Prabowo Ungkap PT PAL, Pindad, dan PTDI Nyaris Dijual ke Asing: Kita Selamatkan
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) nyaris dijual ke asing. Namun, Prabowo menyatakan telah menghentikan rencana itu dan kini berupaya membangkitkan tiga perusahaan industri pertahanan tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat peresmian lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).
Baca Juga
Prabowo Ungkap Ada Negara yang Iri dan Ingin Indonesia Pecah
"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh, mau dijual," kata Prabowo.
Kepala Negara menyatakan, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk membangkitkan perusahaan-perusahaan tersebut. PT PAL saat ini sudah membangun kapal perang yang hebat dan canggih. Sementara PT Pindad mendapat kontrak dari Arab Saudi untuk memproduksi senjata bagi militer negara tersebut.
"Kita bangkitkan sekarang, kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," katanya.
Tak hanya itu, Prabowo menyebut PT Garuda Indonesia juga nyaris dijual. Prabowo juga telah melarang rencana tersebut. Saat ini, PT Garuda Indonesia mulai bangkit dan akan segera mencatatkan keuntungan.
"Garuda tadinya mau dijual saya larang, sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi," ujarnya.
Kepala Negara menegaskan, pemerintah akan terus membenahi BUMN. Prabowo Prabowo mengaku sempat kaget saat mengetahui jumlah BUMN yang mencapai 1.077 perusahaan. Jumlah itu diduga belum seluruhnya jika dihitung hingga anak, cucu, dan cicit perusahaan. Banyaknya perusahaan diduga sebagai modus pejabat nakal menyembunyikan harta hasil korupsi.
Baca Juga
Prabowo Serukan Aparat Berbenah: Bintang di Pundakmu Dibayar Rakyat
Untuk itu, pemerintah saat ini berupaya menertibkan perusahaan yang terus merugi selama puluhan tahun. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN akan ditutup pemerintah. Bahkan, ditargerkan sebanyak 800 BUMN akan ditutup hingga Desember 2026.
"Dari gaji direksi saja, overhead-nya mendekati Rp 70 triliun. Sudah kita hemat," katanya.