Soal Wacana Kopdes Kelola Pabrik CPO, Gapki Minta Pemerintah Kaji Secara Matang
Poin Penting
|
KALIMANTAN TENGAH, investortrust.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah melakukan kajian yang komprehensif sebelum merealisasikan rencana pemberian izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO).
Pengurus Bidang Komunikasi Gapki Mochamad Husni menegaskan asosiasi mendukung setiap program dan strategi yang disusun pemerintah, termasuk berbagai kebijakan baru di sektor kelapa sawit. Namun, menurutnya, setiap kebijakan perlu didasarkan pada kajian yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi industri maupun perekonomian nasional.
"Harapan dari kita cuma ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu supaya efeknya nanti baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia," kata Husni dalam acara media briefing di Kalimantan Tengah, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya , Gapki tidak menolak rencana pemerintah, tetapi berharap seluruh aspek teknis, ekonomi, dan dampaknya terhadap industri sawit dikaji secara rinci sebelum kebijakan ditetapkan.
Baca Juga
Pungutan Ekspor Sawit Capai Rp22,7 Triliun, BPDP Perkuat Hilirisasi dan Program B50
Kendati demikian, Husni menilai proses penyusunan kebijakan harus dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Kami berharap apa pun yang menjadi concern dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung. Cuma harapan dari asosiasi supaya kajiannya dibuat lebih matang dan lebih detail dulu, supaya ketika diputuskan itu sudah komprehensif kebijakannya," ujarnya.
Selain menyoroti rencana Kopdes Merah Putih mengelola pabrik CPO, Husni mengatakan Gapki juga tengah mencermati implementasi program biodiesel B50. Menurutnya, sikap asosiasi terhadap kedua kebijakan tersebut sama, yakni mendukung arah kebijakan pemerintah sepanjang didukung kajian yang menyeluruh.
"Prinsipnya sama seperti soal Kopdes. Apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung. Dengan catatan, kita coba dorong pemerintah maupun para pengambil keputusan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ditentukan dan ditetapkan, ya sudah, kita pasti akan dukung," tutup Husni.