Ketika Semua Pengusaha Ingin Menggaji Buruh Serendah Mungkin

Oleh: Sudarsono Soedomo - Guru Besar Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan dan LIngkungan IPB University

INVESTORTRUST - Ada sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin jarang ditanyakan kepada pengusaha ketika sedang menghitung biaya tenaga kerja: Siapa sebenarnya yang akan membeli barang yang kita produksi?

Pertanyaan ini terdengar naif. Bukankah jawabannya jelas? Konsumen. Masalahnya, konsumen itu bukan makhluk yang jatuh dari langit. Mereka adalah manusia yang memperoleh pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi. Sebagian besar dari mereka bekerja. Mereka menerima upah, gaji, honor, atau pendapatan usaha. Dengan pendapatan itulah mereka kemudian membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan lain.

Di sinilah muncul sebuah paradoks yang menarik. Bagi sebuah perusahaan, upah adalah biaya. Karena itu, secara individual perusahaan mempunyai alasan untuk menekan biaya tenaga kerja. Semakin rendah biaya, semakin besar ruang keuntungan—setidaknya jika faktor-faktor lain dianggap tetap.

Tetapi bagi perusahaan lain, upah yang dibayarkan kepada pekerja adalah daya beli. Buruh pabrik pesawat membeli mobil. Buruh pabrik mobil membeli tiket pesawat. Keduanya membeli makanan, rumah, pakaian, telepon, pendidikan, obat, hiburan, dan berbagai jasa lainnya. Mereka mungkin tidak membeli produk secara langsung dari perusahaan tempat mereka bekerja, tetapi pendapatan mereka menjadi permintaan bagi produk perusahaan lain.

Jadi, ada sesuatu yang agak aneh dalam ekonomi modern. Perusahaan melihat pekerjanya sebagai biaya, sementara perusahaan lain melihat pekerja tersebut sebagai pelanggan. Karena setiap perusahaan melakukan hal yang sama, seluruh perusahaan sekaligus menjadi produsen dan pelanggan satu sama lain.

Di sinilah persoalannya mulai menarik. Apa yang rasional bagi satu perusahaan belum tentu rasional bagi semua. Misalkan sebuah perusahaan berhasil menurunkan biaya tenaga kerja. Jika penurunan itu tidak mengganggu produktivitas dan kualitas, tentu perusahaan tersebut memperoleh keuntungan. Secara individual, keputusan itu masuk akal.

Tetapi bayangkan seluruh perusahaan melakukan hal yang sama secara bersamaan. Upah ditekan di perusahaan A. Kemudian perusahaan B melakukan hal yang sama. Perusahaan C ikut menekan upah. Demikian pula perusahaan D, E, dan seterusnya. Masing-masing perusahaan mungkin merasa telah mengambil keputusan rasional. Tetapi secara agregat, pendapatan rumah tangga pekerja dapat tertahan. Dan jika pendapatan tertahan, kemampuan membeli barang dan jasa juga dapat ikut tertahan.

Inilah bentuk klasik dari apa yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai fallacy of composition: sesuatu yang masuk akal bagi satu bagian belum tentu menghasilkan akibat yang sama ketika dilakukan oleh keseluruhan. Seseorang dapat berdiri di stadion agar melihat pertandingan dengan lebih baik. Tetapi kalau semua orang berdiri, tidak ada seorang pun yang memperoleh keuntungan relatif tersebut.

Begitu pula dengan upah. Satu perusahaan mungkin memperoleh keuntungan dengan menekan upah. Tetapi kalau semua perusahaan berlomba melakukan hal yang sama, mereka dapat menghadapi pasar yang pertumbuhannya lebih lemah.

Mukidi mungkin akan menyebutnya: “Strategi menghemat biaya dengan cara mengurangi jumlah pelanggan.” Tentu saja ini bukan istilah ekonomi. Jangan dicari di buku teks. Itu hanya Mukidi yang sedang kambuh.

Keynes dan Persoalan Permintaan

Di sinilah pemikiran John Maynard Keynes menjadi relevan. Salah satu sumbangan penting Keynes adalah perhatian terhadap effective demand—bahwa tingkat kegiatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang, tetapi juga oleh kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membelinya.

Dalam perekonomian yang besar dan saling terhubung, pendapatan bukan sekadar angka di sisi penerima. Pendapatan seseorang menjadi bagian dari pengeluaran orang lain. Upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja tidak berhenti di rekening pekerja. Uang itu berputar: untuk membeli makanan, pakaian, rumah, kendaraan, pendidikan, rekreasi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pengeluaran tersebut menjadi pendapatan bagi pihak lain, yang kemudian membelanjakannya lagi.

Karena itu, persoalan upah tidak seluruhnya dapat dilihat dari sisi biaya produksi. Ada sisi lain yang sering terlupakan: upah juga merupakan salah satu sumber permintaan.

Tetapi tentu saja kesimpulannya bukan bahwa semua perusahaan harus menaikkan upah setinggi-tingginya. Itu juga ngawur. Jika upah meningkat jauh melampaui produktivitas, biaya produksi dapat meningkat, harga dapat terdorong naik, daya saing menurun, dan perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja. Karena itu, persoalan ekonominya bukan memilih antara “upah rendah” dan “upah tinggi”. Persoalannya adalah mencari keseimbangan antara produktivitas, kompensasi tenaga kerja, keuntungan perusahaan, dan daya beli masyarakat.

Marx mengingatkan soal hubungan yang lebih dalam. Karl Marx melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, Marx memberi perhatian besar pada hubungan antara tenaga kerja, upah, keuntungan, dan realisasi nilai dalam perekonomian kapitalis. Ada ketegangan struktural: perusahaan individual mempunyai dorongan untuk memperoleh surplus sebesar mungkin, sementara produk yang dihasilkan pada akhirnya harus direalisasikan melalui pasar.

Di sini kita tidak perlu menerima seluruh teori Marx untuk menemukan pertanyaan yang menarik. Jika seluruh perusahaan secara simultan berusaha memperbesar surplus dengan menekan bagian pendapatan yang diterima pekerja, apakah mereka tidak berpotensi mempersempit pasar bagi barang yang mereka produksi sendiri?

Pertanyaan ini ternyata jauh lebih tua daripada perdebatan upah minimum hari ini. Dan sejarah kapitalisme penuh dengan upaya mencari jawabannya.

Henry Ford dan Buruh

Nama Henry Ford sering muncul dalam cerita mengenai persoalan ini. Ketika Ford menaikkan upah pekerjanya secara drastis pada 1914, kebijakan tersebut memiliki berbagai alasan, termasuk mengurangi turnover tenaga kerja dan meningkatkan stabilitas serta produktivitas. Dalam cerita populer, kebijakan itu sering disederhanakan menjadi gagasan bahwa Ford ingin pekerjanya mampu membeli mobil Ford.

Cerita tersebut mungkin terlalu sederhana untuk menggambarkan seluruh motif kebijakan Ford. Tetapi sebagai ilustrasi ekonomi, ia sangat menarik.

Bayangkan sebuah perusahaan yang menyadari bahwa pekerjanya bukan hanya faktor produksi, tetapi juga bagian dari masyarakat konsumen. Buruh yang memperoleh pendapatan lebih baik dapat membeli lebih banyak barang dan jasa. Perusahaan lain mendapatkan pasar. Pekerja perusahaan lain memperoleh pendapatan. Siklus itu kemudian berputar kembali.

Kapitalisme modern dengan demikian bukan hanya sistem produksi. Ia juga merupakan sistem sirkulasi pendapatan dan permintaan.

Masalahnya: mengapa perusahaan tidak saling mulai? Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik lagi. Misalkan dua perusahaan besar sama-sama menyadari bahwa daya beli pekerja penting bagi pasar. Perusahaan A menaikkan upah. Perusahaan B tidak. A menanggung tambahan biaya tenaga kerja, sedangkan B menikmati keuntungan dari permintaan yang ikut meningkat tanpa harus menanggung seluruh biaya peningkatan upah. Maka B mempunyai insentif untuk menunggu. Tetapi A juga berpikir: “Kalau saya menaikkan upah sementara pesaing tidak, mengapa saya harus menjadi orang pertama?” Akhirnya keduanya menunggu.

Dan kalau semua perusahaan berpikir demikian, ekonomi dapat masuk ke dalam situasi yang menyerupai prisoner's dilemma: masing-masing bertindak rasional berdasarkan kepentingannya sendiri, tetapi hasil kolektifnya mungkin tidak optimal.

Mukidi akan menyebutnya “dilema saling tunggu.” Semua pengusaha ingin konsumennya mempunyai daya beli tinggi. Tetapi masing-masing berharap perusahaan lain yang menaikkan gaji lebih dahulu. Akhirnya semua menunggu. Mirip dua orang yang sama-sama ingin membuka payung ketika hujan, tetapi masing-masing menunggu yang lain membuka lebih dahulu.

Di sinilah negara memperoleh peran. Kalau demikian, apakah pemerintah harus menentukan berapa gaji yang harus dibayarkan setiap perusahaan?

Tidak sesederhana itu. Pemerintah juga tidak mempunyai tongkat ajaib untuk mengetahui satu angka “upah optimal” yang berlaku untuk seluruh perusahaan, seluruh wilayah, seluruh industri, dan seluruh tingkat produktivitas.

Peran pemerintah yang lebih masuk akal adalah mengubah aturan permainan ketika mekanisme individual menghasilkan persoalan koordinasi. Upah minimum, misalnya, dapat dilihat bukan semata-mata sebagai instrumen untuk “memaksa pengusaha bermurah hati”, tetapi sebagai salah satu cara menetapkan batas bawah dalam permainan pasar tenaga kerja.

Kebijakan perpajakan, jaminan sosial, perlindungan pekerja, penguatan produktivitas, pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan makroekonomi juga dapat memainkan peranan. Intinya bukan membuat perusahaan menjadi dermawan. Intinya membuat sistem tidak bergantung pada kemurahan hati perusahaan pertama yang bersedia menaikkan upah.

Dalam bahasa yang sedikit lebih sederhana: pemerintah dapat membantu memecahkan masalah koordinasi yang sulit diselesaikan oleh perusahaan secara individual. Jadi, berapa upah yang “benar”? Pertanyaan ini ternyata tidak mudah dijawab.

Upah terlalu rendah dapat menekan daya beli dan menciptakan persoalan sosial. Upah terlalu tinggi dibandingkan produktivitas dapat mengurangi daya saing dan kesempatan kerja. Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih berguna bukan: “Berapa upah yang paling rendah yang masih dapat dibayar perusahaan?” Melainkan: “Berapa tingkat kompensasi yang memungkinkan pekerja hidup layak, perusahaan tetap produktif dan menguntungkan, serta perekonomian mempertahankan daya beli yang cukup untuk menyerap produksinya?”

Itulah persoalan keseimbangan. Tetapi ada ironi yang menarik. Kita sering menganggap buruh dan pengusaha berada pada dua sisi yang berlawanan. Dalam kenyataan ekonomi, hubungan mereka jauh lebih rumit. Pengusaha membutuhkan buruh untuk memproduksi barang. Buruh membutuhkan pengusaha untuk memperoleh pendapatan. Dan pengusaha juga membutuhkan buruh—termasuk buruh perusahaan lain—untuk menjadi konsumen. Dengan demikian, upah bukan hanya harga tenaga kerja. Ia juga merupakan salah satu mekanisme yang menghubungkan produksi dengan pasar.

Mungkin karena itu kita perlu sedikit berhati-hati ketika mengatakan bahwa menaikkan upah hanyalah “menambah biaya”. Benar, bagi perusahaan tertentu. Tetapi pada saat yang sama, ia juga dapat berarti menambah pendapatan calon pembeli bagi perusahaan lain.

Di sinilah ekonomi menjadi menarik. Sebab kadang-kadang sesuatu yang tampak sebagai biaya dari satu sisi ternyata merupakan pendapatan dari sisi yang lain.

Mukidi tentu mempunyai kesimpulan yang lebih sederhana. Ia mengatakan: “Kalau semua pengusaha ingin menjual lebih banyak, jangan-jangan mereka juga harus peduli agar orang lain punya cukup uang untuk membeli.” Kemudian ia diam sebentar, berpikir keras, lalu bertanya: “Kalau begitu, sebenarnya buruh itu biaya produksi atau pelanggan?”

Pertanyaan itu mungkin lebih penting daripada jawaban Mukidi. Sebab kalau jawabannya adalah keduanya, maka persoalan upah memang tidak pernah sesederhana angka yang muncul di kolom biaya tenaga kerja.

Mungkin inilah keanehan terbesar ekonomi modern: setiap perusahaan ingin menjual kepada masyarakat, tetapi masyarakat yang sama harus terlebih dahulu memperoleh pendapatan dari perusahaan-perusahaan itu. Kita semua hidup dalam lingkaran yang sama. Hanya saja, masing-masing perusahaan sering melihat lingkaran itu dari tempat yang berbeda. Mukidi melihatnya dari warung kopi. Dan entah mengapa, dari sana persoalannya justru kelihatan lebih jelas. ***