Dari Egosystem Menuju Ekosistem: Saatnya Pemerintah Hadir sebagai Satu Kesatuan

Oleh: Teguh Anantawikrama - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Transformasi Teknologi dan Digital

INVESTORTRUST - Di balik setiap layar pelayanan pemerintah, selalu ada kisah manusia yang tidak boleh dilupakan.

Bagi negara, akta kelahiran mungkin terlihat sebagai satu dokumen administratif. Namun bagi seorang anak, akta tersebut adalah pintu pertama menuju layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pengakuan hukum. Ketika seorang pekerja kehilangan penghasilan, bantuan pemerintah bukan sekadar angka dalam sistem, melainkan penopang kehidupan sebuah keluarga. Ketika pelaku usaha siap berkembang, proses perizinan seharusnya membuka jalan, bukan menciptakan hambatan baru.

Masyarakat tidak menjalani hidup berdasarkan struktur kementerian dan lembaga. Mereka menjalani berbagai peristiwa kehidupan: kelahiran, sekolah, bekerja, menikah, membangun usaha, membeli rumah, menghadapi penyakit, hingga kematian anggota keluarga.

Karena itu, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak dapat lagi diukur hanya dari berapa banyak aplikasi yang telah dibangun. Keberhasilannya harus diukur dari seberapa mudah masyarakat menyelesaikan kebutuhannya.

Indonesia telah memiliki lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE nasional juga meningkat dari 1,98 pada 2018 menjadi 3,23 pada 2025. Fondasi digital kita jelas semakin kuat. Namun pengalaman masyarakat masih sering terfragmentasi.

Kita sesungguhnya tidak kekurangan sistem digital. Yang belum sepenuhnya kita miliki adalah pengalaman pelayanan pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan.

Digitalisasi Bukan Lagi Persoalan Utama

Dengan populasi sekitar 288 juta jiwa, penetrasi internet hampir 80 persen, dan jumlah koneksi telepon pintar yang bahkan melampaui jumlah penduduk, Indonesia telah menjadi salah satu masyarakat digital terbesar di dunia. Generasi milenial dan Gen Z mencapai hampir separuh populasi.

Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan lagi apakah masyarakat siap menggunakan layanan digital. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah siap bekerja secara terintegrasi untuk melayani masyarakat digital tersebut.

Selama ini, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membangun sistem sesuai mandatnya masing-masing. Langkah tersebut telah menghasilkan banyak kemajuan, tetapi sekaligus melahirkan ribuan ruang digital yang belum sepenuhnya saling terhubung.

Akibatnya, masyarakat masih diminta mengisi informasi yang sama berulang kali. Mereka harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, membawa dokumen dari satu instansi kepada instansi berikutnya, serta memahami sendiri pembagian kewenangan pemerintahan.

Padahal, masyarakat tidak seharusnya dibebani tugas untuk mengintegrasikan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas: kita tidak boleh terus memperbanyak aplikasi sementara sistem pemerintah tetap tidak terhubung. Masyarakat juga tidak boleh diminta menyerahkan data yang sama berulang kali.

Pesan ini harus menjadi titik balik transformasi digital Indonesia: dari digitalisasi sektoral menuju pemerintahan digital yang terintegrasi; dari egosystem menuju ecosystem.

Membangun Fondasi Bersama

Transformasi tersebut membutuhkan Digital Public Infrastructure atau Infrastruktur Publik Digital sebagai fondasi bersama. Infrastruktur ini setidaknya mencakup identitas digital yang tepercaya, pertukaran data yang aman, sistem pembayaran digital, katalog data nasional, serta platform integrasi layanan pemerintah.

DPI bukan satu aplikasi raksasa yang mengambil alih seluruh sistem kementerian dan lembaga. DPI juga bukan tempat untuk memusatkan seluruh data negara tanpa batas.

DPI adalah seperangkat standar, infrastruktur, dan mekanisme kepercayaan yang memungkinkan sistem pemerintah saling berkomunikasi secara aman. Setiap instansi tetap menjalankan kewenangannya, tetapi masyarakat menerima pelayanan sebagai satu pengalaman yang utuh.

Prinsipnya sederhana: bangun fondasi satu kali, lalu gunakan untuk melayani banyak kebutuhan.

Identitas digital dapat dipakai untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, maupun perizinan usaha. Sistem pertukaran data memungkinkan verifikasi dilakukan dalam hitungan menit tanpa meminta masyarakat membawa kembali dokumen yang sebenarnya telah dimiliki negara. Platform pembayaran pemerintah dapat digunakan untuk menyalurkan bantuan sekaligus meningkatkan transparansi.

Fondasi bersama ini akan menjadi penggerak berbagai layanan strategis, mulai dari perlindungan sosial, Online Single Submission, pengadaan pemerintah dan e-katalog, perpajakan, SIMBARA, layanan publik berkualitas, sistem peradilan pidana terpadu, hingga dasbor pengambilan keputusan Presiden.

Dari Konsep Menjadi Dampak Nyata

Pilot digitalisasi perlindungan sosial memperlihatkan bahwa integrasi bukan sekadar gagasan teknologi. Ketika identitas digital, verifikasi biometrik, pertukaran data, dan sistem pembayaran dihubungkan, proses verifikasi kelayakan yang sebelumnya membutuhkan 75 hingga 200 hari dapat dipangkas menjadi sekitar satu menit hingga enam jam.

Biaya yang sebelumnya dapat mencapai Rp 150.000 bagi masyarakat juga turun menjadi Rp10.000 atau kurang.

Di sinilah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan transformasi digital: waktu masyarakat yang diselamatkan, biaya yang dikurangi, bantuan yang menjadi lebih tepat sasaran, dan harapan yang tidak lagi hilang karena proses birokrasi terlalu panjang.

Pilot ini telah menjangkau 38 provinsi, diperluas ke 153 kabupaten dan kota, serta mencakup sekitar 111 juta penduduk atau 36,6 juta keluarga. Lebih dari 2,36 juta keluarga telah terdaftar melalui portal perlindungan sosial.

Namun yang paling penting bukan hanya besarnya angka tersebut. Model ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun satu standar nasional sekaligus mempertahankan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan sesuai kondisi wilayahnya.

Transformasi digital tidak boleh menjadi proyek yang hanya terlihat dari Jakarta. Dampaknya harus dirasakan dari pusat kota hingga pulau terluar, dari masyarakat yang memiliki koneksi berkecepatan tinggi hingga warga yang masih membutuhkan pendampingan langsung.

Satu Perjalanan Hidup, Banyak Pintu Pelayanan

Tahap berikutnya adalah membangun portal masyarakat berbasis perjalanan hidup.

Ketika seorang anak lahir, keluarganya seharusnya tidak perlu mengurus akta kelahiran, perubahan kartu keluarga, kepesertaan kesehatan, imunisasi, dan layanan sosial secara terpisah. Satu peristiwa kelahiran semestinya mengaktifkan rangkaian pelayanan yang relevan secara otomatis, aman, dan berdasarkan persetujuan yang jelas.

Prinsip yang sama berlaku ketika seseorang mulai bersekolah, memasuki perguruan tinggi, mencari pekerjaan, membangun usaha, menikah, membeli rumah, menghadapi penyakit, atau mengurus kematian anggota keluarga.

Portal nasional harus menjadi pintu yang membantu masyarakat menemukan dan menyelesaikan kebutuhannya, bukan sekadar etalase tautan menuju ribuan aplikasi.

Namun layanan digital tidak boleh menjadi satu-satunya jalan. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan tingkat konektivitas, literasi, kemampuan, dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Kanal tatap muka, layanan mandiri, layanan bergerak, pendampingan manusia, dan jalur non-digital tetap harus tersedia tanpa stigma maupun biaya tambahan.

Kita membutuhkan banyak pintu, tetapi semuanya harus menuju tujuan pelayanan yang sama.

Inilah makna sesungguhnya dari pelayanan publik omnichannel: masyarakat dapat memulai pelayanan melalui kanal apa pun dan tetap memperoleh hasil, standar, serta kualitas yang setara.

Pemerintah sebagai Orkestrator, Dunia Usaha sebagai Mitra

Transformasi sebesar ini tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perusahaan teknologi, perguruan tinggi, mitra pembangunan, serta masyarakat sipil.

Dunia usaha tidak hanya berperan sebagai penyedia teknologi. Sektor swasta harus menjadi mitra dalam membangun solusi yang aman, terukur, dapat digunakan kembali, dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Teknologi yang digunakan pemerintah harus memperkuat kedaulatan digital Indonesia, menjamin perlindungan data pribadi, serta menghindarkan negara dari ketergantungan terhadap satu penyedia. Arsitektur terbuka, interoperabilitas, keamanan siber, dan kemampuan memindahkan layanan harus menjadi prinsip sejak tahap perancangan.

Bagi Kadin Indonesia, pemerintahan digital yang terintegrasi juga merupakan infrastruktur pertumbuhan ekonomi. Perizinan yang lebih cepat, kepastian regulasi, proses pengadaan yang transparan, layanan perpajakan yang mudah, dan data pemerintah yang konsisten akan menurunkan biaya berusaha.

Manfaat terbesar akan dirasakan oleh UMKM. Perusahaan besar mungkin memiliki sumber daya untuk menghadapi proses administratif yang kompleks. UMKM tidak. Setiap formulir yang berulang, setiap hari keterlambatan izin, dan setiap ketidakpastian data merupakan biaya yang dapat menentukan hidup atau matinya sebuah usaha.

Karena itu, transformasi digital pemerintah bukan sekadar agenda birokrasi. Ia adalah agenda daya saing nasional, pemerataan kesempatan, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Teknologi Harus Mengembalikan Waktu kepada Manusia

Indonesia telah membangun fondasi regulasi dan kelembagaan melalui SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, percepatan transformasi digital, pembentukan GovTech Indonesia, serta penguatan koordinasi pemerintahan secara menyeluruh.

Langkah berikutnya adalah memastikan semua fondasi tersebut menghasilkan nilai publik yang nyata.

Kita harus berani mengubah ukuran keberhasilan. Bukan lagi sekadar berapa aplikasi diluncurkan, berapa server disediakan, atau berapa anggaran dibelanjakan. Ukurannya adalah berapa banyak waktu masyarakat yang dapat dikembalikan, berapa besar biaya yang dapat dihemat, berapa banyak kebocoran yang dapat ditutup, dan berapa banyak warga yang akhirnya memperoleh haknya.

Pemerintahan digital bukan tentang siapa yang memiliki aplikasi paling canggih atau siapa yang terlihat paling menonjol. Pemerintahan digital adalah kemampuan seluruh negara untuk bergerak bersama dan hadir tepat ketika masyarakat membutuhkannya.

Kita sedang membangun lebih dari sekadar sistem teknologi. Kita sedang membangun hubungan baru antara negara dan warga negara—hubungan yang lebih sederhana, lebih tepercaya, lebih inklusif, dan lebih manusiawi.

Saat seorang anak lahir, negara harus langsung mengenalinya. Saat keluarga mengalami kesulitan, negara harus mampu hadir sebelum harapan mereka habis. Saat pelaku usaha siap tumbuh, negara harus membuka jalan.

Itulah pemerintahan digital yang sesungguhnya: satu negara, satu pengalaman pelayanan, dan sebuah pemerintahan yang hadir sebagai satu kesatuan. ***