.
Pemerintah, kata Prabowo, akan mencari langkah untuk memperbesar jumlah rumah yang dapat diperbaiki karena realisasi saat ini masih jauh dari kebutuhan.
FLPP Hampir 100.000 Rumah
Selain memperbaiki rumah yang sudah dimiliki masyarakat, pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah melalui pembiayaan bersubsidi. Prabowo mengatakan program FLPP telah menjangkau hampir 100.000 rumah hingga semester pertama 2026.
FLPP digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dibandingkan pembiayaan komersial biasa.
Pemerintah juga menjalankan Kredit Program Perumahan. Dalam transkrip pidato Presiden, program tersebut telah menjangkau 90.878 debitur hingga pertengahan 2026.
Dengan pendekatan tersebut, agenda perumahan pemerintah bergerak melalui beberapa jalur sekaligus. Keluarga yang telah mempunyai rumah tetapi kondisinya tidak layak dibantu melalui renovasi, sedangkan masyarakat yang belum mempunyai hunian didorong memperoleh akses melalui pembiayaan bersubsidi dan kredit program perumahan.
Pedagang Kelinci Akhirnya Punya Rumah
Prabowo juga memperkenalkan Andre Kawaru dari Samarinda untuk menggambarkan dampak akses pembiayaan rumah bagi keluarga yang sebelumnya terus menyewa hunian.
Andre bekerja berdagang kelinci dari satu pasar malam ke pasar malam lainnya dan selama bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, menurut Presiden, Andre akhirnya dapat memiliki rumah sendiri.
“Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekadar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat dan masa depan,” ujar Presiden.
Kepemilikan rumah memang dapat memberikan rasa aman yang berbeda dari menyewa. Selain tidak lagi menghadapi ketidakpastian biaya kontrak dan kemungkinan berpindah tempat tinggal, pembayaran cicilan rumah dalam jangka panjang juga membentuk aset keluarga.
Karena itu, akses perumahan mempunyai hubungan erat dengan proses pembentukan kekayaan rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai aset bernilai besar.
Program 3 Juta Rumah juga mempunyai dimensi ekonomi yang jauh lebih besar daripada angka unit hunian yang dibangun. Industri perumahan memiliki keterkaitan dengan banyak sektor ekonomi sehingga peningkatan pembangunan rumah dapat menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect yang luas.
Setiap rumah membutuhkan semen, pasir, batu bata, baja, aluminium, kaca, keramik, genteng, cat, kabel listrik, pipa, peralatan sanitasi dan berbagai material bangunan lainnya. Setelah rumah selesai, permintaan berlanjut kepada furnitur, peralatan elektronik dan berbagai kebutuhan rumah tangga.
Artinya, percepatan pembangunan rumah berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk industri manufaktur dalam negeri.
Sektor konstruksi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari pekerja bangunan, tukang kayu, instalatur listrik, tenaga plumbing hingga arsitek, insinyur dan jasa pendukung.
Di sisi pembiayaan, program tersebut melibatkan perbankan dan lembaga keuangan melalui penyaluran KPR. Dengan demikian, kegiatan perumahan menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan.
Karena itu, percepatan Program 3 Juta Rumah berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Bukan Sekadar Mengejar Angka Tiga Juta
Namun, besarnya target juga menghadirkan tantangan. Membangun rumah dalam jumlah besar tidak otomatis menyelesaikan persoalan perumahan apabila unit tersebut berada di lokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lokasi menjadi salah satu faktor paling menentukan. Rumah yang terjangkau secara harga tetapi terletak terlalu jauh dari pusat pekerjaan dapat menciptakan beban ekonomi baru berupa biaya transportasi dan waktu perjalanan yang tinggi.
Karena itu, pembangunan rumah idealnya terintegrasi dengan jaringan transportasi dan pusat kegiatan ekonomi.
Hunian juga membutuhkan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, listrik, jalan, drainase, pengelolaan sampah dan jaringan telekomunikasi. Tanpa fasilitas tersebut, rumah baru belum tentu menghasilkan lingkungan permukiman yang sehat dan produktif.
Pemerintah juga menghadapi persoalan ketersediaan tanah, khususnya di kota-kota besar. Harga lahan yang terus meningkat membuat penyediaan rumah murah semakin sulit dilakukan apabila menggunakan model hunian tapak.
Baca Juga
Prabowo: Indonesia Sudah Swasembada 8 Komoditas, Impor Solar Dihentikan Mulai 1 Juli 2026
Di kawasan dengan harga tanah tinggi, pembangunan rumah vertikal dan pemanfaatan lahan pemerintah atau BUMN dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperbesar suplai hunian terjangkau.
Tantangan lainnya adalah daya beli masyarakat. Harga rumah terus meningkat, sementara kemampuan sebagian kelompok masyarakat membayar uang muka dan cicilan terbatas.
Karena itu, skema seperti FLPP menjadi instrumen penting untuk menjembatani perbedaan antara harga rumah dan kemampuan masyarakat membayar.
Namun, subsidi pembiayaan harus diikuti peningkatan pasokan rumah. Apabila pembiayaan meningkat sementara jumlah rumah yang tersedia terbatas, tambahan permintaan justru berpotensi mendorong harga naik.
Program perumahan karena itu memerlukan sinkronisasi antara kebijakan pembiayaan, penyediaan tanah, perizinan, pembangunan infrastruktur, kapasitas pengembang serta pengawasan kualitas bangunan.
Perizinan juga menentukan. Prosedur pembangunan yang panjang dapat meningkatkan biaya pengembang dan pada akhirnya menaikkan harga rumah kepada masyarakat. Agenda reformasi birokrasi yang juga disampaikan Prabowo dalam pidato yang sama menjadi relevan terhadap keberhasilan program perumahan.
Rumah dan Pengentasan Kemiskinan
Program perumahan juga dapat dibaca sebagai bagian dari kebijakan pengentasan kemiskinan. Keluarga yang tinggal di rumah tidak layak sering menghadapi sejumlah persoalan secara bersamaan, mulai dari sanitasi buruk, akses air bersih terbatas hingga lingkungan yang tidak mendukung pendidikan anak.
Renovasi rumah melalui BSPS berpotensi meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, sementara kepemilikan rumah melalui FLPP memberikan aset yang dapat menjadi fondasi ekonomi rumah tangga.
Dalam perspektif jangka panjang, rumah merupakan salah satu bentuk akumulasi aset terbesar bagi sebagian besar keluarga. Karena itu, memperluas kepemilikan rumah dapat membantu memperbesar basis kekayaan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan aset.
Namun, manfaat tersebut hanya tercapai apabila cicilan tetap berada pada tingkat yang mampu dibayar keluarga tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.
Pengakuan Prabowo bahwa realisasi masih jauh dari sasaran menunjukkan pemerintah menghadapi pekerjaan besar apabila ingin mempercepat Program 3 Juta Rumah. Keberhasilan program pada akhirnya tidak cukup dinilai hanya dari jumlah unit yang dibangun, direnovasi atau memperoleh pembiayaan.
Ukuran yang lebih substantif adalah apakah rumah tersebut benar-benar dihuni masyarakat yang membutuhkan, layak secara fisik, terjangkau secara finansial, berada dekat atau terhubung dengan pusat pekerjaan, serta memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi dan pelayanan publik.
Dengan ukuran tersebut, Program 3 Juta Rumah bukan semata program konstruksi. Kebijakan itu merupakan bagian dari pembangunan kawasan, penciptaan pekerjaan, pembentukan aset keluarga dan peningkatan kualitas hidup.
Baca Juga
Pernyataan Prabowo bahwa realisasi masih jauh dari target sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menutupi besarnya kesenjangan antara ambisi dan pelaksanaan yang telah dicapai.
Dengan 83.907 rumah mendapat bantuan renovasi, hampir 100.000 rumah dijangkau FLPP dan 90.878 debitur memperoleh Kredit Program Perumahan hingga semester pertama 2026, pemerintah telah mulai memperluas akses perumahan. Namun, dibandingkan target jutaan rumah, akselerasi pelaksanaan masih menjadi pekerjaan besar.
Karena itu, pesan Prabowo di hadapan MPR cukup jelas: rumah harus menjadi instrumen untuk memberikan ketenangan, martabat dan masa depan bagi keluarga Indonesia, tetapi mengejar target tiga juta rumah membutuhkan kerja jauh lebih keras dari pemerintah