BP BUMN Rapat Tertutup dengan Komisi VI, Ternyata Bahas Ini!
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Badan Pengaturan (BP) BUMN menghadiri rapat kerja tertutup bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (15/7/2026). Rapat dengar pendapat tersebut secara khusus membahas penyampaian Laporan Keuangan BP BUMN Tahun Anggaran 2025, termasuk keberhasilan lembaga ini dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, hadir langsung memimpin jajaran untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut di hadapan para legislator. Rapat tertutup ini menjadi momentum penting bagi BP BUMN untuk menunjukkan komitmen penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel di bawah pengawasan DPR.
Salah satu poin krusial yang dilaporkan dalam rapat tersebut adalah keberhasilan BP BUMN dalam mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini sekaligus menandai rekor impresif BP BUMN yang sukses mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak tahun 2007. Di samping itu, lembaga ini juga melaporkan konsistensi pengelolaan anggaran yang dinilai sehat, dengan tingkat realisasi yang selalu berada di atas 96 persen dalam lima tahun terakhir.
Baca Juga
Meski berhasil mempertahankan prestasi tersebut hampir dua dekade, pihak BP BUMN menegaskan bahwa status WTP bukan menjadi sasaran final dari kinerja keuangan mereka.
“WTP ini bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menjaga tata kelola yang baik, bekerja secara transparan, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebaik mungkin,” ujar Dony Oskaria, seperti dikutip dari pernyataan resmi lembaga pascarapat.
Di hadapan Komisi VI DPR, jajaran BP BUMN menjelaskan bahwa konsistensi perolehan opini WTP ini merupakan buah dari komitmen internal dalam memperkuat sistem pengendalian serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Capaian akuntansi yang bersih ini dinilai menjadi modal krusial bagi BP BUMN untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah ke depan. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, lembaga ini berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program kerja memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.
