Pemerintah Mulai Bangun Proyek 'Busway' Cekungan Bandung, Investasi Capai Rp 1,3 Triliun
Poin Penting
|
BANDUNG, investortrust.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi memulai pembangunan fisik sistem bus rapid transit (BRT) atau busway di Kawasan Cekungan Bandung melalui seremoni groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran) yang menelan investasi Rp 1,3 triliun di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung, Rabu (22/7/2026).
Menurut Dudy, pembangunan transportasi massal menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjawab tantangan mobilitas di kawasan metropolitan yang terus berkembang. Sistem BRT di Cekungan Bandung ditargetkan menghadirkan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Baca Juga
Pengembangan Sistem Transportasi Massal BRT di Medan dan Bandung Rampung 2027
"Groundbreaking ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang modern di Kawasan Cekungan Bandung," kata Dudy dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/7/2026).
Mastran merupakan program strategis pemerintah untuk mengembangkan sistem angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Pada tahap awal, proyek difokuskan pada pengembangan sistem BRT di Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) dan Mebidang.
Di Kawasan Cekungan Bandung, sistem BRT akan melayani Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Pengembangannya, meliputi pembangunan koridor jalur khusus sepanjang 21 km, 34 stasiun BRT, 18 rute layanan langsung, sekitar 719 titik pemberhentian bus, serta ratusan armada bus.
Dudy menambahkan, pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas dan kelembagaan, penyusunan sistem BRT, pembangunan jalur khusus, stasiun, depo, fasilitas pendukung, hingga penerapan Intelligent Transport System (ITS).
Sementara itu, lanjut Dudy, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, menerbitkan regulasi, melakukan rekayasa lalu lintas, membentuk badan pengelola BRT, serta memastikan operasional dan pemeliharaan layanan berjalan berkelanjutan.
"Pembangunan sistem transportasi massal tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pembangunan rendah emisi," ujar dia.
Berdasarkan analisis Bank Dunia, pengembangan BRT Cekungan Bandung diproyeksikan meningkatkan penggunaan angkutan umum hingga sekitar 99.000 penumpang per hari.
Selain itu, proyek ini diperkirakan dapat mengurangi rata-rata waktu tempuh perjalanan sebesar 11%, meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sebesar 25%, serta menurunkan emisi karbon hingga 196 ribu ton CO2 secara bertahap.
Proyek Mastran merupakan kolaborasi Pemerintah Indonesia dengan World Bank dan Agence Française de Développement (AFD). Secara keseluruhan, program ini didukung pembiayaan sekitar Rp 3,8 triliun yang terdiri atas pinjaman Bank Dunia sebesar US$ 224 juta dan pinjaman AFD sebesar US$ 40 juta, serta pendanaan pendamping dari Pemerintah Indonesia.
Adapun khusus pembangunan infrastruktur BRT di Kawasan Cekungan Bandung, nilai investasinya mencapai sekitar Rp 1,3 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalur khusus, halte, depo, Intelligent Transport System (ITS), dan infrastruktur pendukung lainnya.
Baca Juga
Siap Ubah Wajah Transportasi Sumut, Proyek BRT Mebidang Ditarget Beroperasi 2027
Dalam kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan kerja sama penyediaan public service obligation (PSO) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dengan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Cekungan Bandung. Kerja sama tersebut menjadi dasar penyelenggaraan layanan BRT agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyatakan, pembangunan BRT menjadi penanda dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya. "Ini kebahagiaan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita memasuki era baru di mana transportasi publik menjadi kebutuhan dasar," tutur dia.