Menteri Nusron Siapkan Lahan Kota Satelit di 12 Provinsi untuk Atasi 'Backlog' Perumahan

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan, pemerintah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kota satelit di 12 provinsi sebagai bagian dari upaya mengatasi backlog perumahan.

Nusron menyebut, pembangunan kota satelit tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk kantong baru yang dapat mendukung penyediaan hunian.

Baca Juga

Prabowo Panggil Menteri Nusron, Perkuat Kebijakan Tata Ruang untuk Lindungi Sawah

"Jadi, dalam mengatasi backlog perumahan, itu Bapak Presiden akan membuat kutub-kutub atau kantong-kantong kota baru untuk mengatasi backlog perumahan (9,9 juta) tadi," kata Nusron saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

Ia mengungkapkan, lokasi yang telah disiapkan tersebar di sejumlah daerah, yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, Batang di Jawa Tengah, Mojokerto dan Pasuruan di Jawa Timur, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Selatan.

Selain itu, Nusron menambahkan, terdapat tiga provinsi yang mengajukan usulan lokasi baru, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, usulan tersebut masih dalam proses verifikasi. "Ada tiga lagi provinsi yang mengusulkan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sama NTB, tapi sedang dalam proses pengusulan," ujarnya.

Dikatakan Nusron, lahan yang disiapkan seluruhnya merupakan aset negara. Sebagian di antaranya berasal dari bekas hak guna bangunan (HGB) milik swasta yang tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

"Lahannya sudah kita siapkan, dan semua lahan punya negara. Ada yang punya eks HGB swasta, tetapi tidak kita perpanjang. Karena mereka sudah kita kasih kesempatan memperpanjang, tidak diperpanjang, sehingga kita nyatakan akan kita tata ulang," jelasnya.

Baca Juga

Menteri Nusron Siapkan Lahan Eks HGB Senilai Rp 21,5 Triliun untuk Rusun MBR

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan pengembangan 10 kota baru untuk mempercepat program perumahan rakyat yang akan tersebar di sejumlah provinsi, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, wilayah sekitar Jakarta, Sulawesi hingga Kalimantan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah telah mengantongi data awal lokasi yang akan dikembangkan sebagai kota baru. Hal tersebut disampaikannya seusai pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026).